Indonesia menempati peringkat ketiga dalam paparan risiko menurut WorldRiskIndex 2025, dan peringkat pertama dari 265 negara di dunia terhadap ancaman tsunami. Berdasarkan laporan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), lebih dari 5,4 juta jiwa di Indonesia berpotensi terdampak bencana tsunami. Angka tersebut bahkan melampaui tingkat kerentanan penduduk di Jepang. Secara geografis, posisi wilayah nusantara berada di atas pertemuan empat lempeng tektonik utama serta lintasan khatulistiwa, menempatkan masyarakat pada ancaman konstan bahaya alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga cuaca ekstrem.
Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, maupun manusia. Pengesahan undang-undang ini menjadi tonggak yang mengubah definisi penanggulangan bencana nasional: dari pendekatan lama yang bersifat reaktif sesaat krisis terjadi, menjadi pendekatan baru yang berkesinambungan mencakup tahap pra-bencana, masa tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Namun, di balik pembaruan regulasi serta berkembangnya teknologi pendeteksi, sebuah pertanyaan mendasar terus berulang dalam dinamika kebencanaan nasional: mengapa masih ada jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang masif setiap krisis melanda?
Akselerasi Teknologi
Penyelenggaraan sistem informasi kebencanaan nasional secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Undang-undang tersebut mewajibkan agar penyampaian informasi memenuhi lima prinsip utama: cepat, tepat, akurat, menjangkau seluruh wilayah, dan mudah dipahami oleh publik.
Demi menjalankan peraturan tersebut, BMKG mengoperasikan jaringan observasi secara tak terputus selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Pengamatan parameter atmosfer dan cuaca dilakukan secara berkala setiap dua jam sekali memanfaatkan barometer, anemometer, radar, hingga satelit, yang diperkuat dengan peluncuran balon udara radiosonde hingga ketinggian 40 kilometer sebanyak dua kali sehari, termasuk pemanfaatan peralatan penginderaan jarak jauh, seperti satelit. Sementara pada pilar geofisika, jaringan seismometer dan intensity meter bekerja merekam guncangan kerak bumi secara waktu nyata (real-time).
Pemanfaatan komputasi berkinerja tinggi (High Performance Computing/HPC) dan otomatisasi sepanjang satu dekade terakhir membawa perubahan dalam pemrosesan data kebencanaan. Waktu pemrosesan informasi potensi tsunami, yang dulu membutuhkan sekitar lima menit, kini terpangkas menjadi 2,5 hingga 3 menit. Deteksi cuaca ekstrem pun semakin presisi hingga skala jam dan menit, sementara bibit siklon tropis sudah bisa diidentifikasi 7 hingga 10 hari sebelum terbentuk. Jangkauan layanan Info BMKG pun semakin meluas hingga level kecamatan.
Meski pemrosesan data makin otomatis dan presisi, Indonesia berhadapan dengan kendala geografis berupa bentangan wilayah seluas 6 juta kilometer persegi di lebih dari 17.000 pulau. Keberadaan 183 stasiun/kantor operasional BMKG di seluruh wilayah Indonesia tidak mungkin sanggup menyentuh seluruh warga di pulau-pulau kecil secara fisik tanpa adanya perantara penyambung informasi peringatan dini potensi bencana di tingkat lokal.
Meski demikian, seluruh lompatan teknologi ini ternyata belum menjawab pertanyaan di awal tulisan. Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) periode 2013–2017, Dr. Drs. Andi Eka Sakya (Andi), M.Eng., menegaskan bahwa akar persoalan utama penanggulangan bencana di Indonesia bukan lagi terletak pada kegagalan atau keterlambatan perangkat deteksi. Sebuah peristiwa alam yang dahsyat, menurutnya, tidak serta-merta berubah menjadi bencana apabila tidak berinteraksi dengan masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
“Bencana terjadi ketika bahaya alam berinteraksi dengan masyarakat yang rentan. Korban banyak terjadi bukan karena keterlambatan deteksi, melainkan karena kurangnya kesiagaan, kewaspadaan dan ketidaktahuan masyarakat dalam merespons,” tegas Andi dalam wawancara khusus bersama Badan Otonom Economica.
Ketidaksadaran Masyarakat
Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa tempat tinggal mereka berdiri tepat di atas zona bahaya tinggi, seperti kawasan rawan longsor atau garis patahan aktif. Pemetaan terbaru Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) bahkan mencatat jumlah patahan aktif yang teridentifikasi di Indonesia dua kali lipat dibanding pemetaan sebelumnya di tahun 2017. Masalahnya tidak berhenti di situ. Begitu peringatan bahaya berhasil disebarkan, muncul hambatan baru: literasi. Banyak orang menerima notifikasi tanpa memahami bahwa itu adalah perintah untuk segera menghentikan aktivitas dan mengevakuasi diri. Terlebih lagi, lapis kerentanan yang paling krusial namun sering kali diabaikan justru adalah ketiadaan simulasi dan latihan tanggap darurat yang konsisten. Gempa Padang pada 30 September 2009 menjadi bukti nyata bahwa korban jiwa yang jatuh bukan semata akibat guncangan awal, melainkan kepanikan massal saat warga berlari menghindar tanpa arah evakuasi yang jelas.
