Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet. Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli
Ahmad Syafii Ma’arif, 9 Mei 2019 1Adyatma, E. (2019, May 9). Buya Syafii Maarif Sarankan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet. Tempo.Co. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1203727/buya-syafii-maarif-sarankan-jokowi-bentuk-zaken-kabinet/full&view=ok
Usulan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ahmad Syafii Ma’arif, kepada Presiden Joko Widodo, menggulirkan ide lama tentang penerapan kabinet zaken. Pro dan kontra terbit menanggapi ide Buya Syafii. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin sendiri pun menolak ide kabinet zaken. Menurut Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding, ide kabinet zaken memberikan pemisahan antara (seseorang yang) profesional dengan (kader) partai politik 2TKN Jokowi Tolak Usul Syafii Maarif soal Kabinet Zaken. (2019, May 10). CNN Indonesia. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190510190229-32-393881/tkn-jokowi-tolak-usul-syafii-maarif-soal-kabinet-zaken. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kabinet zaken dan mengapa kabinet zaken sulit terwujud?
Penerapan Kabinet Zaken di Indonesia
Secara umum, kabinet zaken memiliki definisi sebagai kabinet yang diisi ahli di bidangnya masing-masing 3Afrianto, D. (2019, July 18). Diorama Kabinet ”Zaken” (1) Kompas.id. Retrieved from https://kompas.id/baca/utama/2019/07/18/diorama-kabinet-zaken-1/. Sekilas, definisi kabinet zaken serupa dengan definisi teknokrasi. Teknokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh teknokrat. Kamus Besar Bahasa Indonesia merinci definisi “teknokrat” sebagai cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan 4Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. (2016). Teknokrat. In KBBI Daring. Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknokrat. Istilah “kabinet zaken” sendiri lahir di era Demokrasi Parlementer (1950 – 1959), di mana kabinet yang digawangi Perdana Menteri Mohammad Natsir (September 1950 s.d. Maret 1951) dianggap kabinet zaken pertama di Indonesia. Natsir diamanahi Presiden Soekarno untuk menjadi formatur kabinet setelah ia berhasil menggolkan mosi integral 5Priyonggo, A., Rochwulaningsih, Y., & Indriyanto, I. (2019). The Indonesian Socialist Party (PSI) 1950-1959: Political Role and Progress during Liberal Democracy. Indonesian Historical Studies, 2(1), 61. https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.2888 yang mengubah Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah diberikan mandat sebagai formatur pada Agustus 1950, Natsir sebagai perwakilan Partai Masyumi langsung membuka jalur komunikasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), salah satu kekuatan terbesar di parlemen pada saat itu. Namun, komunikasi Natsir-PNI untuk membentuk kabinet pun gagal. Kegagalan tersebut awalnya mendorong Natsir untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno 6Ardanareswari, I. (2019a, May 17). Kabinet Zaken bukan tanpa Preseden, Indonesia Pernah Memilikinya. Retrieved 2019, from tirto.id website: https://tirto.id/kabinet-zaken-bukan-tanpa-preseden-indonesia-pernah-memilikinya-dJfi. Tetapi, Soekarno sendiri emoh menerima pengembalian Natsir.
Gagal membangun kabinet bersama PNI, Natsir langsung bergerak mencari partner koalisi lain. Natsir pun menjatuhkan pilihannya pada Partai Sosialis Indonesia (PSI). Natsir berhasil membentuk kabinet dengan PSI dan beberapa partai kecil lainnya. Kabinet Natsir efektif menjabat setelah Keppres 9/1950 diterbitkan pada 6 September 1950.
Kabinet Natsir beranggotakan 5 menteri nonpartisan dan 13 menteri perwakilan partai dan dipimpin oleh Perdana Menteri Natsir dan Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 5 menteri nonpartisan adalah Wakil Perdana Menteri Hamengkubuwono IX, Menteri Dalam Negeri Mr Assaat, Menteri Pertahanan Abdul Halim, dan Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja. Selain itu, menteri perwakilan partai juga merupakan ahli dalam bidangnya masing-masing, seperti Menteri Luar Negeri Moehammad Roem (Masyumi), Menteri Agama Wahid Hasyim (Masyumi), dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sumitro Djojohadikusumo (PSI).
Namun, oposisi dari Kabinet Natsir menganggap kabinet tersebut kental dengan aroma PSI. Harian Merdeka pada 7 September 1950 mencatat kritik terhadap Kabinet Natsir yang menganggap bahwa beberapa menteri nonpartisan dianggap sebagai anasir PSI. Natsir menolak tudingan tersebut. Ia menganggap bahwa kabinet yang ia bentuk merupakan kabinet ahli, atau kabinet zaken 7Priyonggo, A., Rochwulaningsih, Y., & Indriyanto, I. (2019). The Indonesian Socialist Party (PSI) 1950-1959: Political Role and Progress during Liberal Democracy. Indonesian Historical Studies, 2(1), 61. https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.2888.
Akibat instabilitas politik, Kabinet Natsir hanya bertahan hingga April 1951, atau hanya 8 bulan sejak dilantik. Setelah Natsir, kabinet zaken diterapkan Wilopo dari PNI dalam membentuk kabinet yang berkuasa sejak April 1952 hingga Juli 1953. Terdapat tiga menteri ahli nonpartisan, yakni Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, Menteri Perhubungan Djuanda, dan Menteri Pendidikan Bahder Djohan. Terjadi penurunan jumlah kursi menteri nonpartisan dari Kabinet Natsir, yang awalnya 5 menteri menjadi 3 menteri saja.
