Peringatan Hari Kartini pada hari ini, 21 April, kembali mengingatkan Indonesia tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam emansipasi dan kesetaraan perempuan. Melalui surat-suratnya, Kartini adalah pionir yang memperjuangkan kesetaraan intelektual dan martabat perempuan. Ia telah membuka pintu bagi perempuan hari ini untuk mencapai kesetaraan intelektual.
Namun, menginjak abad ke-21 ini, perjuangan perempuan nyatanya masih belum selesai. Di balik keberhasilan mencapai kesuksesan karier dan akses pendidikan, masih ada perjuangan untuk hal yang lebih kompleks: perlindungan dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi seksual maupun verbal. Perjuangan ini dapat dimulai dengan membangun keberanian bersuara, berpendapat, dan menuntut keadilan. Tak hanya bersuara mengenai pelecehan, keberanian untuk bersuara melalui hal-hal kecil juga dapat menjadi fondasi dalam membangun perlindungan perempuan yang kokoh. Sosok Kartini yang dibutuhkan sekarang adalah perempuan yang tidak ragu bersuara dan melawan untuk melindungi sesamanya.
Dewasa ini, kita banyak menemui perempuan yang bersuara melalui aksi-aksi perjuangan. Hal ini didapatkan melalui proses panjang dari era sebelumnya, di mana perempuan masih memiliki barrier yang kuat untuk turun ke jalan. Lalu, apa sebenarnya yang membuat eksistensi perempuan makin kuat dalam aksi memperjuangkan demokrasi? Tim Economica mencari jawabannya melalui wawancara dengan beberapa perempuan yang berjuang melalui Aksi Kamisan pada 9 April 2026 lalu.
Apa Arti Eksistensi Perempuan dalam Perjuangan?
Sumarsih, Ibu dari Wawan, mahasiswa korban Tragedi Semanggi tahun 1998, mengungkapkan pendapatnya: bahwa perempuan sebagai warga negara Indonesia, harus mengikuti perkembangan perpolitikan karena negara makin tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari lahirnya agenda reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998. “Memang yang berjuang tidak hanya perempuan, tetapi perempuan itu sekali lagi saya katakan lebih bisa meng-handle segala permasalahan. Artinya di rumah oke, di luar rumah oke, ngurusin negara juga oke,” tambahnya.
Sumarsih juga mengungkapkan bahwa aksi turun ke jalan masih relevan karena selama ini penguasa masih mengingkari konstitusi dan dasar negara. “Saya sebagai perempuan yang melahirkan Wawan, ini menjadi tanggung jawab saya untuk ikut serta mewujudkan agenda reformasi, agenda yang ketiga terutama,” tuturnya. Sumarsih juga mengutip bahwa hak asasi manusia adalah jantung demokrasi, “Ketika hak asasi manusia adalah jantung demokrasi, ya, hak asasi manusia harus dihormati, demokrasi harus kita perjuangkan.”
Bivitri Susanti (Bivitri), yang turut hadir pada Kamisan ke-903 untuk memberikan kuliah jalanan, pun menuturkan pendapatnya. Pada umumnya, perempuan memiliki ethics of care dan empati yang lebih tinggi, yang mana hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh struktural. Oleh karena itu, perempuan akan lebih tekun untuk mengorganisasi aksi-aksi perjuangan dan memikirkan hal-hal mendetail. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, perempuan bisa eksis dalam mengungkapkan pendapat, baik dalam menulis, orasi, serta dalam berbagai forum. Akan tetapi, perempuan di era dulu, termasuk Kartini, sulit untuk memiliki forum seperti sekarang sehingga mereka mengungkapkan ekspresinya dengan menulis. Bivitri berpendapat bahwa intelektualitas perempuan perlu dibawa ke ruang-ruang yang lebih luas. “Kalau kartini dulu safe space-nya hanya dengan menulis, sekarang kita harus bawa intelektualitas perempuan ke ruang-ruang yang lebih terbuka, termasuk ruang politik,” jelasnya.
