“Diam berarti consent.”
Kalimat tersebut diselipkan begitu saja di antara ratusan pesan dalam sebuah grup percakapan yang beranggotakan enam belas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Kolom obrolan yang dianggap sepenuhnya milik sendiri menjadi tempat mereka leluasa membicarakan tubuh mahasiswi dan dosen perempuan dengan muatan seksual. Pada April 2026, tangkapan layar percakapan tersebut tersebar di media sosial dan mengubah ruang komunikasi yang semula terbatas menjadi sorotan publik.
Kasus tersebut adalah contoh paling telanjang tentang bagaimana ruang digital, yang selama ini dibayangkan sebagai ruang privat dan bebas konsekuensi, justru bisa menjadi lokasi kejahatan yang sesungguhnya. Di ruang digital, kekerasan dapat dilakukan secara kolektif, direplikasi dengan cepat, dan meninggalkan jejak yang sulit dihapus.
Memahami KBGO: Tak Sekedar Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan istilah yang selama ini lebih akrab di telinga publik, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Sondang Frishka Simanjuntak (Frishka), Komisioner Komnas Perempuan, menjelaskan bahwa KBGO adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung, atau diperburuk melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang menyasar perempuan karena alasan gender, dan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun bentuk perampasan kebebasan lainnya. Tulisan ini memaknai KBGO sebagai kekerasan berbasis gender yang dilakukan atau difasilitasi melalui teknologi digital sebagai sarana maupun ruang terjadinya kekerasan dan menimbulkan penderitaan bagi korban, terutama perempuan. Kekerasan seksual berbasis elektronik, di sisi lain, adalah kategori yang lebih sempit dan sudah memiliki dasar hukum tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 ayat (1).
Perbedaan mendasar keduanya terletak pada cakupan dan peran teknologi. Dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, teknologi menjadi sarana utama yang memperluas jangkauan dan dampak tindak pidana, misalnya lewat konten yang menyebar cepat dan sulit dihapus. KBGO adalah payung konsep yang lebih besar, dan menurut mantan Kepala Subdivisi Digital At-Risk SAFEnet, Ellen Kusuma (Ellen), kata “online” dalam istilah ini tidak melulu berarti internet, melainkan segala kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi digital, baik teknologi berperan sebagai alat maupun sebagai ruang tempat kekerasan itu berlangsung.
“Kita bisa melihat teknologi digital itu sebagai alatnya atau sebagai ruangnya. Dia jadi TKP-nya atau dia jadi alatnya,” jelas Ellen.
Definisi yang dipakai Komnas Perempuan sejalan dengan kerangka global yang dikembangkan lembaga internasional. Sejak 2006, Association for Progressive Communications (APC) mendokumentasikan technology-facilitated gender-based violence (TFGBV), yaitu kekerasan berbasis gender yang dilakukan atau diperparah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Badan Kependudukan PBB (UNFPA) mengadopsi definisi serupa dan menegaskan bahwa TFGBV bukan sekadar kekerasan di internet, melainkan bentuk kekerasan yang telah lama ada dengan teknologi sebagai sarana baru. Hal ini menunjukkan bahwa KBGO merupakan persoalan global.
Ruang Digital: Antara Anonimitas dan Jejak yang Tak Pernah Hilang
Ekspansi kekerasan seksual ke ruang digital membuat kekerasan berbasis gender memiliki konsekuensi yang berbeda.
Pertama, jejak digital nyaris mustahil dihapus sepenuhnya. Menurut Ellen, dampak kekerasan yang terjadi secara daring sangat mungkin teramplifikasi, baik dari skala penyebarannya maupun dari lamanya jejak yang ditinggalkan. Percakapan yang terjadi hari ini bisa terus tersimpan, disebarluaskan, dan ditemukan bertahun-tahun kemudian, meskipun kejadiannya telah dilupakan. Kajian dari Kementerian Kesehatan tentang kekerasan seksual verbal di era digital menegaskan bahwa luka psikologis tidak selalu ditentukan oleh bentuk tindakannya, melainkan oleh makna pengalaman yang dirasakan korban, termasuk terhadap rasa percaya diri, rasa aman, kepercayaan sosial, dan citra diri korban dalam jangka panjang.
