Diversitas kelompok sosial Indonesia menjadi perhatian pada tiap periode pemerintahan. Evaluasi aspek kebudayaan, mulai dari pemahaman, pemeliharaan, hingga pelestarian secara berkala dilakukan. Namun demikian, diversitas kebudayaan Indonesia memiliki makna yang luas. Diversitas tersebut sangat rentan dipahami sehingga konflik berbasis kebudayaan tak dapat dapat dihindarkan. Setelah mengkaji dua aspek sebelumnya—Sosial dan Ekonomi, Kajian Berseri: Budaya mencoba menganalisis dan memberikan pandangan terkait visi-misi tiap pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Kami mengangkat dua unsur besar dalam kebudayaan, yaitu religiusitas dan seni budaya sebagai subjek analisis. Pada unsur religiusitas, kami mencoba melihat bagaimana kebebasan beragama/berkeyakinan, dan berpolitik agama terjadi selama satu dekade ke belakang. Analisis seni budaya akan dibahas, khususnya tentang dukungan terhadap seniman dan usaha pelestarian budaya masyarakat adat Indonesia.
Mengenal Janji Keagamaan Tiga Paslon
Baik pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, maupun Ganjar Pranowo–Mahfud M.D. memiliki pendekatan komprehensif terhadap isu-isu keagamaan. Dalam dokumen visi misi resminya, AMIN—sebutan populer bagi paslon Anies–Muhaimin—menegaskan bahwa salah satu misi prioritas, yaitu “misi 5”, adalah mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Elaborasi dijelaskan pada penjelasan poin-poin “misi 5”, yaitu poin 5, institusi pendidikan berbasis agama, yang menegaskan prioritas mereka dalam kemampuan, kesejahteraan, dan keberlangsungan sirkulasi keilmuan agama pada kalangan santri Indonesia. Masih dalam “misi 5”, khususnya pada poin 15, rakyat yang menghargai perbedaan dan aktif merawat persatuan, AMIN bermisi melakukan penanaman pendidikan kebangsaan, toleransi, dan kolaborasi antarmasyarakat dan pemerintah yang dijalin sedari dini.
Harmoni menjadi kata kunci pelestarian kehidupan beragama bagi pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Tercantum dalam Asta Cita ke-8, yang berbunyi memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Misi tersebut dielaborasi dengan janji penyelenggaraan program pemastian kerukunan antarumat, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Selain pada Asta Cita ke-8, Asta Cita ke-4 juga menguatkan misi pemberdayaan masyarakat beragama melalui jalur pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan keagamaan sehingga dapat melanjutkan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.
Pada dokumen resmi visi-misi paslon Ganjar–Mahfud, pembahasan keagamaan melebur di dalam topik-topik lain pada konteks yang lebih luas. Pada “misi 1”, aspek keagamaan melebur dengan program pendidikan, yaitu penjaminan hak-hak dan peningkatan gaji guru. Pada “misi 7”, aspek keagamaan membaur dalam konteks hak asasi manusia (HAM), yaitu pada poin supremasi hukum progresif dan menjamin HAM dan pelanggaran HAM diselesaikan. Dua poin tersebut menegaskan misi paslon Ganjar–Mahfud dalam pemastian, pemenuhan, dan penyelesaian kasus-kasus HAM—termasuk kasus HAM bermotif agama—yang terjadi di Indonesia.
Evaluasi Kebebasan Beragama
Berbagai misi keagamaan dari ketiga paslon tampak menjadi angin segar bagi bangsa. Namun, bagaimana kita dapat mengukur fisibilitas misi-misi tersebut?
