Pada Selasa (9/09), Aliansi Ekonom Indonesia mengadakan konferensi pers perihal Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Bagaimana tuntutan ini dapat tercipta? Tentunya Aliansi Ekonom Indonesia tidak sembarangan dalam menyuarakan tuntutannya. Desakan Darurat ini sudah dirancang lengkap dengan data dan fakta yang terdapat di lapangan agar bisa diajukan kepada pemerintah.
Aliansi Ekonom Indonesia memandang bahwa penyelenggaraan negara akhir-akhir ini semakin jauh dari sila ke 5 Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Mereka memandang bahwa terjadi penurunan kualitas hidup di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi penurunan kualitas hidup di Indonesia seperti tingginya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan menyusutnya lapangan pekerjaan tidak terjadi secara mendadak, melainkan akumulasi dari berbagai penyelewengan kebijakan.
Tujuh Desakan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Aliansi Ekonom Indonesia berencana untuk terus menegaskan kepentingan dan masalah yang diangkat dalam desakan hingga mendapatkan jawaban dan solusi dari pemerintah.
Isi Desakan Darurat Ekonomi
Desakan darurat ekonomi terdiri dari 7 poin, diantaranya:
- Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Misalokasi anggaran dalam program-program populis (hilirisasi, program tiga juta rumah, dan MBG) merampas pembiayaan sektor lain yang lebih krusial, khususnya dalam bidang pendidikan. Realokasi anggaran dengan fokus dalam nutrisi dan pendidikan dapat mengalih balik program pemerintah sehingga lebih efisien dan menuruni kebutuhannya pemerintah untuk penurunan TKD.
- Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya. Kerapuhan institusi dan korupsi yang merajalela sudah membuat hubungan antar masyarakat dan pemerintah menipis. Pemulihan hubungan tersebut dapat dimulai dari transparansi dan independensi dari pihak-pihak yang mencari harta. Sehingga dapat menunjukkan upaya dari sisi pemerintah dalam pemulihan hubungan yang rusak antara kedua pihak Indonesia kini.
- Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat. Monopolisasi market dan industri dalam Indonesia oleh 1% dari rakyat Indonesia hanya menunjukkan betapa menyasar langkah-langkah yang diambil dalam rencana perkembangan ekonomi Indonesia untuk masa depan masyarakat.
- Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Sistem kebijakan dan pemilihan yang sederhana memungkinkan lubang-lubang penyusupan penyakit korupsi dalam sistem demokrasi Indonesia. Iklim birokrasi dan demokrasi yang kompleks berkemungkinan tinggi dalam mengambil waktu yang lebih lama dalam memilih sebuah aksi di berbagai sektor, industri dan market dalam Indonesia, namun waktu yang lama tersebut akan memastikan transparansi dan menanam rasa kepercayaan masyarakat dalam sistem yang sudah dibangun dengan pemikiran bahwa rakyat adalah fokus utama mereka.
- Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Ketimpangan ‘upper class’ dan ‘lower class’ masyarakat Indonesia sudah lama ada dalam sejarah Indonesia, prioritas utama dalam reformasi kebijakan yang memperbolehkan ketimpangan tersebut terjadi adalah desentralisasi industri dan sektor-sektor pendapatan Indonesia keluar dari satu lokasi saja.
- Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara). Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia saat ini terkesan seperti janji tanpa realisasi dengan hasil yang jauh dari ekspektasi masyarakat.
- Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente. Pemerintah harus memastikan bahwa jabatan sipil harus diisi oleh lembaga sipil, menghentikan segala bentuk represi maupun intimidasi, dan memberantas budaya suap.
Pandangan Para Ekonom
Pada Jumat (12/09), Badan Otonom Economica FEB UI berkesempatan untuk mewawancarai salah satu anggota Aliansi Ekonom Indonesia yang sekaligus merupakan Anggota LPEM FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan (Mervin).