Kedua, kecepatan dan luas penyebaran konten. Sebuah tangkapan layar bisa berpindah dari satu grup ke ribuan linimasa hanya dalam hitungan jam dan meningkatkan potensi reviktimisasi. Korban tidak hanya menghadapi pelaku, tetapi juga ribuan mata publik yang belum tentu berpihak padanya. Lembaga pendamping korban di Universitas Indonesia, HopeHelps UI, mengungkapkan kekhawatiran bahwa memviralkan pelaku justru berisiko menimbulkan reviktimisasi, terutama jika korban berada dalam kondisi emosional yang belum stabil ketika kasusnya menyebar ke publik.
Ketiga, persepsi anonimitas dan rasa aman yang keliru bagi pelaku. Frishka menjelaskan bahwa pelaku kerap merasa aman karena bisa menyembunyikan identitas atau menggunakan akun palsu. Ellen juga menilai bahwa standar komunitas platform digital yang dikembangkan berdasarkan norma negara asalnya belum tentu sepenuhnya sesuai dengan konteks Indonesia. Minimnya persepsi konsekuensi dapat membuat pelaku kehilangan insentif untuk berhenti.
Keempat, teknologi memungkinkan kekerasan berlangsung secara kolektif. UNFPA mencatat sifat ini sebagai salah satu dari sembilan alasan kekerasan berbasis teknologi sulit ditangani, bersama dengan anonimitas, jarak, kemudahan akses, otomatisasi, penyebaran yang konstan, minimnya kerangka hukum, sulitnya menghapus jejak, dan kecenderungan masyarakat menormalisasi kekerasan semacam ini.
Skala persoalan ini bukan isapan jempol. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, naik 14,07% dibandingkan 330.097 kasus pada 2024. Dari pengaduan langsung, tercatat 1.091 kasus KBGO sepanjang 2025, dengan mayoritas berupa kekerasan seksual berbasis digital. Sementara itu, dari hasil pemantauan SAFEnet yang mencakup aduan sekaligus pemantauan publik lintas platform, tercatat 2.382 laporan KBGO sepanjang 2025, dengan WhatsApp sebagai medium yang paling banyak digunakan, mengalahkan Telegram, Instagram, X, dan TikTok.
Kasus FH UI 2026: Dari Group Chat ke Ruang Kekerasan
Pada pertengahan April 2026, grup chat beranggotakan enam belas mahasiswa FH UI angkatan 2023 menjadi sorotan. Grup itu, menurut Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, awalnya dibentuk untuk keperluan koordinasi anak kos dengan nama “Basecamp Puri Asih”.
“Awalnya sih, setahu saya, itu grup kos-kosan,” ujarnya, “tapi ke sananya enggak tahu juga gimana berkembang jadi seperti itu.”
Kuasa hukum korban, Timotius Rajagukguk, menyebutkan bahwa sebagian korban telah mengetahui percakapan tidak pantas tersebut sejak 2025. Kasus mencuat pada Sabtu, 11 April 2026, ketika enam belas mahasiswa mengirimkan permintaan maaf di grup angkatan tanpa konteks. Pada hari yang sama, tangkapan layar beredar melalui akun X @sampahfhui, mengungkap alasan di balik permintaan maaf misterius tersebut: percakapan bernuansa seksual yang mengobjektifikasi sejumlah mahasiswi dan dosen perempuan FH UI, lengkap dengan istilah-istilah yang meresahkan seperti “diam berarti consent” dan sebutan lain yang secara eksplisit merujuk pada tindak perkosaan.
Keesokan harinya, Minggu 12 April 2026, Dekan FH UI Parulian Paidi Aritonang menerima laporan resmi dan fakultas mengecam tindakan tersebut. Malam 13 April hingga dini hari 14 April, BEM dan pihak Dekanat mengadakan forum terbuka di Auditorium Djokosoetono FH UI yang dihadiri ratusan orang. Dari enam belas mahasiswa yang dipanggil sebagai terduga pelaku, dua hadir sejak awal, sedangkan empat belas lainnya hadir menjelang akhir setelah negosiasi dengan orang tua. Mereka kemudian diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Pada 14 April 2026, Timotius Rajagukguk memberikan keterangan pers di Gedung Pusgiwa UI: dua puluh mahasiswi dan tujuh dosen menjadi korban, dengan kemungkinan masih ada korban lain yang belum mengetahui percakapan tersebut. Reaksi datang bertubi-tubi dari berbagai penjuru. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di kampus, dalam bentuk apa pun. Anggota Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, turut menyesalkan dan mengecam peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di FH UI, sembari mendesak kampus memberi sanksi tegas.
