Ada hal yang menarik dari laporan Global Competitiveness Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum tentang Indonesia. Sebuah hasil studi yang menjelaskan bahwa Korupsi dan ketidakefisensian birokrasi menjadi problematika yang tiap tahun saling berlomba untuk menjadi posisi yang teratas. Pada laporan tahun 2012-2013, Korupsi yang sudah sangat meresahkan ternyata bukanlah masalah nomor satu dalam melakukan bisnis dalam perekonomian kita, namun ketidakefisienan birokrasi-lah yang menjadi problematik yang menduduki posisi puncak. Birokrasi yang sejatinya bertujuan untuk melayani kepentingan publik, ternyata menjadi penghalang dalam memulai bisnis sebagai roda jalannya perekonomian. Padahal dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, kapabilitas birokrasi dibutuhkan untuk bertindak cepat, tepat, dan teroganisir antar badan penting untuk meredam krisis yang berlanjut dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Rupanya reformasi birokrasi yang telah sudah sering disuarakan, belum mampu menjadi sistem yang ampuh. Pentingnya untuk benar-benar “mereformasi” wajah birokrasi kita sudah menjadi hal wajib untuk dilaksanakan dengan benar dan berhak untuk mendapat perhatian sebanyak perhatian terhadap permasalahan korupsi. Demi mengatasi berbagai permasalahan yang meliputi sistem birokrasi kita untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik.
Permasalahan pertama dalam sistem birokrasi kita adalah masalah efisiensi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpostur gemuk, harus di tinjau ulang lagi. Jumlah pegawai yang terlalu banyak tentunya memboroskan anggaran belanja, yang sebagian besar berasal dari uang rakyat. Walaupun menjaga kuantitas birokrat penting, namun harus diperhatikan juga bahwa pengembangan kualitas juga sangat penting. Disinilah peran manajemen yang baik diperlukan dengan cara mengelola sumber daya manusia, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, sistem rekruitmen yang bersih, pelatihan, manajemen performa, hingga kepada pengembangan karir. Dengan adanya manajemen yang baik pastilah berdampak pada kualitas birokrat yang sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, namun dengan jumlah yang efesien.
Sistem yang kompleks dan prosedur yang rumit, juga menjadi salah satu masalah. Sistem yang kompleks dan rumit menyebabkan untuk memulai bisnis memerlukan tambahan biaya dan waktu, sehingga mengurangi insentif masyarakat untuk memulai sebuah bisnis. Perlunya simplifikasi sistem dan prosedur menjadi hal mutlak sebagai perbaikan dari sistem yang sudah ada. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang baru. Penulis mengapresiasi bagaimana kinerja beberapa badan, contohnya Samsat, yang sudah membuka gerai di berbagai tempat umum dan prosedur yang simpel, sehingga masyarakat terlayani dengan baik.
Tentunya, untuk mengatasi berbagai masalah birokrasi, haruslah dimulai dari ‘pusat’ sistem tersebut, yakni manajemen-nya. Dengan memperbaiki manajemen birokrasi diharapkan tujuan birokrasi yang sesungguhnya, yakni memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat bisa tercapai tanpa harus memboroskan sumber daya. Selain itu, kita memerlukan badan pengawas kinerja birokrat yang efektif. Ekonomi dunia yang semakin kompetitif dari banyak hal perlu dijadikan cambuk bahwa segala sisi penopang perekonomian kita harus dibenahi, khususnya Birokrasi.
Penulis: Aditya Andika Putra