Bivitri menuturkan bahwa di tengah era pengikisan demokrasi seperti sekarang ini, turun ke jalan justru makin relevan karena lembaga formal, seperti DPR, yang seharusnya menjadi wakil rakyat, menyuarakan suara rakyat, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia juga mengungkapkan pengalamannya sebagai seseorang yang bergerak dalam bidang advokasi kebijakan, “Dulu, saya biasa melakukan advokasi ke DPR, itu masih lumayan, sekarang nyaris bisa dibilang nggak ada gunanya sehingga suara dari jalanan ini justru diperlukan.” Ia berpendapat bahwa kini negara tidak lagi menganut demokrasi, tetapi sudah otokrasi, bahkan cenderung otoritarianisme. “Yang harus membongkar tembok aspirasi itu ya kita sendiri. Caranya gimana? Salah satunya melalui demonstrasi seperti ini, karena hanya dengan cara ini kita bisa didengar,” ungkapnya.
Sumarsih, Ibu yang Melawan
Menjadi seorang perempuan, terlepas dari berbagai macam perannya sebagai ibu, pekerja, dan manusia, rasa “cinta” adalah suatu hal yang dapat dirasakan secara mendalam. Bagi Sumarsih, Aksi Kamisan adalah salah satu cara untuk mengungkapkan rasa cinta kepada anaknya. Sumarsih mengungkapkan, rasa cinta ibu kepada anaknya adalah pendorong utama untuk konsisten mengikuti Aksi Kamisan selama 20 tahun, “Saya mencintai Wawan, kami sekeluarga mencintai Wawan, dan saya merasakan juga cinta saya bertransformasi pada cinta terhadap sesama yang kami perjuangkan sejak saya menjadi korban, sejak saya turun ke jalan.” Sumarsih membuktikkan bahwa “cinta” adalah emosi yang juga mampu menjadi manifestasi perlawanan yang paling murni ketika dihadapkan dengan ketidakadilan.
Sumarsih juga berpesan kepada seluruh perempuan Indonesia untuk berani menyuarakan dan memperjuangkan keadilan, serta percaya bahwa suara kebenaran akan selalu bersinar. “Bagi saya, kebenaran itu bersinar. Jadi jangan takut, apapun risikonya. Kalau yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran, kita tahu semua.” Pesan ini menjadi pengingat bahwa perlawanan bagi wanita modern adalah bentuk kecintaan kepada kemerdekaan berpikirnya, bersuaranya, dan bertindaknya dalam pendidikan, politik, karier, dan kehidupan rumah tangga.
Perempuan dan Hukum
Sebagai pakar hukum yang hadir di Kamisan kali ini, Bivitri membawa perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana hukum seharusnya melindungi, namun kerap justru membatasi kebebasan perempuan untuk bersuara. Bivitri menegaskan bahwa hukum di Indonesia sama sekali belum cukup melindungi kebebasan berpendapat, khususnya untuk perempuan. Malahan, menurutnya, banyak produk hukum Indonesia yang menciptakan shrinking civic space; ruang kebebasan pendapat yang makin sempit dan terbatas.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), misalnya, kerap disalahgunakan untuk mengancam mereka yang bersuara. Bivitri mencontohkan kasus Magdalene, yang kontennya di-takedown menggunakan dalih Undang-Undang Pers. Menurutnya, ini merupakan bentuk penyalahgunaan kuasa. Selain itu, berbagai regulasi juga secara aktif digunakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Bahkan, ada wacana RUU Anti-Disinformasi yang jelas-jelas bisa dimanfaatkan untuk membungkam kritik. Hukum, alih-alih menjadi payung pelindung, justru dijadikan senjata oleh mereka yang tidak ingin dikritik.
Dalam konteks keadilan, Bivitri menekankan bahwa keadilan sejati bukanlah sekadar “sama rata”, melainkan equity. Kesetaraan yang memperhatikan kekhususan setiap individu. “Keadilan bukan berarti ada kue (makanan), terus perempuan sama laki-laki dapat setengah-setengah sekedar karena ada dua orang,” sebutnya. Keadilan yang sesungguhnya harus melihat situasi khusus setiap orang; misalnya, perempuan yang sedang hamil membutuhkan nutrisi lebih banyak, maka porsinya harus disesuaikan. Begitu pula laki-laki yang bekerja dengan tenaga fisik berat memerlukan asupan kalori yang lebih tinggi. Konsep equity ini seharusnya menjadi landasan kebijakan, namun sayangnya politikus masih terjebak dalam paradigma feodal dan patriarkis yang membuat mereka tidak mampu mendobrak hambatan struktural tersebut.
