Makna Implisit Kegagalan Birokrasi Aparat dalam One Punch Man

“Pahlawan dan polisi tidak melakukan pekerjaan mereka karena hanya seseorang meminta tolong, kan?”

Saitama (One Punch Man Volume 7, Extra Chapter 3)

Kehadiran One Punch Man, yang dirilis pada tahun 2015 silam, menjadi nafas baru dalam dunia anime.  Berlatar di Jepang, One Punch Man memiliki premis tentang kisah seorang pengangguran bernama Saitama yang tengah mencari pekerjaan dan berubah menjadi pahlawan super sesuai dengan cita-cita masa kecilnya ¹ One-Punch Man Manga; Chapter 11 . Perubahan Saitama menjadi seseorang berkekuatan luar biasa dimulai dari latihan selama satu setengah tahun berupa 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan berlari 10 km setiap hari tanpa henti hingga meluluh-lantahkan rambutnya. Lantas, Saitama memperoleh kekuatan super, yaitu bisa menghancurkan musuh hanya dalam satu kali pukulan. ² One-Punch Man Anime; Episode 1 .

Mampu mengalahkan musuh hanya dengan satu pukulan membuat hidup Saitama terasa nihil tujuan ³ One-Punch Man Manga; Chapter 3, page 13, 17 & 22 . Perjalanan hidupnya sebagai pahlawan berkekuatan yang membosankan lalu diwarnai oleh organisasi penghimpun pahlawan super bernama Hero Association. Organisasi ini berupaya menghimpun segala individu berkekuatan super dan memiliki tujuan moral yang sejalan dengan narasi seorang patriot, yaitu menolong orang banyak ⁴ One-Punch Man Manga; Chapter 15, page 15 . Kenyataannya, terdapat beberapa individu memilih jalan moral yang berbeda dengan pahlawan super, seperti menjadi bagian dari penjahat super yang menantang eksistensi pahlawan super lainnya. Hal tersebut membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Monster Association yang berupaya menghimpun individu berkekuatan super yang memiliki tujuan untuk menghancurkan peradaban umat manusia dan menjadikan mereka sebagai sumber kekuasaan dari peradaban selanjutnya ⁵ One-Punch Man Manga; Chapter 79, page 3 . Dari gambaran yang dipaparkan di atas, dunia pahlawan super dan dinamika di dalamnya menjadi tema sentral dalam anime ini.

Kedalaman cerita Saitama sebenarnya bukan tercermin dari penglihatan atas kekuatan tersebut, melainkan terhadap dinamika Saitama dengan situasi di sekitarnya. Dalam dunia yang dihuni para manusia super ini, Hero Association berperan dalam mengumpulkan dan mengatur para pahlawan super untuk kemaslahatan bersama. Mereka membagi para pahlawan super berdasarkan kelas C,B,A, dan S sesuai pada kekuatan dan kontribusinya pada masyarakat. Kelas C sebagai tingkat terendah dilanjutkan kelas B, kelas A dan kelas S sebagai tingkat tertinggi. Ironisnya, Saitama dengan kekuatannya yang sangat dahsyat hanya digolongkan dalam kelas B, sedangkan muridnya Genos masuk dalam kategori kelas S ⁶ One-Punch Man Manga; Chapter 16, page 8 . 

Pengelompokkan berdasarkan kekuatan ini dapat disandingkan dengan cara kerja sistem hierarki pada organisasi dunia nyata yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menyediakan keamanan untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan meritokrasi, semakin sering seseorang berkontribusi atau menyelesaikan suatu kasus, maka jabatannya di lembaga tersebut akan meningkat. Namun, keberadaan dari kategorisasi berdasarkan kelas memunculkan hierarki yang kemudian menjadi tonggak lahir birokrasi. Dalam praktiknya, sistem birokrasi dalam organisasi satuan keamanan sering mengalami maladministrasi maupun hambatan yang kemudian gagal dalam mengayomi fungsi anggotanya; pelayanan terhadap masyarakat ⁷ Dias, C., & Vaughn, M. (2006). Bureaucracy, managerial disorganization, and administrative breakdown in criminal justice agencies. Journal Of Criminal Justice, 34(5), 543-555. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2006.09.009 .

