Kantor Kemahasiswaan (KKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengalami pergantian struktural setiap empat tahun, mengikuti masa jabatan dekan. Pergantian ini membawa perubahan dalam pengelolaan kemahasiswaan, tetapi juga memunculkan keluhan dari organisasi mahasiswa (Ormawa) seperti BEM dan BPM FEB UI. Mereka menilai tata kelola dan komunikasi KKM belum efektif, bahkan cenderung kurang berpihak pada mahasiswa sebagai pihak yang seharusnya difasilitasi.
Ketua BEM FEB UI 2025, Yatalathof Ma’shum Imawan (Athof), menilai pada awal masa kepengurusan baru, KKM sempat menunjukkan perubahan positif. Ia mencontohkan keberhasilan mengusahakan pemberian SKS bagi mentor Ospek setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi. “Sebenarnya hal yang perlu diakuin awal-awal pergantian kepengurusan kemahasiswaan itu cukup ada positifnya. Bu Anna menjalankan perannya dengan mengomunikasikan ke Wakil Dekan 1. Akhirnya diadain lah,” ujarnya. Manajer Kemahasiswaan juga sempat mendukung aksi sosial mahasiswa dengan menyediakan perlengkapan dan pendampingan. Namun, menurut Athof, dukungan itu masih sebatas “bare minimum” dari peran yang seharusnya diemban.
Seiring berjalannya waktu, muncul tiga keluhan utama dari Ormawa: independensi kegiatan mahasiswa, komunikasi dan tata kelola, serta kurangnya perspektif kemahasiswaan dari pihak KKM.
Independensi Kegiatan Mahasiswa
Masalah pertama terlihat dari penyelenggaraan Leaders Dialogue oleh Departemen ELD BEM FEB UI yang menghadirkan beberapa figur seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan Kunto Aji. Menurut Athof, terjadi miskomunikasi antara panitia dan KKM. Panitia yang sudah menyiapkan konsumsi untuk tamu dan pembicara menolak tawaran KKM untuk memesan tambahan konsumsi, namun pihak KKM tetap melakukannya dengan biaya sekitar satu juta rupiah dan kemudian menyerahkan tagihan tersebut kepada panitia. Hal ini menimbulkan kebingungan dan dinilai sebagai bentuk kurangnya koordinasi serta penghormatan terhadap independensi kegiatan mahasiswa.
Selain itu, Manajer Kemahasiswaan sempat mengemukakan rencana pengadaan pembina untuk Ormawa tanpa melibatkan diskusi terbuka terlebih dahulu. Menurut Athof, “Pembina tentu harapannya baik ya kasih support, ngasih ide, dan mentoring kita-kita (Ormawa). Tapi kita juga perlu ngekritisin, memperhatikan aspek tata cara dan pengadaannya.” Baginya, keberadaan pembina memang penting, tetapi tidak boleh mengurangi kemandirian mahasiswa dalam mengelola organisasi dan kegiatan mereka.
Komunikasi dan Tata Kelola
Isu kedua terkait komunikasi diungkapkan oleh Salma Shabrina, Ketua Umum BPM FEB UI 2025. Ia mengatakan hubungan yang awalnya baik kini terkesan hierarkis. “Dari pas awalnya hubungan kita itu bener-bener bagus, semakin ke sini malah lebih kayak terkesan seperti atasan dan bawahan gitu,” ujarnya. Ia juga menyoroti seringnya KKM mengadakan rapat mendadak tanpa mempertimbangkan jadwal mahasiswa: “Mereka sering banget ngadain rapat dadakan, bahkan paginya baru ngabarin kalau siang ada rapat.”
Athof menambahkan, lemahnya komunikasi juga terlihat dari perubahan fungsi ruang ESCO menjadi gerai CERDAS PeKA tanpa pemberitahuan kepada mahasiswa, padahal ruang tersebut digunakan BEM untuk menyimpan perlengkapan.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam kebijakan konversi SKS yang ditunda tanpa penjelasan menyeluruh. “Kalau misalkan untuk hal-hal besar seperti konversi SKS, seharusnya ada forum komunikasi menyeluruh, bukan hanya kepada BEM dan BPM,” tegasnya.
Komunikasi yang cenderung sepihak juga dirasakan pada Wellness Festival, sebuah acara kolaborasi antara Adkesma BEM FEB UI, Sweater (Student Wellness Center) KKM, dan organisasi rohani di FEB UI. Bahkan dukungan dana pun masih belum diberikan sampai Wellness Festival sudah berjalan, sehingga fungsionaris Adkesma BEM FEB UI harus menanggungnya terlebih dahulu demi terjalannya acara. “Dua tahun terakhir tuh nggak pernah kejadian kayak gini. Emang ada beberapa masalah terkait birokrasi anggaran, tapi kita ga sampe nombok gitu. Ini nombok 15 juta. Ini acara udah jalan loh,” jelas Athof dengan nada kecewa.