“Kita memiliki sumber daya terbatas, tapi pilihannya tidak terbatas” ungkap Mervin, pernyataan ini sering muncul di tengah pembelajaran ekonomi. Namun, Mervin menilai bahwa pemerintah gagal dalam memahami pernyataan tersebut. Dalam penyelenggaraan anggaran negara, sudah seharusnya pengelola keuangan dapat menentukan skala prioritas. Pada dasarnya, rakyat memberikan pendapatan bagi negara dalam bentuk pajak dan negara bertugas untuk mengalokasikan pendapatan pajak tersebut untuk keberlangsungan negara. Namun, dalam penyelenggaraannya, terdapat misalokasi anggaran yang kemungkinan besar terjadi karena institusi penyelenggara negara rapuh, terlalu banyak konflik kepentingan, dan tata kelolanya juga tidak amanah.
Sejauh ini, Aliansi Ekonom Indonesia menilai bahwa desakan ini dapat dipenuhi dengan adanya koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk memastikan adanya revisi yang terjadi. Beberapa poin desakan dapat diselesaikan melalui peraturan Kementerian tanpa melalui DPR. Untuk hal lain yang bersifat lebih konseptual, misalnya independensi KPK, BI, dan BPS hanya bisa terjadi dengan adanya diskusi antar governance dari masing-masing lembaga tersebut.
“Memang berbeda beda approach untuk masing-masing desakan, tapi cara untuk menindaklanjutinya adalah koordinasi dengan pihak terkait. Kalau bisa secara langsung diubah menurut governance atau tata organisasi bisa dilakukan secara langsung, kalau belum bisa dicoba diubah dari peraturan, baik dari sisi eksekutif ataupun dengan dorongan dari sisi legislatif”, tegas Mervin.
“Terkait deadline, secepatnya”, jawab Mervin ketika ditanya soal tenggat waktu Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Beliau menambahkan bahwa perlu dipertimbangkan bahwa ada beberapa poin yang membutuhkan proses waktu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Harapannya, jika sudah tiba saatnya untuk meninjau ulang, terdapat perkembangan dari tujuh tuntutan tersebut.
Beliau berharap agar masyarakat dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait dengan desakan yang disampaikan oleh Aliansi Ekonom Indonesia. “Kemudian juga kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membuat konten populer terkait itu, sangat diterima dan kita welcome. Intinya adalah kita sangat terbuka. Jadi, kalau misalkan mau pakai data data yang kita punya, dari poin-poin yang kita coba buat, selama tidak ada modifikasi yang mengganti maknanya, silahkan diperluas banyak banyaknya”, ujar Mervin.
Harapan Untuk Indonesia
Mervin bersama aliansi ekonom lainnya berharap kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat terkait misalokasi dan adanya tata kelola yang tidak amanah itu tidak terjadi. Tujuh desakan ekonomi tersebut adalah sebuah indikator halus, mengenai rasa masyarakat terhadap penyalahgunaan sumber daya Indonesia oleh lembaga-lembaga kekuasaan, dengan aksi protes dan kericuhan pada hari jumat (29/09) sebagai indikator keras atas perasaan masyarakat sekarang. Permasalahan dan kericuhan saat ini merupakan akumulasi masalah institusi dan masalah masyarakat Indonesia. Beberapa asumsi yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap kebutuhan rakyat tanpa mendengarkan secara penuh apa yang rakyat inginkan untuk sekarang dan masa depan Indonesia. Serta aliran komunikasi yang kurang dengan institusi yang rapuh dan rawan korupsi membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan kebijakan pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah terdorong untuk mengambil pilihan yang tidak sesuai ekspektasi rakyat, akhirnya membuat sebuah siklus penghancuran Indonesia. Tujuh desakan darurat ekonomi ini adalah sebuah dorongan untuk siklus reformasi dengan agenda utama untuk transparansi, pembangunan, dan pemulihan institusi negara dan pemerintahan Indonesia, mengalihkan kembali masa depan Indonesia dari kepentingan 1% kembali kepada kebutuhan 99%.