Tonggak Lahir Hero Association

Hero Association merupakan organisasi swasta yang dikelola oleh konglomerat bernama Agoni ⁸ One-Punch Man Manga; Chapter 15, page 15 . Namun sejatinya, Hero Association lebih menyerupai organisasi sektor publik ketimbang sektor swasta. Menimbang bahwa ia tidak berbasis laba dan berfungsi menyediakan barang publik berupa keamanan masyarakat umum (Nordiawan, 2010) ⁹ Deddi, N., & Ayuningtyas, H. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. . Asosiasi pahlawan super ini bermaksud untuk mengatur para pahlawan di tiap kota secara profesional. Profesional dalam konteks ini adalah pahlawan menjadi suatu pekerjaan dan tiap aksi kepahlawanan yang dilakukan harus sesuai dengan kode etik dan moral yang telah ditetapkan. 

Hero Association dikelola oleh staf yang bukan merupakan pahlawan super, melainkan masyarakat sipil biasa. Organisasi tersebut akan memberikan informasi terkait sebuah ancaman maupun peristiwa yang memerlukan tangan pahlawan super. Kategorisasi ancaman tersebut terbagi menjadi 4 dengan urutan dari yang terendah ke tertinggi adalah wolf, tiger, demon, dragon, dan god. Wolf merupakan ancaman tingkat paling kecil yang dapat atau belum dapat memberikan suatu ancaman pasti, Tiger merupakan ancaman yang berada pada tingkatan kecil yang jumlah korbannya belum dapat dispesifikasi, Demon merupakan ancaman tingkatan sedang yang membahayakan satu kota beserta fungsionalnya, Dragon merupakan ancaman tingkatan tinggi yang membahayakan kehidupan beberapa banyak kota, dan God berada pada tingkatan tertinggi dimana ancaman yang ditimbulkannya membahayakan seisi umat manusia ¹⁰ Disaster Level. (2019). Retrieved 2 November 2019, from https://onepunchman.fandom.com/wiki/Disaster_Level .

Sejarah perkembangan Hero Association dimulai ketika cucu Agoni diserang oleh sebuah makhluk monster misterius yang diselamatkan oleh Saitama dan dari kejadian tersebut, muncullah ide untuk membangun sebuah lembaga yang dapat menampung para pahlawan. Anggaran Hero Association sendiri tidak hanya sepenuhnya berasal dari dana pribadi Agoni, tetapi juga dari donasi masyarakat. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menggaji para staf dan juga pahlawan yang berada di dalamnya. 

Seperti sebuah badan organisasi pada umumnya, semakin tinggi kelas yang diperoleh pahlawan, maka semakin tinggi pula upah yang didapatnya. Kelas yang didapatkan oleh para pahlawan tidak sembarang didapat dari kekuatannya saja, tetapi para pendaftar harus mengikuti serangkaian tes. Tes tersebut meliputi tes fisik hingga tes tertulis yang menilai kelulusan serta kelas yang akan didapat oleh para pahlawan tersebut ¹¹ One-Punch Man Anime; Episode 5 .

Mengapa Pahlawan Super Harus Diatur?

Tiap individu memiliki spektrum moral yang berbeda. Hal demikian turut terjadi pada para manusia berkekuatan super. Mereka dapat memilih jalan mana yang akan mereka tempuh, apakah mereka akan menggunakan kekuatannya untuk menolong orang banyak atau menghancurkan peradaban manusia. Ini merupakan aspek yang membedakan pahlawan dengan penjahat, sehingga Hero Association berupaya menyatukan etika kepahlawanan tersebut.Hal ini menjadi semakin kompleks melihat narasi pahlawan kontemporer berkembang yang bertolak belakang dengan narasi klasik pahlawan pada umumnya. Pada literatur populer kali ini berkembang dengan apa yang disebut sebagai antihero, pahlawan yang memiliki nilai moral berbeda dengan moral pahlawan klasik, yaitu keberanian dan idealisme yang tinggi. Antihero terkadang melakukan hal  yang dinilai baik secara moral, namun mereka melakukannya bukan atas dasar menolong masyarakat melainkan hanya berdasarkan kepentingan pribadi ¹² Gavaler, C. (2016). The Anti-Superhero in Literary Fiction. Image & Narrative, 17(3), 32-45 . Contohnya adalah karakter Deadpool dalam jagad Marvel yang melakukan aksi kepahlawanan dengan membunuh para penjahat secara brutal tanpa motif yang jelas ¹³ Bunn, C. (2014). Deadpool Kills the Marvel Universe (Vol. 1). Marvel Entertainment . Oleh karena itu, Hero Association hadir untuk membedakan para karakter tersebut, sehingga para pahlawan super yang tergabung di dalamnya memiliki perangkat kode etik dan moral yang tidak boleh dilanggar.

