Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UI bekerja sama dengan Humas FEB UI melakukan audiensi terkait transparansi pengalokasian dana pendidikan pada Selasa (02/07). Audiensi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permintaan mahasiswa akan transparansi pada DIARI 1 oleh Departemen Adkesma BEM FEB UI beberapa waktu lalu. Selain itu, juga berkenaan dengan adanya perubahan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Penyelenggaraan audiensi ini diadakan secara daring dengan menghadirkan Kepala Dean’s Office for Strategic Planning, Evaluation, and Monitoring – International Ranking (DOSPEM-IR), Wakil Dekan II, dan Manajer Keuangan & Logistik FEB UI. Dalam kesempatan ini, BEM turut menghadirkan para ketua lembaga dari berbagai himpunan mahasiswa FEB di dalamnya.
Audiensi ini diawali dengan paparan dari Kepala DOSPEM-IR mengenai alur dari perencanaan FEB UI yang bermuara dari Kemendikbudristek, “Perencanaan mengacu pada Renstra Kemendikbudristek yang diturunkan menjadi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis yang kemudian diberikan kepada Rektor seluruh Perguruan Tinggi,” jelas Dyah Setyaningrum (Dyah). Indikator kinerja Kemendikbudristek akan dijadikan dasar oleh Rektor untuk menyusun Indikator Kinerja Universitas (IKU) UI yang selaras visi dan misi UI, RPJP UI dan Renstra UI. IKU UI tersebut selanjutnya diturunkan kepada Seluruh Dekan/Direktur Sekolah/Kepala PAU di lingkungan UI dan dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis yang disepakati bersama.
Dyah juga menjelaskan, “Selain IKU yang diberikan oleh Rektor, FEB UI juga memiliki Beyond IKU, untuk mengakselerasi pencapaian Rencana Strategis FEB 2023-2027.” Program kerja pada Beyond IKU ini menitik beratkan pada akselerasi pencapaian akreditas EQUIS termasuk persiapan sumber daya manusia (Dosen dan Tendik) yang lebih berkualitas, pengembangan sarana dan prasarana penunjang tridharma, excellence & innovative teaching and learning, pendidikan interdisiplin dan juga pemerataan kesempatan belajar.
Student Unit Cost Mahasiswa FEB UI
Universitas Indonesia sendiri mengadopsi sistem pencatatan akuntansi yang tersentralisasi melalui Pusat Administrasi Universitas (PAU). PAU menugaskan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) di bawah FEB UI untuk menghitung Student Unit Cost (SUC) bagi seluruh program studi di UI.
Perhitungan SUC memerlukan catatan keuangan yang terpusat di PAU sehingga setiap fakultas maupun program studi tidak dapat menghitung SUC secara mandiri. Dari hasil perhitungan PPA, SUC fakultas berada jauh di atas jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterima dari mahasiswa.
“Kita menerapkan subsidi silang antar-program studi, sehingga walaupun SUC kita jauh di atas UKT, namun kita masih bisa membiayai kebutuhan operasional,” jelas Nina Damaiyanti (Nina), Manajer Keuangan dan Logistik FEB UI.
86% Pendapatan FEB UI Berasal dari UKT Mahasiswa
Di tahun 2024, FEB UI memiliki anggaran total sebesar Rp168 miliar yang digunakan untuk berbagai keperluan operasional. 46% dari total anggaran digunakan untuk kegiatan pendidikan, 33% untuk pengelolaan manajemen, 9% untuk penelitian & pengabdian masyarakat, 6% untuk pemeliharaan fasilitas dan investasi pendidikan, 4% untuk pemeliharaan fasilitas dan investasi pengelolaan manajemen, serta 2% untuk kemahasiswaan. Sumber pendanaan fakultas terdiri dari Biaya Pendidikan (BP), Biaya Non-Pendidikan (Non-BP), dan sisa dana. Biaya pendidikan yang berasal dari UKT mahasiswa menjadi sumber utama dengan nominal Rp145 miliar.
“Terkait penerimaan, kita harus mengakui bahwa sumber penerimaan terbesar masih dari UKT. Sekitar 86% penerimaan fakultas memang dari UKT,” ujar Nanda Ayu Wijayanti (Nanda), selaku Wakil Dekan II FEB UI.
Selain itu, pendanaan lainnya berasal dari Biaya Non-Pendidikan sebesar Rp7 miliar (4% dari total) dan dari sisa dana sebesar Rp16 miliar (10% dari total), yang merupakan surplus dari periode sebelumnya dan harus digunakan dalam waktu empat tahun.
Perbedaan Besaran BOP Antar Fakultas Ekonomi di Indonesia
Adanya perbedaan besaran UKT pada fakultas ekonomi di tiap universitas yang berada di Indonesia didasarkan pada Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan aturan turunannya terkait dengan Keputusan Menteri No. 54 Tahun 2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana biaya operasional diberlakukan berdasarkan pada wilayah, standar kurikulum, dan berbagai indikator lainnya.
“Kalau terkait dengan UKT FEB (UI) dengan FEB universitas lainnya kan sudah diatur dengan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan aturan turunannya, sehingga di sini perbedaan antar prodi itu tergantung pada kurikulum yang ditawarkan oleh prodi tersebut,” jelas Nanda.
Kemahasiswaan FEB UI Menanggapi Tantangan Finansial Mahasiswa
Di samping itu, isu mengenai mahalnya biaya untuk dapat menempuh pendidikan tinggi juga menjadi hambatan tersendiri bagi sebagian kalangan. Banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan bagi setiap calon mahasiswa, baik dari biaya sehari-hari, tempat tinggal apabila perantau, dan UKT menjadi beberapa faktor utama penyebab tingginya pengeluaran mahasiswa.