Pengukuran dapat dimulai dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan indikator survei terkait kebebasan beragama yang secara tahunan diterbitkan oleh berbagai lembaga di Indonesia. Setara Institute merupakan lembaga yang rutin mengeluarkan survei tersebut. Organisasi yang didirikan sejak 2005 tersebut mengeluarkan survei tahunan terkait provinsi dengan tingkat toleransi beragama/berkeyakinan tertinggi hingga terendah, hingga indeks kota toleran (IKT) tiap tahunnya. Berikut merupakan 10 provinsi dengan tingkat toleransi beragama/berkeyakinan terendah pada tahun 2014 s.d. 2022—diurutkan berdasarkan tingkat intoleransi tertinggi1SETARA Institute. Laporan | Setara Institute. setara-institute.org/category/publikasi/laporan/. Accessed 30 Dec. 2023.:
Peringkat | 2014 | 2015 | 2016 | 2017** | 2018*** | 2019*** | 2020 | 2021*** | 2022 |
1 | Jawa Barat | Jawa Barat | Jawa Barat | DKI Jakarta | Sumatra Barat | Aceh | Jawa Barat | Aceh | Jawa Timur |
2 | Aceh | Aceh | DKI Jakarta | Jawa Barat | Banten | Sumatra Barat | Jawa Timur | Kalimantan Selatan | Jawa Barat |
3 | Jawa Timur | Jawa Timur | Jawa Timur | Jawa Timur | Aceh | Jawa Barat | Aceh | Nusa Tenggara Barat | DKI Jakarta |
4 | DKI Jakarta | DKI Jakarta | Jawa Tengah | Jawa Tengah | Jambi | Banten | DKI Jakarta | Riau | Banten |
5 | Nusa Tenggara Barat | DI Yogyakarta | Bangka Belitung | Nusa Tenggara Barat | Jawa Barat | Nusa Tenggara Barat | Jawa Tengah | Banten | Jawa Tengah |
6 | Sulawesi Selatan | Banten | Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | Maluku Utara | Riau | Sumatra Utara | Sumatra Barat | Sumatra Utara |
7 | Sumatra Barat | Jawa Tengah | Aceh | Banten | Kalimantan Selatan | Jambi | Sumatra Selatan | Sumatra Selatan | Aceh |
8 | Sumatra Utara | Riau | Sumatra Utara | Sumatra Utara | Bengkulu | Maluku Utara | DI Yogyakarta | Gorontalo | Kalimantan Barat |
9 | * | Sumatra Utara | Sumatra Barat | DI Yogyakarta | Riau | DKI Jakarta | Banten | Jakarta | Nusa Tenggara Barat |
10 | * | Kalimantan Selatan | Jambi | Maluku Utara | Nusa Tenggara Barat | Bangka Belitung | Sumatra Barat | Bangka Belitung | Riau |
Tabel 1. Sepuluh Provinsi Paling Intoleran di Indonesia (2014–2022) (Diolah oleh penulis)
*Perbedaan klasifikasi—masuk zona oranye
**Diambil dari Wahid Foundation2Wahid Foundation. “Wahid Foundation.” Wahidfoundation.org, wahidfoundation.org/index.php. Accessed 30 Dec. 2023.
***Diambil dari Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia oleh Litbang Kementerian Agama RI3https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-indeks-kerukunan-dari-tahun-ke-tahun-kategori-tinggi-3i3bb5
Intoleransi di berbagai provinsi terbentuk dari pola dan pemantik beragam. Adapun provinsi-provinsi intoleransi teratas seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur memiliki berbagai pemantik “khas” yang nantinya dapat diperhatikan oleh para capres/cawapres. Jawa Barat memiliki pemantik intoleransi yaitu institusi. Kehadiran aktor negara sering kali menjadi faktor utama dalam gerakan-gerakan intoleran, seperti yang terjadi di Bogor terkait pelarangan pembangunan rumah ibadah4CNN Indonesia. “Imparsial: Jabar Jadi Provinsi Paling Banyak Kasus Intoleran.” Nasional, 2022, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20221228201055-20-893331/imparsial-jabar-jadi-provinsi-paling-banyak-kasus-intoleran.. DKI Jakarta memiliki pemantik intoleransi, yaitu padah ranah kehidupan bermasyarakat yang dipicu oleh perbedaan pemahaman politik5Setara Institute. “Jakarta Puncaki Daftar Kota Paling Intoleran Di Indonesia.” Setara Institute, setara-institute.org/jakarta-puncaki-daftar-kota-paling-intoleran-di-indonesia/. Accessed 30 Dec. 2023.. Terakhir, Jawa Timur, memiliki pemantik intoleransi, yaitu keberadaan Nahdatul Ulama (NU) yang menghegemoni dalam masyarakat6Narasi. “Riset Setara: Intoleransi Kebebasan Beragama, Provinsi Jawa Timur Geser Jawa Barat | Narasi Daily.” Www.youtube.com, 2022, http://www.youtube.com/watch?v=B51L9mZXqWs. Accessed 30 Dec. 2023.. Hegemoni tersebut memunculkan pandangan dalam masyarakat bahwa keislaman yang dapat diterima oleh masyarakat Jawa Timur hanyalah Islam yang dilestarikan oleh Nahdatul Ulama. Hal ini menciptakan suasana keruh pada keberagaman memahami ajaran Islam, yang selanjutnya menimbulkan aksi seperti pelarangan dakwah oleh penceramah non-NU.