Namun, Kabinet Wilopo memiliki keberhasilan tersendiri jika dibandingkan dengan Kabinet Natsir. Wilopo, seorang kader PNI, mampu menggaet Masyumi menjadi partner koalisi utama dalam kabinet hingga menggolkan duet Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri Prawito Mangkusasmito dalam menggawangi Kabinet Wilopo.
Dalam perjalanannya, Kabinet Wilopo menempuh jalan yang terjal. Goncangan dari militer yang menginginkan parlemen dibubarkan dan peristiwa protes Tanjung Morawa mampu meruntuhkan Kabinet Wilopo 8Afrianto, D. (2019, July 18). Diorama Kabinet ”Zaken” (1) Kompas.id. Retrieved from https://kompas.id/baca/utama/2019/07/18/diorama-kabinet-zaken-1/. Walaupun disokong PNI-Masyumi sebagai dua partai terbesar saat itu, Kabinet Wilopo dibubarkan pada Juli 1953. Setelah absen 4 tahun dari percaturan politik Nusantara, kabinet zaken kembali hadir mewarnai Indonesia. Kali ini, Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet. Ia menunjuk Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri pada April 1957. Namanya memang identik sebagai administrator ulung alias teknokrat tulen 9Ardanareswari, I. (2019b, November 7). Djoeanda Kartawidjaja, Penengah Pertikaian Parpol di Era Sukarno. Retrieved November 7, 2019, from tirto.id website: https://tirto.id/djoeanda-kartawidjaja-penengah-pertikaian-parpol-di-era-sukarno-ekW5. Kabinet Djuanda sendiri merupakan kabinet ekstraparlementer karena dibentuk tidak melalui proses dukungan parlemen, melainkan langsung ditunjuk oleh presiden.
Lekatnya label kabinet zaken pada Kabinet Djuanda diakibatkan oleh kursi menteri dalam kabinet “dikuasai” oleh menteri nonpartisan. Setidaknya 57 persen menteri dalam Kabinet Djuanda adalah menteri nonpartisan, lebih besar dibandingkan dengan jumlah menteri nonpartisan dalam Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo. Walaupun demikian, Perdana Menteri Djuanda juga disokong oleh 3 Wakil Perdana Menteri yang masing-masing berasal dari PNI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).
Kabinet Djuanda berhasil menorehkan sejarah sebagai kabinet dengan masa bakti terlama dalam era Demokrasi Parlementer. Wafatnya Kabinet Djuanda ditandai dengan dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959 yang turut mewafatkan demokrasi parlementer. Namun, Djuanda tetap dipercaya Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertama 10Setara dengan Wakil Perdana Menteri. Pada era Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri hingga ia wafat pada November 1963 11Ardanareswari, I. (2019b, November 7). Djoeanda Kartawidjaja, Penengah Pertikaian Parpol di Era Sukarno. Retrieved November 7, 2019, from tirto.id website: https://tirto.id/djoeanda-kartawidjaja-penengah-pertikaian-parpol-di-era-sukarno-ekW5.
Dinamika Pembentukan Kabinet di Indonesia
Selama 74 tahun merdeka, Indonesia mengalami dinamika pembentukan kabinet yang berbeda-beda. Tulisan ini akan fokus membahas pembentukan kabinet di era Orde Baru dan Orde Reformasi. Tonggak perjalanan Orde Baru dimulai ketika Kabinet Ampera I berkuasa dari Juli 1966 hingga Oktober 1967. Soeharto memimpin Kabinet Ampera I sebagai Ketua Presidium Kabinet 12Setara dengan Perdana Menteri. Presiden Soekarno di atas kertas masih tercatat sebagai presiden hingga diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada Maret 1967. Soeharto pun menggantikan Soekarno sebagai (pejabat) presiden.
Selama 32 tahun memerintah, Soeharto telah memimpin 9 kabinet, yakni Kabinet Ampera I hingga Kabinet Pembangunan VII. Dalam menyusun kabinet, Soeharto mementingkan tiga komponen, yakni militer (ABRI), Golongan Karya (Golkar), dan ahli nonpartisan.
Komposisi Trisula Kabinet Soeharto memiliki dinamika yang unik. Dalam dasawarsa awal Orde Baru, Soeharto banyak memilih anggota kabinet 13Menteri, Menteri Muda, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Panglima ABRI yang berasal dari militer. Namun, di kemudian hari, Golkar pun konsisten menjadi penyokong kabinet Soeharto. Bahkan, banyak anggota militer yang telah pensiun menjadi kader Golkar dan mendapatkan kursi menteri.
Bagaimana dengan menteri nonpartisan? Banyak menteri daripada Soeharto merupakan ahli nonpartisan di bidangnya, seperti Ali Alatas, SB “Billy” Joedono, Kuntoro Mangkusubroto, dan lain lain. Namun, ada sekelompok penggawa daripada Soeharto yang sangat terkenal atas kecemerlangannya.Sekolompok penggawa tersebut adalah beberapa alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang mengambil menempuh pendidikan lanjutan di University of California, Berkeley atas rekomendasi Sumitro Djojohadikusumo dan disokong oleh Ford Foundation yang dipilih Soeharto untuk menjadi sokoguru tim ekonomi Indonesia. Di kemudian hari, tim tersebut dikenal dengan nama Mafia Berkeley 14Kusumaningsih, W. (2016). Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.. Mafia Berkeley terdiri atas Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim.