Kekhawatiran yang dihadapi oleh para mahasiswa ini ditanggapi dengan berbagai upaya oleh pihak FEB UI, agar setiap mahasiswanya dapat tetap sejahtera dan tidak menghadapi permasalahan finansial dalam menjalankan perkuliahannya, terutama dalam pembayaran UKT.
“Kebijakan dari Pak Dekan tidak membiarkan mahasiswa ada yang DO karena tidak ada biaya. Bahkan, kalau ada yang dapat KIP-K pun diusahakan dapat beasiswa. Kita punya beasiswa dari angkatan, ada dari ILUNI. Meskipun kalau misalnya beasiswa dari fakultas kan mungkin dari anggaran belum memungkinkan. Tapi, kita usahakan. Kita carikan bantuan dari pihak lain. Kita mengusahakanlah hal tersebut,” lanjut Nanda.
Mahasiswa juga dapat ikut mengevaluasi dan mengajukan banding, apabila selama berjalannya perkuliahan, mereka merasa UKT yang didapatkan terlalu tinggi dari kesanggupan kondisi finansialnya. “FEB juga ada mekanisme evaluasi UKT ya. Mahasiswa yang merasa UKT-nya terlalu tinggi, bisa mengajukan (banding) ke KKMA,” ujar Nina.
Laporan Kami dapat Dipantau
Berkenaan dengan adanya permintaan transparansi mengenai alokasi dana pendidikan, Nanda menyebut bahwa mahasiswa bahkan publik dapat memantaunya. “Sebetulnya UI sendiri itu diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) atau audit eksternal maupun oleh BPK, untuk memastikan UI, terkait akuntabilitas dan kepatuhan, (patuh) dalam mengelola dan menggunakan dana. Jadi, (pemantauannya) bisa lewat laporan keuangan yang terpublikasi,” ujar Nanda.
Bahkan, Ia pun menyarankan mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk berpartisipasi secara langsung jika ingin memantau lebih dalam. “Yang belajar analisa laporan keuangan silakan melakukan analisa tersebut. (Karena) nanti BPK rutin melakukan pemeriksaan atas kinerja UI yang bisa dilihat terkait laporan hasil pemeriksaan BPK. Dari sana, semisal ingin mengkritisi, bisa disampaikan (kritiknya) dengan analisa kemudian dapat dibandingkan, misal, dengan laporan hasil pemeriksaan BPK. Kita pakai jalur resmi, karena kita institusi. Pakai jalur yang lebih elegan, pakai ilmu yang dipelajari di kampus dengan tools analisa.” tambahnya.
UKT Reguler disuntik UKT KKI?
Adanya anggapan bahwa pengaruh besaran UKT mahasiswa reguler yang batas atasnya dipatok lebih rendah daripada tahun sebelumnya akan dibebankan pada besaran UKT mahasiswa KKI, tidaklah dibenarkan oleh Wakil Dekan II FEB UI. “Terkait salah satu komponen biaya, (yaitu) biaya pendidikan, honor mengajar dosen di kelas KKI dibandingkan dengan honor di kelas Pascasarjana dan S1 Reguler juga beda, ya. Mengingat bobot pengajaran pada masing-masingnya pun berbeda. Jadi, reward yang diterima (dosen) pun nggak sama,” pungkas Nanda.
“Kalau berkaca pada cost yang memengaruhi pricing tentu berbeda. Jadi bukan berarti jika UKT S1 Reguler kecil lalu berdampak ke penetapan UKT KKI yang besar, tidak juga. Karena pengaturan nantinya tidak akan seperti itu juga,” ungkap Nanda menekankan.
Berkurangnya Golongan UKT FEB UI
Adapun dengan berkurangnya golongan atau kelas di FEB UI, pihak dekanat fakultas membenarkan hal tersebut. “Betul, untuk kelas reguler hanya 10 kelas dengan kelas tertinggi di angka Rp14,6 juta. Begitupun dengan kelas mandiri,” ujar Nanda. Ia pun menambahkan bahwa hingga saat ini, FEB UI belum menerima informasi teranyar terkait penetapan lebih lanjut untuk jalur mandiri. “Sampai hari ini kita belum dapat update. Kita tunggu saja, pasti gak lama lagi akan ditetapkan (banyaknya kelas). IPI (pun) sampai saat ini belum ada keputusan. Ditunggu saja pengumuman resmi dari rektorat melalui website Penerimaan UI.”
Masih berkaitan dengan pengaruh perubahan ketentuan nominal UKT yang berimbas pada turunnya nominal batas atas UKT kelas tertinggi FEB UI, pihak dekanat menuturkan bahwa hal itu sedikit banyak memengaruhi proporsi penerimaan UKT untuk FEB UI. “Mungkin sedikit banyak akan terpengaruh. Karena (besaran nominalnya) akan berkurang. Tetapi kalau semisal, modus tahun lalu pun tidak dalam kelas tertinggi, artinya mungkin tidak banyak terpengaruh (ke FEB),” jelasnya.
Harapan tentang Audiensi
Melalui wawancara singkat, Dhika selaku Ketua BEM FEB UI mengungkapkan harapannya terkait hasil audiensi kali ini.
“Harapannya, pertanyaan yang telah dirancang pada audiensi kali ini dengan melihat hasil dari survei yang telah diaudiensikan pada DIARI 1 dapat memberikan informasi yang memadai bagi IKM FEB UI untuk lebih mengetahui bagaimana pengalokasian serta beberapa tindakan yang akan FEB lakukan untuk mengatasi perubahan tarif UKT pada tahun ini,” ucapnya.
Editor: Fauziah Nurzijah, Marshellin Fatricia, dan Rafa Zulhaq
Ilustrasi oleh Rally Salsabila Azizah
Discussion about this post