Sebagai penutup, Bivitri meninggalkan pesan untuk perempuan yang masih takut bersuara. “Bukan berarti karena kita rentan terus kita jadi ngumpet, enggak. Kita mitigasi,” tegasnya. Kerentanan tidak menjadi alasan untuk berdiam diri, melainkan pengingat untuk bersuara dengan lebih cermat dan strategis.
Mereka yang Datang Membawa Empati dan Doa
Berbicara tentang perjuangan, kata empati tentu tidak dapat dipisahkan. Empati hadir menjadi dasar bagi sebagian dari mereka untuk ikut berjuang. Pada Kamisan, tidak hanya mereka yang kehilangan yang datang. Mereka yang sekadar berempati pun datang, ikut menyuarakan keadilan. Salah satunya adalah Hilda, peserta Kamisan, yang mengaku telah mengikuti Kamisan sejak tahun lalu. Hatinya tergerak melihat Kamisan yang sudah berjalan bertahun-tahun lamanya, “Sebagai warga negara yang ngeliat itu kayak miris, ya, makanya akhirnya ikut.”
Tak hanya Hilda, ada Neneng, seorang ibu yang jauh-jauh datang dari Bogor untuk mengikuti Aksi Kamisan di Jakarta Pusat. Hati Neneng terpantik akibat tragedi pelanggaran HAM di masa lampau, “Masa kita harus putus asa.” Kamisan dan aksi solidaritas lain menjadi salah satu motivasi yang membuatnya lebih berani untuk bersuara. Ia berpendapat bahwa masih banyak perempuan yang belum paham, utamanya dalam hal memperjuangkan hak asasi manusia, akibat pendidikan yang belum merata dan stereotipe yang masih berpendar di masyarakat, utamanya di daerah pedesaan. Ia menambahkan bahwa sudah seharusnya perempuan dimerdekakan oleh negara, “Karena perempuan dan laki-laki itu semua berhak sama rata, pendidikan, kesehatan, keadilan, semuanya harus sama.”
Meski pandangan terhadap perempuan yang bersuara mulai terbuka, Hilda berpendapat bahwa dalam realitasnya di masyarakat, ruang aman yang diberikan bagi perempuan masih kurang. Padahal perempuan termasuk dalam kaum rentan, dan ketakutan akan kerentanan tersebut yang kemudian membuat mereka cenderung untuk menahan dan melindungi diri, termasuk dalam hal bersuara. “Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana tetap semangat, kita mulai bersuara, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Kalau kalian adalah korban, saya bersama kalian semua,” tutup Hilda.
Kartini Abad Ini: Perempuan yang Tidak Berhenti Bersuara
Perjuangan perempuan di abad ke-21 tidak lagi terbatas pada akses pendidikan atau kesempatan karier semata. Perjuangan kini meluas pada ruang yang lebih fundamental: hak untuk bersuara tanpa takut, hak untuk menuntut keadilan tanpa dibungkam, dan hak untuk melindungi sesama tanpa diancam. Sumarsih, Bivitri, Hilda, Neneng, serta ribuan perempuan lain yang turun ke jalan membuktikan bahwa semangat Kartini tidak pernah padam. Bahkan di tengah sistem hukum yang membatasi, perempuan terus bersuara.
Aksi Kamisan menjadi cermin bahwa perjuangan perempuan modern bukan hanya soal emansipasi individual, melainkan solidaritas kolektif. Perempuan tidak lagi hanya menulis di ruang aman seperti Kartini dahulu, tetapi membawa intelektualitas dan empati mereka ke ruang publik. Peringatan Hari Kartini kembali mengingatkan kita bahwa sosok Kartini yang sesungguhnya bukan hanya sosok historis yang bisa kita kenang. Kartini adalah setiap perempuan yang berani melawan ketidakadilan dan tidak ragu menerangi kebenaran. Perjuangan belum selesai. Selama perempuan terus bersuara, harapan untuk keadilan yang sesungguhnya tidak akan pernah pudar.
Oleh: Maya Mulansari, Nawla Marva, Rania Alifa
Editor: Linda Novilia
Ilustrasi: Rezkita Vanessa
#SebatasKataKataBukanBudayaKami
Discussion about this post