Tim yang dipimpin Widjojo memiliki pendekatan yang kemudian diberikan label sebagai Widjojonomics. Widjojonomics menitikberatkan pemanfaatan keunggulan komparatif (contoh: buruh murah, sumber daya alam) untuk menggerakan perekonomian Indonesia 15Amir, S. (2007). Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 22(1), 83–106. https://doi.org/10.1355/sj22-1d.
Seiring berjalannya waktu, melesatnya BJ Habibie ke orbit kekuasaan menggoyang pendekatan Widjojonomics. Pendekatan Habibie yang menggalakan penguasaan teknologi bagi bangsa dikenal sebagai Habibienomics, seperti label yang diberikan Kwik Kian Gie 16Amir, S. (2007). Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 22(1), 83–106. https://doi.org/10.1355/sj22-1d. Puncak bentrok paham Widjojonomics dan Habibienomics dalam paradigma pembangunan negara terjadi pada tahun 1990-an. Hal ini bersamaan dengan mulai menguatnya golongan muslim sebagai penyokong utama kekuasaan Soeharto 17Amir, S. (2007). Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 22(1), 83–106. https://doi.org/10.1355/sj22-1d.
Sekilas, bentrok ideologi Widjojonomics dan Habibienomics menandakan “sehatnya” tarung ide para penggawa yang difasilitasi Soeharto sebagai seorang “bapak” bagi bangsa dan negaranya, sebagai seseorang yang memerintah dengan “arif” dan “bijaksana”, bahkan dapat dikategorisasi sebagai penerapan “teknokrasi” di Indonesia.
Namun, pada Kabinet Pembangunan VII, justru Soeharto terjebak dalam politik kroni. Ia mengangkat anaknya sendiri, Siti Hardijanti “Tutut” Rukmana, dan kawannya, Mohamad “Bob” Hasan” sebagai menteri dalam kabinet tersebut. Hal ini seakan membuka ruang kejatuhan Soeharto hingga ia mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998.
Bagaimana dengan pembentukan kabinet dan menteri nonpartisan di Orde Reformasi? Penulis mengamati ada dinamika yang berbeda antara kabinet yang dipimpin oleh presiden yang tidak langsung dipilih oleh rakyat (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri) dengan kabinet yang dipimpin oleh presiden yang langsung dipilih oleh rakyat (Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo).
Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, Presiden Habibie merangkul seluruh komponen politik yang ada, yakni Golkar, ABRI, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, Habibie juga mengangkat beberapa menteri yang memang ahli di bidangnya. Presiden Habibie sendiri hanya menjabat sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999, di mana Habibie menarik diri dari pencalonan presiden dan membuka jalan bagi Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden.
Di Pemerintahan Gus Dur, muncul istilah “kabinet pelangi”, yakni kabinet yang merangkul berbagai partai politik sebagai label bagi Kabinet Persatuan Nasional 18Kabinet Pelangi di Tangan Gus Dur. (2000, June 26). Majalah Tempo. Namun, rekor Gus Dur dalam membongkar pasang awak kabinetnya menihilkan kestabilan politik. Ditambah dengan runyamnya hubungan Gus Dur dengan Megawati dan Amien Rais, Gus Dur akhirnya dimakzulkan pada Juli 2001.
Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Presiden Megawati diramaikan oleh menteri nonpartisan, menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) dan menteri dari beragam partai 19Liputan6.com. (2001, August 9). Kabinet Gotong Royong Diumumkan. Retrieved November 6, 2019, from liputan6.com website: https://www.liputan6.com/news/read/17909/kabinet-gotong-royong-diumumkan. Agaknya, konsep kabinet akomodatif yang digunakan oleh Gus Dur masih digunakan oleh Presiden Megawati.
Bagaimana dengan Presiden SBY dan Presiden Jokowi? Keduanya memiliki jumlah menteri nonpartisan yang relatif banyak dibandingkan dengan kabinet yang memiliki label kabinet zaken di Indonesia dan era “teknokrasi” Orde Baru.
Dalam 15 tahun terakhir, kita bisa mengenal sederet nama menteri nonpartisan yang ahli dalam bidangnya seperti Sri Mulyani Indrawati, Chatib Basri, Gita Wirjawan, hingga Indroyono Soesilo. Namun, tren cawe-cawe dalam penentuan jabatan menteri masih kental. Ada tren penurunan setiap periode kedua dalam jumlah menteri nonpartisan dalam kabinet. Pada masa Pemerintahan SBY, jumlah menteri nonpartisan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I adalah 53 persen, menurun pada KIB II menjadi 44 persen. Sedangkan pada masa Pemerintahan Jokowi, jumlah menteri nonpartisan pada Kabinet Kerja adalah 62 persen, menurun tipis pada Kabinet Indonesia Maju menjadi 57 persen 20Jayani, D. H. (2019, October 23). Komposisi Kabinet Indonesia Maju Didominasi Non-Partai. Retrieved November 6, 2019, from Katadata.co.id website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/komposisi-kabinet-indonesia-maju-didominasi-non-partai.