Melalui keterangan resmi pada 15 April 2026, Komnas Perempuan menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara internal oleh kampus semata, mengingat dampak psikologis dari kekerasan seksual di ruang digital bersifat nyata dan bisa berlangsung dalam jangka panjang. Pada hari yang sama, UI menjatuhkan sanksi administratif berupa penonaktifan status kemahasiswaan sementara terhadap keenam belas terlapor hingga 30 Mei 2026, mereka dilarang mengikuti perkuliahan, bimbingan akademik, maupun kegiatan organisasi kemahasiswaan, sebagai langkah pencegahan kontak lanjutan dengan korban.
Ketika Dosen Ikut Menjadi Korban
Pemeriksaan kasus berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Riwayat percakapan yang diekspor untuk pemeriksaan forensik digital mencapai sekitar 3.000 halaman, menurut Dr. Nathalina Naibaho, dosen hukum pidana FH UI. Pada 2 Juni 2026, UI menerbitkan SK Rektor UI No. 504–519/SK/R/UI/2026. Dari enam belas terlapor, lima belas terbukti melakukan pelanggaran dengan sanksi berjenjang: tiga orang diskors tiga semester, tujuh orang diskors dua semester, empat orang diskors satu semester, dan satu orang menerima sanksi administratif ringan. Satu terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti setelah evaluasi terhadap seluruh alat bukti. Terlapor yang terbukti bersalah juga diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai berisi permintaan maaf tertulis kepada korban, menjalani konseling psikologis, serta mengikuti mata kuliah bermuatan antikekerasan seksual.
Dr. Nathalina menyaksikan proses ini bukan hanya sebagai akademisi yang mengajar hukum pidana, tetapi sebagai salah satu korban pihak yang namanya turut dibicarakan dalam grup tersebut, dengan sebagian pelaku justru duduk di kelas yang ia ajar.
“Malam sebelumnya saya baru tahu bahwa saya termasuk yang disebut di situ,” ucapnya. “Besok paginya jam delapan saya harus mengajar hukum pidana untuk kelas itu juga.”
Ia memilih tetap mengajar keesokan harinya, sembari menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya korban dan bahwa setiap korban memiliki cara pemulihannya sendiri. Kepada anggapan yang berkembang bahwa percakapan grup tertutup semestinya dianggap ranah privat, Nathalina menolak tegas. Ia mengingatkan bahwa yang dibicarakan para pelaku bukan hanya tubuh teman sekelas atau dosen mereka, melainkan juga anggota keluarga korban.
“Bahkan yang mereka bicarakan bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang ibunya dan saudara perempuannya sendiri,” tegasnya. “Apakah kita masih bertahan bahwa itu ruang privat? Bukan.”
Ia juga menyayangkan lambatnya respons pimpinan fakultas dalam menyikapi kasus ini, yang menurutnya turut memicu ketidakpuasan mahasiswa hingga bermuara pada forum-forum lanjutan yang menuntut pertanggungjawaban lebih jauh.
Bukan Kasus Pertama: Membaca Pola Lama di Data Kampus
Kasus FH UI bukan kemunculan pertama kekerasan seksual di ruang digital. Frishka dan Ellen menilai bahwa perilaku serupa telah ada sebelum teknologi digital berkembang. Objektifikasi dan pelecehan sebelumnya berlangsung di ruang fisik, kemudian berpindah ke ruang digital yang memungkinkan perilaku tersebut dilakukan secara lebih terbuka dan kolektif.
“Grup chat yang berisi obrolan-obrolan seperti itu bukan hal yang baru,” ujar Ellen. “Dari zaman dulu, ketika orang masih pakai Yahoo Messenger, atau ketika orang masih pakai mailing list, itu mungkin sudah sangat-sangat terjadi.”