Berbagai pemantik tersebut pada akhirnya perlu dipahami oleh seluruh capres/cawapres. Mereka yang memiliki track record memimpin pada tingkat provinsi, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo perlu lebih jeli melihat dan menjalankan kampanye hingga kebijakannya kelak pada saat menjadi presiden/wakil presiden. Pada akhirnya, seluruh paslon perlu menyadari diversitas dan pola pemantik yang sering muncul pada berbagai masyarakat Indonesia sehingga politik identitas yang berujung konflik dapat terkurangi.
Hak Seniman dan Pelestarian Budaya
Dari kesenian, kebudayaan, terbentuklah karakter masyarakat. Fakta ini membuat kebudayaan sebuah hal yang integral dalam bermasyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana para capres memandang seniman, kebudayaan? Bagaimana mereka memandang masyarakat adat? Terdapat sebuah kesenjangan dalam visi-misi ketiga pasangan capres mengenai seniman dan pelestarian budaya.
Pasangan Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran membahas budaya dengan cukup komprehensif, pasangan Ganjar-Mahfud hanya membahasnya sekilas, seolah-olah kebudayaan merupakan hal irrelevant, sesuatu untuk dipikirkan belakangan. Dalam visi-misinya pun, pembahasan budaya tidak jauh-jauh dari ekonomi kreatif pada misi 1.4, Budaya Maju dan Sportif. Di dalamnya, pasangan Ganjar-Mahfud berjanji membantu seniman dan warisan budaya dalam aspek logistik, seperti pendanaan, membantu integrasi data, dan perlindungan hak cipta. Hal ini cukup sejalan dengan track record Ganjar yang selalu menekankan bahwa budaya tidak hanya dipreservasi, namun juga dikembangkan7Susmayanti, Hari. “Ganjar : Pelestarian Kebudayaan Jawa Butuh Pemikiran Implementatif Dan Komitmen Semua Pihak.” Tribunjogja.com, 2022, jogja.tribunnews.com/2022/11/15/ganjar-pelestarian-kebudayaan-jawa-butuh-pemikiran-implementatif-dan-komitmen-semua-pihak. Accessed 30 Dec. 2023.8VOI.id. “Ganjar Pranowo Diundang Raja Se-Nusantara: Kebudayaan Tidak Cukup Dilestarikan, Tapi Dikembangkan.” VOI – Waktunya Merevolusi Pemberitaan, 2022, voi.id/berita/202890/ganjar-pranowo-diundang-raja-se-nusantara-kebudayaan-tidak-cukup-dilestarikan-tapi-dikembangkan. Accessed 30 Dec. 2023.. Pasangan Ganjar-Mahfud juga berjanji memberi “apresiasi nyata” bagi para seniman. Semua ini bagus, tetapi preservasi kebudayaan seharusnya jauh lebih dari sekadar nilai ekonomis yang dapat diberikan untuk negara. Belum lagi, penggunaan bahasa yang rancu mengundang lebih banyak pertanyaan. Seperti apa bentuk dukungan nyata bagi karya seni, seperti apa bentuk dukungan nyata untuk karya seni dan warisan budaya?
Pada tahun 2019, pasangan Koalisi Seni menilai bahwa pasangan Prabowo-Sandi memandang kebudayaan sebagai hal yang statis sehingga harus dilestarikan. Meski telah menggandeng wakil baru, pandangan Prabowo akan budaya nampaknya tetap sama. Dalam program kerja Asta Cita 8, terdapat segmen khusus untuk pelestarian budaya. Di dalamnya terdapat 15 poin, dimana terdapat banyak kata kunci “membangun” dan “revitalisasi”. Peningkatan pendanaan kesenian, pembangunan ulang pusat-pusat budaya, peningkatan kesadaran akan budaya, dan perlindungan terhadap seniman dan budayawan merupakan janji yang digadangkan dalam program tersebut. Selain Asta Cita 8, pelestarian seni budaya juga masuk dalam 17 Program Prioritas, sebagai program ke-17 dengan judul “Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga”. Dalamnya, paslon ini menjanjikan penyediaan dana abadi kebudayaan dan peningkatan ekonomi kreatif, yang dikatakan akan membuka lapangan kerja baru. Terdengar manis, namun disayangkan bahwa sebelum tahun 2023, minim jejak keterlibatan Prabowo dengan kebudayaan selain hal generik seperti mengatakan kita harus menjaga budaya.