Namun, tidak semua menteri nonpartisan pada Kabinet Indonesia Maju memang benar-benar independen. Beberapa nama seperti Fachrul Razi 21Faiz, A. (2019, October 22). Ketua Tim Bravo 5 Fachrul Razi Dipanggil Jokowi ke Istana. Retrieved November 9, 2019, from Tempo website: https://nasional.tempo.co/read/1262839/ketua-tim-bravo-5-fachrul-razi-dipanggil-jokowi-ke-istana, Erick Thohir 22Wedhaswary, I. D. (2019, October 21). Erick Thohir dan Wishnutama, Mereka yang Sudah “Berkeringat” untuk Jokowi. Retrieved November 9, 2019, from KOMPAS.com website: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/21/142649765/erick-thohir-dan-wishnutama-mereka-yang-sudah-berkeringat-untuk-jokowi?page=all, dan Wishnutama Kusubandio 23Wedhaswary, I. D. (2019, October 21). Erick Thohir dan Wishnutama, Mereka yang Sudah “Berkeringat” untuk Jokowi. Retrieved November 9, 2019, from KOMPAS.com website: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/21/142649765/erick-thohir-dan-wishnutama-mereka-yang-sudah-berkeringat-untuk-jokowi?page=all merupakan anggota tim sukses dari Presiden Jokowi. Ditambah dengan banyaknya menteri yang berasal dari partai politik, jelas saja idaman Buya Syafii masih jauh panggang dari api.
Kabinet Zaken dan Teknokrasi di Negara Lain
Berpindah ke mancanegara, kabinet zaken atawa teknokrasi seakan-akan identik dengan negara yang sedang dilanda krisis. Italia mengenal konsep governo tecnico sebagai padanan dari kabinet zaken. Sepanjang sejarah, Italia telah diperintah oleh 2 kabinet zaken, yakni Kabinet Dini dan Kabinet Monti.
Kabinet Dini dipimpin oleh Perdana Menteri Lamberto Dini, mantan Direktur Jenderal Bank Sentral Italia, yang memerintah sejak Januari 1995 hingga Mei 1996. Dini ditunjuk oleh Presiden Oscar Luigi Scalfaro untuk menggantikan Silvio Berlusconi yang mengundurkan diri setelah menjabat selama 7,5 bulan 24Pasquino, G., Cooper, T., & Jewks, S. (1996). The Government of Lamberto Dini. Italian Politics, 11, 137–152. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/43039655. Kabinet Dini seluruhnya terdiri dari ahli nonpartisan, namun tetap berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai partai di parlemen. Kabinet Dini memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan anggaran yang tidak berhasil diselesaikan kala Berlusconi menjabat sebagai perdana menteri 25Pasquino, G., Cooper, T., & Jewks, S. (1996). The Government of Lamberto Dini. Italian Politics, 11, 137–152. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/43039655.
Selepas berhasilnya menyelesaikan permasalahan anggaran, Perdana Menteri Dini mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Scalfaro pada Desember 1995. Namun, Presiden Scalfaro menolak pengunduran diri Dini. Setelah kejadian tersebut, Dini tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga kurang lebih 2 pekan. Dini kembali mengajukan pengunduran diri pada Januari 1996, kali ini Presiden Scalfaro menerima pengunduran dirinya 26Wakin, D. J. (1996, January 11). Italian Premier Dini Resigns. Retrieved November 8, 2019, from AP News website: https://apnews.com/ea509a35e7c04cc04ffe99e8566a6075.
Setelah Dini, kabinet zaken kembali muncul pada tahun 2011. Italia yang kala itu (kembali) dipimpin oleh Perdana Menteri Berlusconi sedang menghadapi krisis utang. Berlusconi mengundurkan diri selepas paket kebijakan penghematan (austerity) berhasil diloloskan parlemen pada November 2011 27Italy crisis: Silvio Berlusconi resigns as PM. (2011, November 13). BBC News. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-15708729. Mario Monti kemudian ditunjuk oleh Presiden Giorgio Napolitano sebagai perdana menteri untuk menggantikan Berlusconi.
Kabinet Monti sendiri terdiri atas 16 menteri, 2 wakil menteri (vice-minister), dan 28 menteri muda (undersecretary). 16 menteri dalam Kabinet Monti merupakan ahli nonpartisan. 8 menteri merupakan akademisi, 4 menteri merupakan pejabat publik, dan 2 menteri memiliki latar belakang dari dunia swasta.
Berbeda dengan Kabinet Dini, Kabinet Monti terdiri atas menteri yang seluruhnya adalah nonpartisan dan menteri muda yang berasal dari berbagai partai 28Giannetti, D. (2013). Mario Monti’s Technocratic Government. Italian Politics, 28(1). https://doi.org/10.3167/ip.2013.280108. Adanya jabatan menteri muda yang berasal dari berbagai partai menunjukkan indikasi bahwa Kabinet Monti bukan hanya merupakan kabinet zaken, namun juga pemerintahan persatuan (national unity government). Hal ini diperkuat oleh hampir seluruh partai memberikan dukungannya kepada Perdana Menteri Monti 29Italy crisis: Mario Monti appointed new PM-designate. (2011, November 13). BBC News. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-15713985.
Selain itu, terjadi perbedaan penetapan batas masa bakti antara Kabinet Dini dan Kabinet Monti. Lamberto Dini dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya akan menjabat sampai dengan permasalahan anggaran terselesaikan. Sedangkan Mario Monti membuka kesempatan untuk menjabat hingga masa bakti Perdana Menteri habis pada 2013 30The full Monti. (2011, November 19). Retrieved November 8, 2019, from The Economist website: https://www.economist.com/europe/2011/11/19/the-full-monti. Walaupun demikian, dua kabinet tersebut adalah kabinet zaken yang dibentuk akibat dari ancaman krisis.