Praktik Sistem Hierarki yang Gagal dalam Hero Association

Keberadaan sistem kelas yang berupaya sebagai sarana pengelompokan pahlawan super berdasarkan kontribusi, intelektualisme, dan kekuatannya justru membelokkan tugas sebagai pelindung masyarakat. Keberadaan sistem hierarki yang mulanya diharapkan untuk menciptakan persaingan antara pahlawan super untuk melakukan aksi kepahlawanan dan menolong masyarakat, justru menjadi persaingan untuk mempertahankan posisi jabatan serta memperoleh imbalan yang tinggi. Ini kemudian berujung pada persaingan tidak sehat antara para pahlawan super, bahkan beberapa melakukan praktik KKN dalam mempertahankan posisinya. Contoh dari praktik tersebut adalah di Kelas B terdapat Blizzard Group, sebuah kelompok yang menyebarkan pengaruh pada hampir seluruh pahlawan kelas B. Pembentukan grup tersebut didasari oleh pahlawan bernama Fubuki. Ia menjaga jabatannya untuk tetap berada di peringkat satu kelas B dan menghambat pahlawan lain di kelas B untuk naik kelas ¹⁴ One-Punch Man Manga; Chapter 93, page 55 .

Kegagalan dalam sistem hierarki tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kekakuan struktur organisasi, keserakahan manusia, hingga sistem organisasi yang tertutup. Pada sistem hierarki yang diterapkan dalam Hero Association, keputusan terhadap para pahlawan ditetapkan oleh para petinggi sipil organisasi tersebut tanpa adanya keterlibatan para individu pahlawan super di dalamnya. Ketidakterlibatan antara penugas dalam keputusan dari pemberi tugas tersebut yang meningkatkan adanya potensi disfungsi dalam organisasi karena ketidaktahuan antara satu pihak mengenai lika-liku organisasi (Vaughn, 1996).

Contohnya adalah ketika rapat mengenai ancaman besar yang datang hingga rapat koordinasi Hero Association secara umum hanya diadakan bagi para pahlawan kelas S. Kekakuan dalam struktur organisasi juga menjadi penyebab adanya kegagalan struktural dalam organisasi karena tidak tercipta suatu jaringan komunikasi fleksibel yang dapat menaungi tingkat atas hingga tingkat bawah organisasi tersebut (Sheffi, 2005). Faktor terakhir yang krusial karena kegagalan organisasi tersebut adalah keserakahan manusia. Dapat diketahui bahwa sejatinya pahlawan super hanyalah manusia berkekuatan yang memiliki sifat yang serupa pada manusia biasa seperti individualis dan serakah ¹⁵ Dias, C., & Vaughn, M. (2006). Bureaucracy, managerial disorganization, and administrative breakdown in criminal justice agencies. Journal Of Criminal Justice, 34(5), 543-555. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2006.09.009 . Hal tersebut dapat dilihat ketika tokoh Fubuki mencegat pahlawan super kelas B menaiki tingkat selanjutnya membentuk sebuah kelompok dengan pahlawan super kelas B lainnya yang bernama Blizzard Group.