Masih di tahun 2019, Lembaga Kesenian Betawi (LKB) menilai bahwa Anies, saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta, perhatian pada kebudayaan Betawi9Amna, Mustaqim. “LKB Nilai Anies Sudah Beri Perhatian Terhadap Seni Budaya Betawi.” Beritajakarta.id, 2019, m.beritajakarta.id/read/73509/lkb-nilai-anies-sudah-beri-perhatian-terhadap-seni-budaya-betawi. Accessed 30 Dec. 2023.. Tidak hanya melestarikan, Anies juga ingin mengembangkan kebudayaan Betawi. Sebagai calon presiden, aspirasi ini dilanjutkan untuk seantero Indonesia. 28 Simpul Kesejahteraan pasangan Anies-Muhaimin membawa bahasan mengenai pengembangan budaya serta pekerja kreatif. Berbeda dengan kedua paslon sebelumnya yang lebih terfokus pada seni budaya sebagai konsep, visi-misi pasangan ini lebih terfokus pada pelaku—para seniman dan budayawan. Tidak hanya berfokus pada pendanaan dan pengembangan pusat-pusat budaya, para seniman mendapatkan perhatian dan dukungan langsung dari pemerintah dalam bentuk beasiswa dan perlindungan karya. Selain Simpul Kesejahteraan, seni budaya juga disinggung dalam misi 2 poin 14, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif, serta misi 7 poin 3, brand Indonesia sebagai soft power yang dikenal dunia.
Hak Identitas Masyarakat Adat
Dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tersendiri belum ada pernyataan resmi mereka berpihak pada siapa, tetapi mereka telah menyatakan hanya akan mendukung calon yang telah melakukan sesuatu untuk masyarakat10A., Febryan. “Aliansi Masyarakat Adat Ungkap Kriteria Capres Yang Akan Didukung Pada 2024.” Republika Online, 14 July 2022, news.republika.co.id/berita/rf0efu409/aliansi-masyarakat-adat-ungkap-kriteria-capres-yang-akan-didukung-pada-2024. Accessed 30 Dec. 2023.. Meski demikian, tidak ada salahnya mengkaji sebelum mereka. Jika seni-budaya dianggap jomplang, maka perlindungan masyarakat adat lebih lagi. Hanya pasangan nomor satu yang menyebut masyarakat adat secara eksplisit dalam visi-misinya.
Masyarakat adat disebut dalam 28 Simpul Kesejahteraan Anies-Muhaimin, dimana mereka akan dibuat “berdaulat dengan nilai dan martabat”. Dalam segmen ini, pasangan Anies-Muhaimin membuat lima janji, dimana pada dasarnya mereka menyatakan akan lebih melindungi hak mereka, memudahkan administrasi dan mengintegrasikan peta wilayah, serta lebih terlibat dan memperhatikan kearifan lokal dalam pembangunan. Sebagai Gubernur DKI, Anies sudah terlihat terlibat dengan masyarakat Betawi, bahkan sampai mendapat gelar kehormatan dan dinobatkan sebagai tokoh adat Betawi oleh Badan Musyawarah Betawi (BAMUS Betawi)11Jakarta, TIMES. “Dinobatkan Sebagai Tokoh Adat Betawi, Ini Kata Anies Baswedan.” TIMES Jakarta, 2021, jakarta.times.co.id/news/berita/uv3ic88vqp/dinobatkan-sebagai-tokoh-adat-betawi-ini-kata-anies-baswedan. Accessed 30 Dec. 2023., menunjukkan keseriusannya dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat adat. Namun, perlu dicatat bahwa Indonesia memiliki ratusan, bahkan ribuan kelompok adat. Jika Anies-Muhaimin kelak terpilih menjadi presiden, apakah mereka bisa mempertahankan citra yang sama kepada seluruh masyarakat adat, layaknya yang didapatkan dari masyarakat Betawi?
Sangat disayangkan baik pasangan nomor 02 maupun 03 sama sekali tidak menyebut masyarakat adat dalam dokumen visi-misi mereka. Perlu dicatat, pada pemilu 2019, AMAN menganggap pasangan Prabowo-Sandi tidak menganggap masyarakat adat secara serius12Redaksi Betahita. “AMAN: Kedua Capres Tidak Miliki Visi Serius Untuk Masyarakat Adat.” Betahita.id, 2018, betahita.id/news/detail/2772/aman-kedua-capres-tidak-miliki-visi-serius-untuk-masyarakat-adat.html.html. Accessed 30 Dec. 2023.. Nampaknya, Prabowo masih belum belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sementara untuk Ganjar, tidak ditemukan jejak berkaitan masyarakat adat yang substantif.
Akhir Kata
Para paslon memiliki pendekatan masing-masing akan budaya. Masing-masing juga memiliki pemaknaan akan diversitas masyarakat di Indonesia yang beragam. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang dapat diambil dalam memantau dan pada akhirnya menentukan pilihan pada Februari nanti.