Kemahasiswaan dan Perspektif Mahasiswa
Keluhan ketiga menyangkut pandangan bahwa Manajer Kemahasiswaan tidak memiliki perspektif mahasiswa. Ketua Dewan Guru Besar FEB UI, Prof. Moh. Ikhsan, Ph.D., dalam acara pelantikan dekan baru, menyatakan bahwa salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah keaktifan kegiatan non-akademis. Pernyataan itu dijadikan Athof sebagai dasar untuk menyoroti pentingnya dukungan fakultas terhadap kegiatan mahasiswa yang bersifat pengembangan diri. Namun, menurutnya, hal ini tidak tercermin dari kebijakan KKM, terutama dalam persiapan kegiatan tahunan seperti Pesta Rakyat UI yang meliputi OLIM, OIM, dan UI Art War.
Athof menyayangkan adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan tersebut. “Pernah sampein ke gue langsung sama Bu Anna, dipotong karena lombanya nggak pernah dimenangin sama anak FE,” ujarnya. Ia menegaskan, “Sebenernya permasalahannya bukan di mahasiswa yang gak bisa juara, karena kita pernah punya sejarah juara gitu. Permasalahannya adalah gimana kita bisa, dari mahasiswa sama dari kemahasiswaan, punya sinergi untuk menghidupi iklim.” Bagi Athof, dukungan KKM terhadap kegiatan mahasiswa seharusnya dilihat bukan dari hasil, melainkan dari nilai pembinaan dan partisipasi yang mendorong semangat.
Tanggapan dari Pihak KKM
Menanggapi keluhan mahasiswa, Iin Windrawati selaku Informasi dan Helpdesk KKM FEB UI, menjelaskan bahwa perubahan prosedur bukan untuk mempersulit, tetapi bentuk kehati-hatian. “Namanya juga pergantian pimpinan, bukan mempersulit kalau menurut saya, tapi lebih berhati-hati, apalagi terkait izin kegiatan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kini semua izin kegiatan harus melalui tanda tangan Wakil Dekan 1 sesuai Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas.
Triana, staf Administrasi Perizinan Kegiatan dan Insentif Kompetisi, juga menjelaskan bahwa penurunan anggaran Pesta Rakyat UI mengikuti Standar Biaya Khusus (SBK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) fakultas. “Kalau tingkat fakultas 10 juta, kalau tingkat universitas 20 juta. karena itu tadi, ada yang tidak sesuai sama IKU kita (FEB), jadi kayaknya ada pemotongan anggaran itu,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai konversi SKS, Iin menyebut proses pengesahan SK baru masih berjalan di dekanat. “Sebenarnya pada dasarnya mereka (dekanat) setuju dengan konversinya, cuma kalimat-kalimatnya ada yang perlu ditinjau,” jelasnya sambil menambahkan bahwa beberapa posisi, seperti mentor OPK justru diuntungkan.
Menuju Perbaikan Ke Depan
Pada Rabu (5/11) BEM FEB UI yang diwakili oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM, mengadakan audiensi melalui Zoom bersama Wakil Dekan 1, Prof. Dr. Irwan Adi Ekaputra, untuk membahas tiga poin utama keluhan mahasiswa tersebut. Prof. Irwan menegaskan bahwa permasalahan terkait dana dan keuangan akan segera ditindaklanjuti karena sifatnya mendesak. Sementara itu, isu komunikasi akan menjadi bahan evaluasi utama bagi fakultas. Ia juga menjelaskan bahwa draf konversi SKS sudah memasuki tahap akhir dengan rencana penyesuaian penurunan satu SKS untuk ketua umum organisasi.
Dari pihak mahasiswa, Salma berharap adanya perbaikan komunikasi dan keterbukaan terhadap aspirasi mahasiswa. Sejalan dengan itu, Athof menambahkan harapan agar KKM benar-benar memperlakukan mahasiswa sebagai mitra sejajar. Ia menyampaikan, “Untuk independensi kegiatan mahasiswa coba lebih dijalanin. Untuk komunikasi dan tata kelola, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan, perlu ada forum. Untuk kepala kemahasiswaan dengan perspektif mahasiswa, coba banyak-banyakin ngobrol sama mahasiswa.”
Oleh: Tim Redaksi
Editor: Tim Redaksi
Ilustrasi: Tim Destek
#SebatasKataKataBukanBudayaKami
Discussion about this post