Sistem hierarki tidak hanya membedakan pahlawan super berdasarkan 3 hal yang telah disebutkan di atas. Namun,sistem hierarki juga membedakan seberapa banyak imbalan yang diberikan kepada masing-masing pahlawan super. Kelas S akan mendapat imbalan tertinggi atas jasanya, sedangkan kelas C mendapat imbalan yang relatif lebih kecil. Mulanya, hal ini terlihat cukup biasa terutama pada lingkungan masyarakat yang berbasis sistem merit, tetapi akan berbeda apabila melihat cukup sedikitnya pahlawan kelas S yang turut berkontribusi di lapangan saat keadaan genting. Hal tersebut dibuktikan oleh hilangnya pahlawan kelas S peringkat 1, Blast dari Hero Association. Ia tidak pernah mengikuti rapat-rapat penting pahlawan kelas S ketika menghadapi serangan luar. Sehingga, ia tidak pernah muncul saat negara sedang dilanda bahaya ¹⁶ One-Punch Man Manga; Chapter 29, page 20 . Hal tersebut juga berlaku pada pahlawan kelas A bernama Sweet Mask yang lebih memperhatikan kehidupan lainnya, yaitu sebagai model ketimbang menjadi seorang pahlawan yang menjalankan tugasnya. Hal ini tentunya menyulut permasalahan moral bahwa status tinggi yang dipegangnya tidak sebanding dengan peran dan fungsi yang dilakukannya di lapangan.

Refleksi Hero Association dan Satuan Keamanan dalam Dunia Nyata

Tentunya narasi mengenai pahlawan super dan kekuatannya yang diluar dari logika manusia kembali lagi hanyalah sebuah narasi imajinatif yang dituangkan dalam sebuah karya hiburan bagi para penikmatnya. Kenyataannya, satuan keamanan yang menjalankan tugas dari Hero Association tidak lain adalah tentara dan aparat kepolisian negara. Sebagaimana fungsinya dalam mempertahankan keamanan suatu teritorial beserta komponen didalamnya yaitu masyarakat beserta kesatuannya yang dijalankan oleh sektor publik berbadan hukum.  ¹⁷ https://www.polri.go.id/ ¹⁸ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. (2019). Retrieved 2 November 2019, from http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF

Eksistensi Hero Association cukup merefleksikan bagaimana satuan keamanan di dalam dunia nyata bekerja. Meskipun terdapat beberapa perbedaan seperti satuan keamanan yang dibawahi langsung oleh negara dan Hero Association yang dibawahi oleh pihak swasta, mekanisme kerja satuan keamanan negara juga terbagi berdasarkan statusnya. Aparat kepolisian tingkat bawah akan melakukan tindak pelayanan keamanan rendah seperti menjaga ketertiban lalu lintas sedangkan aparat tingkat tinggi akan menindak kasus kejahatan pada tingkat yang lebih tinggi seperti kasus pembunuhan atau korupsi. Secara spesifik pembagian tugas tersebut terbagi kedalam beberapa tingkat kewilayahan mulai dari Polsek (Polisi Sektor), Polres (Polisi Resort), Polda (Polisi Daerah), dan Mabes Polri ¹⁹ https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php . Sesuai dengan pembagian kerja Hero Association yang terbagi berdasarkan kota-kota mulai dari kota A hingga kota Z dimana tiap kota memiliki satu atau lebih pahlawan super yang melindunginya.

Apabila terdapat ancaman yang cukup serius dan membahayakan eksistensi negara, maka seluruh satuan keamanan turut siaga termasuk TNI yang berada pada tingkat atas mengadakan rapat dengan berbagai petinggi negara seperti Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan ²⁰ Anggoro, K. (2003, July). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. In Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI. . Refleksi atas satuan keamanan tersebut terdapat pada kegagalan yang ditimbulkan pada sistem hierarkinya yang menimbulkan berbagai masalah, diantaranya adalah pembelokkan tujuan, praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan pendahuluan atas kepentingan pribadi.

Sistem hierarki yang diaplikasikan pada satuan keamanan telah menerjemahkan tujuan para aparat keamanan untuk “mendaki jabatan” setinggi-tingginya ketimbang fungsi utama dalam menjaga keamanan serta pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini menjadi problematis ketika para aparat melakukan praktik yang tidak sehat seperti KKN. Korupsi dalam teorinya dicirikan sebagai suatu tindakan yang memiliki kekuasaan monopoli terhadap klien dan memiliki banyak kewenangan namun meninggalkan pertanggungjawabannya (Klitgaard, 2001) ²¹ Mahasiswa, M. P. T. I. K., & XXXIX, P. T. I. K. A. (2004). Strategi Penanggulangan Korupsi di Tubuh Polri. Indonesian Journal of Criminology, 3(3) . Individual dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak korupsi apabila ia telah menjalankan tanggungjawabnya  melalui monopoli terhadap klien dan kewenangannya.