Pada aspek religiusitas, ketiga paslon memiliki misi untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Namun, terdapat beberapa aspek dalam religiusitas yang perlu menjadi prioritas. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah faktor pemantik intoleransi yang berbeda-beda di setiap provinsi.
Pada aspek seni budaya, terdapat kesenjangan antara pasangan Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran dengan pasangan Ganjar-Mahfud. Pasangan Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran memiliki visi-misi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomis, tetapi juga pada aspek sosial dan politik. Sementara, pasangan Ganjar-Mahfud hanya membahas seni budaya sekilas, seolah-olah kebudayaan merupakan hal yang kurang penting.
Pada aspek hak identitas masyarakat adat, hanya pasangan Anies-Muhaimin yang secara eksplisit menyebut masyarakat adat dalam visi-misinya. Pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud sama sekali tidak menyebut masyarakat adat, padahal masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal Indonesia.
Berbagai temuan tersebut, serta temuan-temuan lainnya pada Kajian Berseri Visi-Misi Calon Presiden/Wakil Presiden diharapkan dapat menjadi pertimbangan mendasar bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Selamat menentukan pilihan pada pesta demokrasi Februari mendatang!
Foto oleh Daviq Umar Al Faruqt
Referensi
↵1 | SETARA Institute. Laporan | Setara Institute. setara-institute.org/category/publikasi/laporan/. Accessed 30 Dec. 2023. |
---|---|
↵2 | Wahid Foundation. “Wahid Foundation.” Wahidfoundation.org, wahidfoundation.org/index.php. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵3 | https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-indeks-kerukunan-dari-tahun-ke-tahun-kategori-tinggi-3i3bb5 |
↵4 | CNN Indonesia. “Imparsial: Jabar Jadi Provinsi Paling Banyak Kasus Intoleran.” Nasional, 2022, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20221228201055-20-893331/imparsial-jabar-jadi-provinsi-paling-banyak-kasus-intoleran. |
↵5 | Setara Institute. “Jakarta Puncaki Daftar Kota Paling Intoleran Di Indonesia.” Setara Institute, setara-institute.org/jakarta-puncaki-daftar-kota-paling-intoleran-di-indonesia/. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵6 | Narasi. “Riset Setara: Intoleransi Kebebasan Beragama, Provinsi Jawa Timur Geser Jawa Barat | Narasi Daily.” Www.youtube.com, 2022, http://www.youtube.com/watch?v=B51L9mZXqWs. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵7 | Susmayanti, Hari. “Ganjar : Pelestarian Kebudayaan Jawa Butuh Pemikiran Implementatif Dan Komitmen Semua Pihak.” Tribunjogja.com, 2022, jogja.tribunnews.com/2022/11/15/ganjar-pelestarian-kebudayaan-jawa-butuh-pemikiran-implementatif-dan-komitmen-semua-pihak. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵8 | VOI.id. “Ganjar Pranowo Diundang Raja Se-Nusantara: Kebudayaan Tidak Cukup Dilestarikan, Tapi Dikembangkan.” VOI – Waktunya Merevolusi Pemberitaan, 2022, voi.id/berita/202890/ganjar-pranowo-diundang-raja-se-nusantara-kebudayaan-tidak-cukup-dilestarikan-tapi-dikembangkan. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵9 | Amna, Mustaqim. “LKB Nilai Anies Sudah Beri Perhatian Terhadap Seni Budaya Betawi.” Beritajakarta.id, 2019, m.beritajakarta.id/read/73509/lkb-nilai-anies-sudah-beri-perhatian-terhadap-seni-budaya-betawi. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵10 | A., Febryan. “Aliansi Masyarakat Adat Ungkap Kriteria Capres Yang Akan Didukung Pada 2024.” Republika Online, 14 July 2022, news.republika.co.id/berita/rf0efu409/aliansi-masyarakat-adat-ungkap-kriteria-capres-yang-akan-didukung-pada-2024. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵11 | Jakarta, TIMES. “Dinobatkan Sebagai Tokoh Adat Betawi, Ini Kata Anies Baswedan.” TIMES Jakarta, 2021, jakarta.times.co.id/news/berita/uv3ic88vqp/dinobatkan-sebagai-tokoh-adat-betawi-ini-kata-anies-baswedan. Accessed 30 Dec. 2023. |
↵12 | Redaksi Betahita. “AMAN: Kedua Capres Tidak Miliki Visi Serius Untuk Masyarakat Adat.” Betahita.id, 2018, betahita.id/news/detail/2772/aman-kedua-capres-tidak-miliki-visi-serius-untuk-masyarakat-adat.html.html. Accessed 30 Dec. 2023. |
Discussion about this post