Bagaimana dengan kinerja Perdana Menteri Monti? Monti berhasil meloloskan tiga paket kebijakan untuk menggerakkan perekonomian Italia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Italia. Selain itu, Monti berhasil memangkas spread antara yield obligasi Italia dengan tenor 10 tahun dan suku bunga acuan Jerman hingga 287 poin 31Giannetti, D. (2013). Mario Monti’s Technocratic Government. Italian Politics, 28(1). https://doi.org/10.3167/ip.2013.280108.
Namun, pada Desember 2012, The People of Freedom (PdI) menarik dukungannya dari Perdana Menteri Monti dan mencalonkan Silvio Berlusconi sebagai perdana menteri pada Pemilihan Umum 2013. Monti pun bereaksi dengan mengajukan pengunduran diri setelah berhasil meloloskan anggaran untuk tahun 2013 32CNN Staff. (2012, December 21). Monti resigns as Italian prime minister. Retrieved November 8, 2019, from CNN website: https://edition.cnn.com/2012/12/21/world/europe/italy-monti-resignation/index.html. Dalam Pemilu Italia 2013, Monti juga mencalonkan diri sebagai perdana menteri dari aliansi sentris, Dengan Monti untuk Italia (CMpI). CMpI sendiri hanya mendapat 10,56 persen suara dan Monti pun gagal untuk mempertahankan jabatannya sebagai Perdana Menteri Italia.
Bergeser ke negeri jiran, Singapura merupakan contoh terbaik dari penerapan teknokrasi dalam pemerintahannya. Selama lebih dari empat dasawarsa kemerdekaannya, Singapura diperintah oleh Partai Aksi Rakyat (PAP). PAP bahkan telah memenangi seluruh pemilu Singapura sejak 1959, ketika Singapura masih menjadi koloni dari Inggris.
Kondisi kemerdekaan Singapura yang tidak diperkirakan oleh warga Singapura, bahkan Perdana Menteri Lee Kuan Yew (LKY), menyebabkan Singapura harus berdikari walaupun dalam kondisi yang belum siap. LKY pun memimpin Singapura dengan mengambil kebijakan yang ia anggap dapat bekerja, bukan memerhatikan suara rakyat 33Quah, J. S. T. (2015). Lee Kuan Yew’s enduring legacy of good governance in Singapore, 1959-2015. Asian Education and Development Studies, 4(4), 374–393. https://doi.org/10.1108/aeds-05-2015-0020.
I did not know I was to spend the rest of my life getting Singapore not just to work but to prosper and flourish
Lee Kuan Yew, 1998 34Quah, J. S. T. (2015). Lee Kuan Yew’s enduring legacy of good governance in Singapore, 1959-2015. Asian Education and Development Studies, 4(4), 374–393. https://doi.org/10.1108/aeds-05-2015-0020
LKY mengambil langkah strategis dalam mentransformasi Singapura, yakni membudayakan meritokrasi dalam manajemen pegawai negeri sipil, kontrol terhadap korupsi yang efektif, merekrut warga Singapura yang terbaik untuk menjadi PNS, dan menegakkan hukum. Komitmen yang sama juga dipegang teguh oleh penerus LKY, Goh Chok Tong dan Lee Hsien Loong 35Quah, J. S. T. (2015). Lee Kuan Yew’s enduring legacy of good governance in Singapore, 1959-2015. Asian Education and Development Studies, 4(4), 374–393. https://doi.org/10.1108/aeds-05-2015-0020.
Apa dampak yang dihasilkan dari langkah strategis tersebut? Teknokrasi. Singapura merupakan contoh terbaik dalam penerapan teknokrasi, di mana komponen politik dan komponen ahli dalam pemerintah sudah bersatu padu dalam membangun negara 36Minds like machines. (2011, November 19). Retrieved November 5, 2019, from The Economist website: https://www.economist.com/international/2011/11/19/minds-like-machines. Alhasil, Singapura mampu bertransformasi dari negara dunia ketiga menjadi negara maju 37Quah, J. S. T. (2015). Lee Kuan Yew’s enduring legacy of good governance in Singapore, 1959-2015. Asian Education and Development Studies, 4(4), 374–393. https://doi.org/10.1108/aeds-05-2015-0020.
Ada rupa, ada harga. Kemajuan yang dialami Singapura membutuhkan harga yang mahal, yakni kebebasan politik. Jalan yang ditempuh LKY adalah menihilkan “protes” dengan “mengenyangkan” rakyat. Bahkan, PAP sendiri tidak pernah mengalami kekalahan pemilu sejak Singapura berdiri 38Tan, C. (2017, November 29). Lee Kuan Yew leaves a legacy of authoritarian pragmatism. Retrieved June 10, 2019, from The Guardian website: https://www.theguardian.com/world/2015/mar/23/lee-kuan-yews-legacy-of-authoritarian-pragmatism-will-serve-singapore-well. Tidak berlebihan jika kita sebut bahwa teknokrasi atawa kabinet zaken di Singapura bisa terwujud melalui tangan besi yang membatasi kebebasan politik demi kelancaran pembangunan negara. Sebuah kediktatoran budiman, alias benevolent dictatorship 39Allison, G. (2015, March 30). Lee Kuan Yew’s Challenge to Democracy. Retrieved November 8, 2019, from The Atlantic website: https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/lee-kuan-yew-conundrum-democracy-singapore/388955/.