Menurut Ami dari HopeHelps UI, yang membuat kasus FH UI terasa berbeda bukanlah jenis kekerasannya, melainkan skala dan sifatnya yang kolektif. Ringkasan Tahunan HopeHelps UI (RITA HH UI) periode Maret 2019 hingga Mei 2020 mencatat 39 laporan kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika UI, terdiri atas 22 kasus pelecehan seksual fisik, 6 kasus perkosaan, 3 kasus pelecehan seksual verbal, 2 kasus pelecehan seksual virtual, 2 kasus percobaan perkosaan, 1 kasus perbudakan seksual, dan 3 kasus intimidasi seksual. Dari 39 laporan tersebut, 28 di antaranya, atau sekitar tujuh dari sepuluh kasus, melibatkan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Setahun berikutnya, RITA HH UI 2021 mencatat 30 kasus kekerasan seksual periode Juni 2020 hingga Mei 2021, tiga di antaranya merupakan kasus lanjutan dari periode sebelumnya karena korban masih membutuhkan pendampingan.
“Sebenarnya angka ini konsisten,” ungkap Ami, “karena dari tren-tren sebelumnya yang kami data juga, terlihat kalau tren kasusnya itu enggak pernah turun.”
Bentuk kekerasannya pun tetap beragam, mulai dari pelecehan verbal, fisik, daring, hingga kasus berat berupa pemerkosaan. Pola ini belakangan diperumit oleh perubahan kebijakan di level kementerian. Ami menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sempat mengeluarkan instruksi yang membatasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) agar hanya menerima kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup Tridharma perguruan tinggi, sehingga kasus-kasus KBGO yang terjadi di luar konteks perkuliahan formal menjadi lebih sulit diproses lewat jalur Satgas. Akibatnya, HopeHelps UI justru mengalami lonjakan laporan, karena korban di luar cakupan Tridharma mengalihkan pelaporan mereka.
Ketika Ruang Privat Bertransformasi menjadi Ranah Pidana
Berdasar konsep ruang lingkup hukum pidana menurut tempat (locus delicti), kasus KBGO yang terjadi baru-baru ini di FH UI memang memiliki objek hukum dan dapat ditindak pidana lebih lanjut. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang akademisi Hukum Pidana Universitas Indonesia melalui sesi wawancara yang dilakukan tim Economica. “Dalam hukum pidana, ada yang namanya berlakunya hukum pidana atau ruang lingkup hukum pidana menurut tempat. Kebetulan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kasus ini terjadi dalam grup WhatsApp atau grup tertutup lainnya. Selama perbuatannya dilarang dan diancam pidana, di mana kita sudah memiliki Undang-Undang TPKS, aturan internal Peraturan Rektor UI, Peraturan Kementerian (Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024), KUHP Baru, hingga UU ITE, maka perbuatan tersebut dapat menjadi objek penegakan hukum pidana,” jelasnya.
Pernyataan tersebut semakin memperjelas bahwa ada atau tidaknya tindak pidana tidak ditentukan semata-mata oleh medium tempat perbuatan itu berlangsung, melainkan oleh sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri. Ketika sebuah tindakan di dalam grup obrolan sudah menyerang martabat dan integritas individu lain, perbuatan tersebut secara substansial dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
Narasumber menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang menyerang harkat dan martabat individu serta mengobjektifikasi tubuh orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara, “Termasuk juga menyerang harkat dan martabat orang lain, bahkan mengobjektifikasi organ-organ seksual lawan jenis. Jadi, selama perbuatannya dilarang dan diancam pidana, maka perbuatan itu dapat menjadi objek penegakan hukum pidana.” Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi di ruang privat tidak serta-merta menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.
Batas Perlindungan Ruang Privat Digital
Dalam hukum pidana modern, status ruang digital yang tertutup tidak otomatis menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Ketika pesan, rekaman, atau screenshot dari grup obrolan tersebut beredar atau disampaikan ke luar, baik melalui aksi whistleblower maupun tindakan korban yang memproses hukum secara langsung, batas-batas ruang privat tersebut secara otomatis akan runtuh. Transisi informasi dari grup obrolan ke pihak luar berarti memindahkan ranah perbuatan tersebut dari obrolan domestik menjadi fakta hukum di ranah publik.
Selain argumen ruang privat, dalih bahwa obrolan tersebut hanyalah bercandaan pria atau candaan internal sering dijadikan alat untuk mengecilkan esensi kejahatan. Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, bercanda bukanlah salah satu dari alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Seseorang tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan mengklaim bahwa ia tidak memiliki niat jahat secara subjektif, sementara secara objektif perbuatannya telah menimbulkan perendahan martabat dan kerugian nyata bagi korban.