Kebanyakan aparat tinggi memperoleh jabatan tidak melalui kontribusinya melainkan karena adanya jaringan keluarga maupun kedekatannya pada pihak yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Hingga tahun 2015 terdapat sekitar 1300 perwira TNI yang menumpuk dan tidak mendapatkan jabatan di luar struktural (Aryantoputra, 2019)²² Guntur Aryantoputra. (2019, March 1). Gaji Buta Perwira Nirjabatan Berujung Neo-Dwifungsi. Retrieved October 31, 2019, from Economica.id website: https://economica.id/2019/03/01/gaji-buta-perwira-nirjabatan-berujung-neo-dwifungsi/ . ‌Perwira tersebut kemudian memperoleh gaji buta dan tidak menjalankan tugasnya sebagai aparat keamanan karena jabatan yang di luar struktural.

Merit system yang diterapkan dinilai belum maksimal dalam kepolisian karena kenaikan jabatan tidak didasari oleh kinerja yang mumpuni.  Kenaikan jabatan justru didasarkan atas hal lainnya, seperti lamanya ia menjabat maupun jaringannya di kepolisian tersebut ²³ Hidayat, A. (2019). Pungli dan Korupsi di Kepolisian Kita – Tirto.ID. Retrieved 2 November 2019, from https://tirto.id/pungli-dan-korupsi-di-kepolisian-kita-cmwK .Hal tersebut dapat dicontoh melalui Blast di Hero Association yang tidak pernah memunculkan dirinya namun tetap memperoleh imbalan dari badan tersebut. Pada akhirnya semua imbalan yang ia peroleh tidak lain hanyalah gaji buta semata.

Kesimpulan

Eksistensi Hero Association dalam anime One Punch Man tidak sekadar menampilkan warna dalam narasinya, tetapi juga menjadi representasi akan kritik terhadap sistem satuan keamanan yang diaplikasikan di Indonesia. Hero Association merupakan sebuah organisasi yang menjalankan fungsi keamanan dan menaungi masyarakatnya melalui dikumpulkannya seluruh individu berkekuatan super untuk berpartisipasi di dalam menjalankan fungsinya. Hampir sama dengan tugas satuan keamanan secara formal, hanya yang membedakan adalah organisasi Hero Association berbentuk swasta sedangkan satuan keamanan yang diketahui saat ini berbadan publik. Dalam praktiknya, tentu keduanya memiliki kode etik profesionalisme yang harus dijunjung sehingga terdapat satu kesatuan basis moral dalam menjalankan fungsinya. 

Kesamaan paling mencolok dalam kedua organisasi tersebut adalah sistem hierarki. Hierarki tersebut diklasifikasikan berdasarkan  sistem meritokrasi dimana jabatan teratas akan diduduki oleh individu dengan partisipasi paling tinggi atau dapat memberikan pengaruh besar terhadap keamanan di wilayah yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, sistem hierarki kerap memiliki beberapa penyimpangan yang menggeser tujuannya seperti persaingan yang tidak sehat, KKN, hingga individu yang meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut bukan hanya lazim pada Hero Association, melainkan juga pada satuan keamanan kepolisian Republik Indonesia. Ditimbang melalui beberapa kasus seperti penumpukan perwira nirjabatan hingga praktik KKN di dalam badan tersebut. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat peran dan fungsi yang diemban dalam satuan keamanan publik, sehingga reformasi dalam sistem maupun etik sangatlah diperlukan dalam menjaga kelurusan tujuan dari sistem keamanan tersebut.

Editor: Fadhil Ramadhan, Emily Sakina Azra, Miftah Rasheed Amir, Guntur Aryanto Putra

Ilustrator: M Daffa Nurfauzan