Kabinet Zaken: Antara Idealisme, Sekoci Krisis, dan Tancapan Kuku Kediktatoran Budiman
Bagaimana komposisi yang ideal bagi sebuah kabinet? Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris, mengemukakan bahwa kabinet yang berbasis keahlian adalah pilihan ideal dalam menyusun kabinet. Kabinet ahli alias kabinet zaken menghindari potensi konflik kepentingan 40Haris, S. (2019, June 11). Kabinet Ahli atau Politik. Retrieved November 8, 2019, from Kompas.id website: https://kompas.id/baca/opini/2019/06/11/kabinet-ahli-atau-politik/, hal yang kerap muncul ketika kabinet dikuasai oleh partai politik. Dan akhirnya, para menteri dapat fokus melaksanakan visi dan haluan politik presiden ke dalam kebijakan publik tanpa harus bentrok dengan kepentingan partai.
Namun, jika kita melihat kasus pelaksanaan kabinet zaken di Indonesia, Italia, dan Singapura, terdapat prasyarat utama untuk kabinet zaken memberikan hasil yang diidamkan. Prasyarat utama yang harus terpenuhi adalah stabilitas politik. Stabilitas politik dapat terwujud dalam dua kondisi, apabila sebagian besar partai politik memiliki satu agenda bersama dan mendukung keberhasilan agenda tersebut dengan sepenuh hati ataupun terdapat konsentrasi kekuasaan dalam negara pada satu pihak.
Penerapan kabinet zaken di Indonesia justru terjadi pada masa instabilitas politik. Dalam kurun waktu 10 tahun era Demokrasi Parlementer, terdapat 9 kabinet yang pernah memerintah di Indonesia dengan rata-rata masa bakti selama 1,1 tahun saja. Rata-rata umur kabinet zaken (Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda) sendiri mencapai 1,4 tahun, melampaui rata-rata umur kabinet di era Demokrasi Parlementer.
Penerapan kabinet zaken di Indonesia seakan-akan memenuhi dua kondisi stabilitas politik. Pembentukan Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo disokong oleh beberapa partai politik yang memiliki pengaruh dalam parlemen. Namun, karena ketiadaan suatu agenda bersama umur dua kabinet tersebut tidaklah panjang.
Bagaimana dengan Kabinet Djuanda?. Langkah Presiden Soekarno yang menunjuk dirinya sendiri sebagai formatum dapat dilihat sebagai adanya semacam “konsentrasi kekuasaan”. Presiden Soekarno biasanya menunjuk seorang anggota parlemen untuk mengeksplorasi kemungkinan untuk membentuk pemerintahan. Namun, pada pembentukan Kabinet Djuanda, ia menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Alhasil, Kabinet Djuanda dapat bertahan selama 2 tahun.
Di Italia, penerapan kabinet zaken seakan-akan sinonim dengan upaya untuk keluar dari krisis. Dua governo tecnico di Italia (Kabinet Dini dan Kabinet Monti) terbentuk ketika politik partisan sudah tidak mampu menanggulangi krisis yang dihadapi oleh pemerintah. Krisis tersebut seakan menjadi musuh bersama bagi suatu pemerintahan yang memberikan agenda yang sama bagi semua (atau nyaris semua) partai.
Ketika menghadapi pemungutan suara perdana, Kabinet Dini didukung oleh 49,4% anggota majelis rendah Italia, dengan abstensi sebesar 44,2% dan penolakan hanya sebesar 6,4%. Sedangkan Kabinet Monti didukung oleh 90,1% anggota majelis rendah Italia, pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Italia 41Giannetti, D. (2013). Mario Monti’s Technocratic Government. Italian Politics, 28(1). https://doi.org/10.3167/ip.2013.280108.
Sedangkan di Singapura, teknokrasi berjalan dengan adanya sokongan penuh dari pemerintah yang berkuasa nyaris mutlak, alias kediktatoran budiman. Berkuasanya PAP sejak kemerdekaan Singapura membuat 3 perdana menteri dengan mudah mengatur apa yang dirasa baik untuk Singapura, dengan harga tidak adanya dinamika penyampaian aspirasi dari rakyat.
Keberadaan kediktatoran budiman juga dapat terlihat dari upaya Orde Baru dengan menggaet Mafia Berkeley dan “Habibie and Friends” menjadi penggawa Kabinet Pembangunan. Sayangnya, Soeharto terjebak dalam politik kroni dan Krisis Keuangan Asia menghancurkan upaya Soeharto untuk membangun Indonesia yang merdesa.
Bagaimana dengan pembentukan kabinet pada masa “normal”? Tawar menawar politik akan selalu ada antara presiden dengan partai pendukungnya, di mana kecenderungan ideal adalah presiden mendorong adanya kabinet zaken, sedangkan partai pendukung akan mendorong adanya kabinet politik.