Ellen dan Frishka juga menyoroti bagaimana norma kelompok berpartisipasi dalam kasus kekerasan ini. Dalam grup-grup obrolan tertentu, perilaku seksis, misoginis, dan objektifikasi tubuh perempuan kerap dijadikan standar keakraban. Dalam struktur kelompok semacam ini, timbul fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan ketakutan akan pengasingan sosial jika seseorang menegur tindakan pelaku. Akibatnya, anggota kelompok lainnya memilih mengabaikan perilaku tersebut atau bahkan terdorong untuk meniru perbuatan tersebut demi mendapatkan pengakuan di lingkungan pertemanannya.
Dampak Trauma Berkepanjangan Pada Korban
Dari sudut pandang viktimologi, kekerasan di ruang digital memiliki derajat bahaya yang sama bahkan dalam beberapa aspek lebih destruktif dibandingkan kekerasan fisik secara langsung. Karakteristik utama dari KBGO adalah keberadaan jejak digital yang masif, permanen, dan sulit dipulihkan secara total. Hal ini mengakibatkan penderitaan korban diperparah secara terus-menerus.
Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis jangka pendek, tetapi juga risiko trauma berkepanjangan seperti gangguan kecemasan berat dan depresi, munculnya ide atau dorongan untuk mengakhiri hidup, kerugian sosial dan ekonomi seperti isolasi sosial, stigma publik, terganggunya proses studi, hingga hilangnya prospek karier di masa depan.
Oleh karena itu, kerangka hukum modern sebagaimana diusung dalam UU TPKS menuntut pergeseran paradigma: penanganan kasus tidak lagi berfokus pada pembelaan pelaku, melainkan wajib berpusat pada perlindungan, keadilan, dan pemulihan korban.
Payung Hukum dan Peran Kampus dalam Penanganan KBGO
Untuk merespons kompleksitas kasus KBGO di perguruan tinggi, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan instrumen regulasi yang saling melengkapi:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS: Mengatur secara khusus mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) pada Pasal 14, yang mengancam pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang melakukan perekaman, penyebaran, atau transmisi konten bermuatan seksual tanpa persetujuan.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Menjangkau aspek penyebaran, pendistribusian, dan pembuatan informasi/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan kerahasiaan pribadi.
- Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dan Peraturan Rektor UI: Menjadi basis hukum operasional bagi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPK/PPKS) untuk menjalankan mekanisme penanganan etik dan sanksi administratif.
Keberadaan aturan internal kampus berfungsi menerapkan prinsip bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir. Melalui Satgas PPKPT dan Peraturan Rektor, perguruan tinggi memiliki wewenang mandiri untuk melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi administratif yang tegas terlebih dahulu, mulai dari teguran tertulis, skorsing akademik, pencabutan beasiswa, hingga pemberhentian dengan tidak hormat atau drop out.
Mekanisme internal ini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan berperspektif pemulihan tanpa harus langsung membawa seluruh civitas akademika ke dalam proses peradilan pidana formal, kecuali jika perbuatan tersebut berkualifikasi kejahatan berat atau korban secara tegas menghendaki penyelesaian jalur hukum pidana.
Penguatan Upaya Preventif dalam Penanganan KBGO
Penjatuhan sanksi kepada pelaku hanyalah langkah represif. Tantangan terbesar perguruan tinggi adalah memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa mendatang melalui langkah preventif.
Maka dari itu, institusi kampus dituntut untuk:
- Mengeliminasi Formalitas Satgas PPKS: Satgas tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif pembina hubungan masyarakat atau etalase kepatuhan regulasi, melainkan harus diberi independensi, wewenang penuh, dan dukungan anggaran yang memadai.
- Membangun Zero Tolerance Culture: Kampus harus secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan seksual baik fisik maupun digital tidak memiliki tempat di lingkungan akademis.
- Edukasi Relasi Kuasa dan Etika Digital: Mengintegrasikan pemahaman mengenai ketimpangan relasi kuasa, kesadaran akan persetujuan (consent), perspektif gender, serta etika berinteraksi di ruang siber dalam kurikulum orientasi dan pembelajaran sivitas akademika.
Kasus KBGO dalam grup obrolan tertutup memberi pelajaran berharga bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital dibatasi secara ketat oleh hak asasi orang lain atas rasa aman dan penghormatan terhadap martabat manusianya. Ruang obrolan digital bukanlah wilayah tanpa hukum.