Kondisi di Indonesia sangat kontras dengan ketahanan masyarakat Jepang yang dibangun melalui budaya pencegahan yang dikenal dengan istilah Bousai, atau edukasi kebencanaan berbasis latihan berulang. Puncak keberhasilan dari Bousai terlihat pada peristiwa gempa dan tsunami 11 Maret 2011. Meskipun gedung SD dan SMP berjarak hanya 500 meter dari garis pantai rawan tsunami, seluruh siswanya berhasil mengevakuasi diri secara mandiri ke dataran tinggi dan selamat. Keberhasilan ini pun dilandasi oleh tiga pilar utama pendidikan kebencanaan Jepang: bertanggung jawab melindungi diri sendiri, bertransformasi dari pihak yang diselamatkan menjadi penyelamat (from saved to savior), serta mewariskan budaya ketahanan bencana secara berkelanjutan.
Keandalan Bangunan
Selain masalah kesiapsiagaan warga, titik hambatan fatal lainnya berada pada rendahnya resiliensi fisik bangunan (structural resilience). Menurut Pak Andi, gempa bumi itu sendiri tidak pernah membunuh manusia, melainkan keruntuhan struktur bangunan yang memicu jatuhnya korban jiwa.
Perbandingan dampak kerusakan fisik antara Gempa Cianjur dan Gempa Taiwan memperlihatkan kontras yang tajam. Di Taiwan, resiliensi bangunan diwujudkan melalui penegakan standar building code (kode bangunan tahan gempa) yang sangat ketat. Ketika dihantam gempa bumi kuat bermagnitudo M7,4 pada awal 2024, struktur bangunannya tetap berdiri kokoh dan tidak runtuh, sehingga angka kematian dapat ditekan hingga hanya sekitar tiga orang—sangat kontras dengan gempa Cianjur (M5,6) yang meruntuhkan puluhan ribu rumah tak berstruktur dan memakan lebih dari 400 korban jiwa.
Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Standardisasi Nasional sebenarnya telah menerbitkan regulasi teknis mengenai standar ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung, yaitu SNI 1726:2019 sebagai revisi dari SNI 1726:2012. Regulasi ini mengatur secara terperinci persyaratan investigasi geoteknik pada lokasi rawan patahan aktif, kategori desain seismik, hingga detail perancangan komponen struktural beton dan dinding pasangan bata. Namun, implikasi penegakan regulasi ini di lapangan masih sangat lemah karena warga mendirikan hunian berdasarkan dorongan keinginan, bukan kebutuhan akan struktur yang aman.
Apa Solusinya?: Komunitas dan Pendidikan
Untuk memutus titik-titik hambatan tersebut, langkah krusial yang paling mendesak terletak pada penanaman edukasi mitigasi bencana sejak dini, bukan hanya pembaharuan perangkat teknologi. “Saya tidak ingin melihat dari segi teknologi. Saya ingin melihat bagaimana kita mengajak (masyarakat) dari sisi pendidikan. Investasi kita dalam meningkatkan kesadaran bencana sebenarnya bisa dimulai dengan cara yang paling murah, yaitu dari pendidikan, dimulai dari TK,” tegas Andi.
Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)—program dan regulasi edukasi kebencanaan yang diintegrasikan ke dalam sistem sekolah (mulai dari tingkat TK) untuk membangun literasi risiko, latihan evakuasi rutin, serta budaya sadar bencana sejak dini. Apabila regulasi SPAB ini diintegrasikan secara wajib ke dalam kurikulum pendidikan daerah melalui kementerian dan pemerintah daerah, artinya Indonesia dapat menanam investasi sosial jangka panjang yang sangat bernilai.
Selain bertumpu sepenuhnya pada pendidikan, komunitas lokal pun dapat memperkuat ketahanan warga terhadap bencana. Studi penilaian kapasitas masyarakat di Kecamatan Kasembon pasca-erupsi Gunung Kelud 2014 mengukur lima aset utama (sustainable livelihood assets): modal manusia, sosial, finansial, fisik, dan alam. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa desa yang memiliki keterlibatan organisasi lokal dan partisipasi warga yang tinggi mampu mencapai ketahanan kebencanaan yang jauh lebih kuat, karena ikatan sosial yang kuat menyebabkan masyarakat jauh lebih mudah diorganisir dan dimobilisasi saat evakuasi darurat meskipun kepemilikan modal finansial maupun modal alamnya terbatas.
Kesimpulan
Penanggulangan bencana di Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam sistem yang baru bergerak menyalurkan bantuan setelah jatuhnya para korban. Lompatan teknologi BMKG merupakan modal yang sangat kuat, namun modal tersebut akan berakhir sia-sia apabila aspek-aspek lainnya dibiarkan ‘macet’.
Kunci utama keselamatan bangsa di jalur Ring of Fire berada pada pengalihan fokus kebijakan: mengintegrasikan kurikulum Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara wajib sejak usia TK, memperketat pengawasan regulasi building code dan zonasi tata ruang berbasis risiko, serta memperkuat kapasitas komunitas akar rumput. Karena pada akhirnya, sains dan teknologi pengamatan hanya bertugas memberi tahu dengan cepat precursor atau gejala bahwa bahaya sedang mengintai, seberapa siap negara dan masyarakatnya melangkah, itulah yang akan menjadi penentu pada akhirnya.
Referensi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008). Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Badan Standardisasi Nasional. (2019). Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung. Badan Standardisasi Nasional.
Hardiawan, F. E., & Mahardhani, A. J. (2022). Analisis kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana tanah longsor di Desa Dayakan Kabupaten Ponorogo. PROPATRIA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 29–41.
Rahmawati, D., Rachmawati, T. A., & Prayitno, G. (2018). Disaster risk reduction of Mount Kelud eruption based on capacity building: A case study in Kasembon District, Malang Regency. Sustinere: Journal of Environment and Sustainability, 2(1), 24–42.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139.
Widiandari, A. (2021). Penanaman edukasi mitigasi bencana pada masyarakat Jepang. Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan, 5(1), 26–41.