Penulis menggambarkan proses tawar menawar politik melalui payoff matrix. Matrix ini mengasumsikan bahwa setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing dan setiap pihak memiliki didefinisikan secara sempit bahwa tidak ada tumpang tindih antara keduanya. Presiden memiliki kepentingan untuk menjalankan negara sebaik mungkin dengan kabinet zaken yang lebih efisien, sedangkan partai memiliki kepentingan untuk menempatkan kadernya dalam kabinet. Asumsi lain adalah setiap tindakan eksklusif terhadap satu sama lain, dimana pembentukan kabinet yang berdasarkan kepentingan politik tidak dapat sekaligus menjadi kabinet zaken, vice versa. Kondisi ini merupakan kondisi ‘normal’ suatu negara demokratis dengan sistem partai. Model ini merepresentasikan apa yang akan terjadi setelah pelantikan kabinet, payoff yang didapatkan kedua belah pihak, di mana dalam setiap skenario merupakan hasil akhir dari negosiasi dan koordinasi tersebut.
Dalam payoff matrix, terdapat 4 skenario yang didapat dari tawar menawar politik. Skenario pertama adalah ketika presiden dan partai menyetujui untuk membuat sebuah kabinet politik. Partai akan mendapatkan keinginannya untuk membuat kabinet politik, namun presiden tidak dapat menjalankan visinya untuk membuat kabinet zaken.
Skenario kedua adalah ketika partai mengamini keinginan presiden untuk membuat kabinet zaken. Kerugian hanya akan dirasakan oleh partai karena tidak mendapatkan porsi yang cukup di pemerintahan. Sedangkan presiden menikmati dukungan partai “tanpa syarat” terhadap kabinet zaken yang ia bentuk.
Skenario ketiga adalah ketika partai dan presiden tetap bersikeras mewujudkan visinya masing-masing. Hal ini justru merugikan kedua belah pihak karena partai tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam pemerintahan dan presiden akan menghadapi partai yang–tentu saja–memiliki kekuatan di parlemen. Sehingga, pemerintahan justru tidak berjalan efektif karena kedua belah pihak saling bersikeras.
Skenario keempat adalah ketika partai mengamini keinginan presiden untuk membentuk kabinet zaken dan presiden menyetujui keinginan partai untuk membentuk kabinet politik. Hasil yang dirasakan kedua belah pihak tidak akan positif atau negatif secara signifikan, bahkan cenderung relatif netral atau stabil karena kabinet yang terbentuk merupakan hasil kompromi.
Sesuai dengan payoff matrix tersebut, sebelum koordinasi, setiap pihak akan mengajukan kepentingannya masing-masing. Hal ini dikarenakan agenda yang sesuai dengan kepentingan masing-masing merupakan strategi yang dominan dalam kondisi sebelum koordinasi. Namun, koordinasi akan menciptakan pengetahuan atas payoff masing-masing, dimana negosiasi akan berjalan dan persetujuan bersama demi menghindari kerugian akan tercipta pada skenario keempat.
Kesimpulan hasil negosiasi mengasumsikan bahwa setiap pihak memiliki posisi yang sama dalam bernegosiasi. Pelanggaran asumsi ini akan menciptakan payoff yang tidak secara tepat bernilai 0, namun prinsipnya tetap sama. Skenario 4 akan menjadi hasil negosiasi yang dapat diterima kedua belah pihak.
Epilog
Menilik realita kabinet zaken di Indonesia, Italia, dan Singapura, penulis menarik kesimpulan bahwa kabinet zaken dapat terwujud dengan prasyarat adanya stabilitas politik di negara tersebut. Stabilitas politik dapat dicapai dalam dua kondisi, yakni adanya agenda bersama ataupun adanya konsentrasi kekuasaan.
Sedangkan dalam kondisi normal, kompromi antara kepala pemerintahan serta partai pendukung merupakan skenario terbaik dalam pembentukan kabinet. Analisis yang penulis telah lakukan berdasarkan asumsi-asumsi yang berlaku pada kondisi normal. Pelanggaran dalam setiap asumsi atau kondisi dapat disebut sebagai kondisi tidak normal.
Stabilitas politik dalam pembentukan kabinet zaken yang telah disebutkan merupakan pelanggaran asumsi bahwa kepentingan partai dengan presiden, dalam pembentukan kabinet, berbeda. Dalam kondisi tidak normal tersebut, terdapat suatu isu yang mendesak sehingga terdapat agenda bersama. Dalam kasus Singapura, tidak hanya agenda bersama, namun kediktatoran yang berjalan juga merupakan pelanggaran asumsi bahwa presiden dan partai merupakan kedua pihak yang berbeda secara seutuhnya. Sehingga, menilik kondisi normal yang ada, penerapan kabinet zaken masih jauh panggang dari api, alias utopia belaka.