Pemahaman hukum yang utuh mengenai locus delicti dan aturan pidana harus senantiasa berjalan seiring dengan tumbuhnya empati sosial terhadap korban. Dengan penegakan aturan yang tegas, mekanisme internal kampus yang berpihak pada korban, serta komitmen untuk meruntuhkan budaya misoginis, lingkungan perguruan tinggi dan ruang digital dapat kembali menjadi sarana yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi semua.
REFERENSI
Adkiras, F., Zubarita, F. R., Maharani, Z. T., & Fauzi. (2022). Konstruksi pengaturan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Jurnal Lex Renaissance, 6(4), 790–792. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art7
Association for Progressive Communications. (2025). APC since Beijing 1995: Shaping a feminist internet. https://www.apc.org/en/apc-beijing-archive
Bailey, J., & Mathen, C. (2020). Technology-facilitated violence against women & girls: Legal boundaries and criminal law responses. McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, 65(3), 379–415. https://doi.org/10.7202/1068866ar
Detikcom. (2026, 14 April). Chat mesum anak FH UI dari grup kosan, korban capai 27 orang termasuk dosen. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8444423/chat-mesum-anak-fh-ui-dari-grup-kosan-korban-capai-27-orang-termasuk-dosen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 16 April). MY Esti: Kasus pelecehan di FH UI tak cukup dapatkan sanksi internal. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/MY-Esti-Kasus-Pelecehan-di-FH-UI-Tak-Cukup-Dapatkan-Sanksi-Internal-64484
Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. Trauma, Violence, & Abuse, 19(2), 195–208. https://doi.org/10.1177/1524838016650189
Kembaren, L. (2026, 15 April). Kekerasan seksual verbal di era digital. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/4313/kekerasan-seksual-verbal-di-era-digital
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah — Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026). CATAHU 2025: Menguatkan data, mengatasi kerentanan, mendesak negara bersikap untuk keadilan korban. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026, 15 April). Siaran pers Komnas Perempuan tentang penyelesaian dugaan pelecehan seksual berbasis online di lingkungan kampus. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-penyelesaian-dugaan-pelecehan-seksual-berbasis-online-di-lingkungan-kampus
Kompas.com. (2026, 14 April). Korban pelecehan 16 mahasiswa FH UI: 20 mahasiswi dan 7 dosen. https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/14/15331341/korban-pelecehan-16-mahasiswa-fh-ui-20-mahasiswi-dan-7-dosen
Kompas.com. (2026, 15 April). Kasus pelecehan seksual FH UI, Mendikti Saintek tegaskan tak ada toleransi. https://nasional.kompas.com/read/2026/04/15/09214101/kasus-pelecehan-seksual-fh-ui-mendikti-saintek-tegaskan-tak-ada-toleransi
Kompas.com. (2026, 3 Juni). Diskors, 15 mahasiswa UI pelaku pelecehan wajib ikut matkul anti kekerasan seksual. https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/03/14441761/diskors-15-mahasiswa-ui-pelaku-pelecehan-wajib-ikut-matkul-anti-kekerasan
Kompas.com. (2026, 4 Juni). Akhir kasus kekerasan seksual di FH UI, kampus beri sanksi bagi para pelaku. https://www.kompas.com/edu/read/2026/06/04/131733371/akhir-kasus-kekerasan-seksual-di-fh-ui-kampus-beri-sanksi-bagi-para-pelaku
Medcom.id. (2021, 13 November). Aliansi BEM se-UI ungkap puluhan laporan kasus kekerasan seksual di UI. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4ba3Ma0K-aliansi-bem-se-ui-ungkap-puluhan-laporan-kasus-kekerasan-seksual-di-ui
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ridwan, A. (2026, 20 Februari). Ada 2,3 ribu kasus kekerasan gender online di Indonesia sepanjang 2025. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/6997e95edf081/ada-23-ribu-kasus-kekerasan-gender-online-di-indonesia-sepanjang-2025
Suara Mahasiswa UI. (2020, 4 Juli). Diskusi publik Ringkasan Tahunan HopeHelps UI 2020. https://suaramahasiswa.com/diskusi-publik-ringkasan-tahunan-hopehelps-ui-2020
United Nations Population Fund. (2023, Maret). Brochure: What is technology-facilitated gender-based violence? UNFPA. https://www.unfpa.org/resources/brochure-what-technology-facilitated-gender-based-violence
Universitas Indonesia. (2025). Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.