Referensi
↵1 | Adyatma, E. (2019, May 9). Buya Syafii Maarif Sarankan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet. Tempo.Co. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1203727/buya-syafii-maarif-sarankan-jokowi-bentuk-zaken-kabinet/full&view=ok |
---|---|
↵2 | TKN Jokowi Tolak Usul Syafii Maarif soal Kabinet Zaken. (2019, May 10). CNN Indonesia. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190510190229-32-393881/tkn-jokowi-tolak-usul-syafii-maarif-soal-kabinet-zaken |
↵3, ↵8 | Afrianto, D. (2019, July 18). Diorama Kabinet ”Zaken” (1) Kompas.id. Retrieved from https://kompas.id/baca/utama/2019/07/18/diorama-kabinet-zaken-1/ |
↵4 | Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. (2016). Teknokrat. In KBBI Daring. Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknokrat |
↵5, ↵7 | Priyonggo, A., Rochwulaningsih, Y., & Indriyanto, I. (2019). The Indonesian Socialist Party (PSI) 1950-1959: Political Role and Progress during Liberal Democracy. Indonesian Historical Studies, 2(1), 61. https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.2888 |
↵6 | Ardanareswari, I. (2019a, May 17). Kabinet Zaken bukan tanpa Preseden, Indonesia Pernah Memilikinya. Retrieved 2019, from tirto.id website: https://tirto.id/kabinet-zaken-bukan-tanpa-preseden-indonesia-pernah-memilikinya-dJfi |
↵9, ↵11 | Ardanareswari, I. (2019b, November 7). Djoeanda Kartawidjaja, Penengah Pertikaian Parpol di Era Sukarno. Retrieved November 7, 2019, from tirto.id website: https://tirto.id/djoeanda-kartawidjaja-penengah-pertikaian-parpol-di-era-sukarno-ekW5 |
↵10 | Setara dengan Wakil Perdana Menteri. Pada era Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri |
↵12 | Setara dengan Perdana Menteri |
↵13 | Menteri, Menteri Muda, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Panglima ABRI |
↵14 | Kusumaningsih, W. (2016). Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. |
↵15, ↵16, ↵17 | Amir, S. (2007). Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 22(1), 83–106. https://doi.org/10.1355/sj22-1d |
↵18 | Kabinet Pelangi di Tangan Gus Dur. (2000, June 26). Majalah Tempo |
↵19 | Liputan6.com. (2001, August 9). Kabinet Gotong Royong Diumumkan. Retrieved November 6, 2019, from liputan6.com website: https://www.liputan6.com/news/read/17909/kabinet-gotong-royong-diumumkan |
↵20 | Jayani, D. H. (2019, October 23). Komposisi Kabinet Indonesia Maju Didominasi Non-Partai. Retrieved November 6, 2019, from Katadata.co.id website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/komposisi-kabinet-indonesia-maju-didominasi-non-partai |
↵21 | Faiz, A. (2019, October 22). Ketua Tim Bravo 5 Fachrul Razi Dipanggil Jokowi ke Istana. Retrieved November 9, 2019, from Tempo website: https://nasional.tempo.co/read/1262839/ketua-tim-bravo-5-fachrul-razi-dipanggil-jokowi-ke-istana |
↵22, ↵23 | Wedhaswary, I. D. (2019, October 21). Erick Thohir dan Wishnutama, Mereka yang Sudah “Berkeringat” untuk Jokowi. Retrieved November 9, 2019, from KOMPAS.com website: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/21/142649765/erick-thohir-dan-wishnutama-mereka-yang-sudah-berkeringat-untuk-jokowi?page=all |
↵24, ↵25 | Pasquino, G., Cooper, T., & Jewks, S. (1996). The Government of Lamberto Dini. Italian Politics, 11, 137–152. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/43039655 |
↵26 | Wakin, D. J. (1996, January 11). Italian Premier Dini Resigns. Retrieved November 8, 2019, from AP News website: https://apnews.com/ea509a35e7c04cc04ffe99e8566a6075 |
↵27 | Italy crisis: Silvio Berlusconi resigns as PM. (2011, November 13). BBC News. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-15708729 |
↵28, ↵31 | Giannetti, D. (2013). Mario Monti’s Technocratic Government. Italian Politics, 28(1). https://doi.org/10.3167/ip.2013.280108 |
↵29 | Italy crisis: Mario Monti appointed new PM-designate. (2011, November 13). BBC News. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-15713985 |
↵30 | The full Monti. (2011, November 19). Retrieved November 8, 2019, from The Economist website: https://www.economist.com/europe/2011/11/19/the-full-monti |
↵32 | CNN Staff. (2012, December 21). Monti resigns as Italian prime minister. Retrieved November 8, 2019, from CNN website: https://edition.cnn.com/2012/12/21/world/europe/italy-monti-resignation/index.html |
↵33, ↵34 | Quah, J. S. T. (2015). Lee Kuan Yew’s enduring legacy of good governance in Singapore, 1959-2015. Asian Education and Development Studies, 4(4), 374–393. https://doi.org/10.1108/aeds-05-2015-0020 |
↵35, ↵37 | Quah, J. S. T. (2015). Lee Kuan Yew’s enduring legacy of good governance in Singapore, 1959-2015. Asian Education and Development Studies, 4(4), 374–393. https://doi.org/10.1108/aeds-05-2015-0020 |
↵36 | Minds like machines. (2011, November 19). Retrieved November 5, 2019, from The Economist website: https://www.economist.com/international/2011/11/19/minds-like-machines |
↵38 | Tan, C. (2017, November 29). Lee Kuan Yew leaves a legacy of authoritarian pragmatism. Retrieved June 10, 2019, from The Guardian website: https://www.theguardian.com/world/2015/mar/23/lee-kuan-yews-legacy-of-authoritarian-pragmatism-will-serve-singapore-well |
↵39 | Allison, G. (2015, March 30). Lee Kuan Yew’s Challenge to Democracy. Retrieved November 8, 2019, from The Atlantic website: https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/lee-kuan-yew-conundrum-democracy-singapore/388955/ |
↵40 | Haris, S. (2019, June 11). Kabinet Ahli atau Politik. Retrieved November 8, 2019, from Kompas.id website: https://kompas.id/baca/opini/2019/06/11/kabinet-ahli-atau-politik/ |
↵41 | Giannetti, D. (2013). Mario Monti’s Technocratic Government. Italian Politics, 28(1). https://doi.org/10.3167/ip.2013.280108 |
Discussion about this post