Bagi banyak orang, tahu, tempe, hingga mie instan merupakan sumber kalori utama mereka untuk bertahan hidup. Berbeda dengan masyarakat berpenghasilan tinggi, kaum menengah ke bawah sangat bergantung pada makanan-makanan yang mudah dan murah untuk didapatkan tersebut. Mirisnya, bahan utama untuk sajian pengisi perut itu tidak berasal dari tanah air kita sendiri, melainkan hasil impor dari mancanegara. Kini, biaya dari menu santapan tersebut terancam terkerek naik akibat faktor ekonomi makro yang orang-orang kecil tak mungkin kendalikan, yaitu pelemahan kurs rupiah.
Banyak orang menyalahkan gagalnya pemerintahan domestik sebagai penyebab melemahnya rupiah. Kebijakan dan program populis dari rezim Prabowo Subianto sering menjadi sorotan. Hal ini tak mengherankan. Pasalnya, pada tahun 2025 saja, program-program tersebut membutuhkan biaya besar yang menghasilkan defisit sebesar 2,81% dari pendapatan nasional, semakin mendekati batas maksimal pada angka 3%. Kebijakan ini mengakibatkan banyak investor asing yang kabur karena khawatir akan kesehatan anggaran Indonesia dan menyebabkan modal keluar (capital outflow) yang besar sehingga menekan nilai tukar rupiah. Dari awal tahun 2026 hingga pertengahan tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam sebesar 32% dan rupiah melemah hingga 7,75% dan sempat menyentuh angka 18.000/dolar, terlemah dalam sejarah.
Namun, berhenti pada faktor internal hanya akan memberikan gambaran parsial bak menutup sebelah mata. Kita harus mampu membuka keduanya untuk melihat realitas secara menyeluruh: bahwa kerentanan ekonomi domestik yang terjadi tereskalasi oleh faktor eksternal yang tak kalah signifikan, yaitu adanya hegemoni ekonomi Amerika Serikat (AS) dengan dolarnya. Lewat cengkeramannya terhadap ekonomi global, Paman Sam dapat menjelma menjadi sebuah magnet yang mampu menyerap modal dari berbagai belahan dunia, menciptakan pelemahan nilai tukar bagi banyak mata uang di dunia.
Bagaimana Sebuah Sistem “Kepercayaan” Membentuk Ekonomi Dunia
Dominasi dolar terlahir dari pergeseran pusat kekuasaan usai Perang Dunia. Saat itu, pusat keuangan dunia mulai berpindah dari London menuju New York seiring dengan ekonomi Inggris yang mulai melemah. Pada tahun 1944, dolar dinyatakan sebagai mata uang cadangan global. Dalam definisinya, mata uang cadangan adalah sejumlah mata uang asing yang disimpan oleh pemerintah dan bank sentral untuk melakukan transaksi internasional. Hal ini disepakati karena dolar saat itu terikat pada emas dan AS merupakan negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia saat itu.
Pada tahun 1971, sistem mata uang dolar yang awalnya terikat dengan sejumlah emas akhirnya dihapuskan sepenuhnya. Kebijakan ini dikeluarkan oleh presiden AS saat itu, Richard Nixon, yang mengawali era “uang fiat”. Istilah fiat sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti harfiah, yaitu let it be done atau “biarlah terjadi”. Secara historis, kata ini digunakan untuk menunjukkan sebuah perintah atau keputusan mutlak dari pihak yang memiliki otoritas tinggi. Dalam konteks uang fiat, hal ini menggambarkan bahwa uang tersebut sah dan memiliki nilai karena pemerintah mengeluarkan undang-undang yang memerintahkannya demikian.
Oleh karena itu, nilai pada uang fiat tidak didasari lagi oleh suatu barang atau komoditas tertentu, melainkan murni dari “kepercayaan” masyarakat bahwa uang tersebut memiliki nilai yang dapat ditukarkan menjadi suatu barang tertentu. Dalam sistem ini, kepercayaan dan nilai mata uang adalah dua sisi koin yang sama. Nilai mata uang bergantung pada kepercayaan publik, dan sebaliknya, kepercayaan publik dibentuk oleh bagaimana nilai mata uang tersebut dijaga. Karena uang fiat tidak memiliki jaminan aset fisik, kepercayaannya sangat bergantung pada kredibilitas dan legitimasi suatu negara. Maka dari itu, ketika kepercayaan terhadap suatu negara runtuh, nilai uangnya akan seketika hancur.
Contoh yang tidak luput dari sejarah perekonomian Indonesia adalah pada krisis moneter 1998. Saat itu, jatuhnya mata uang baht Thailand mengakibatkan investor panik dan kehilangan kepercayaan pada negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sehingga mereka menarik modal dan menukarkannya menjadi dolar dan mata uang lainnya. Hal ini mengakibatkan rupiah babak belur dan menciptakan efek domino berupa krisis ekonomi dan politik. Pada puncaknya, krisis ini memicu lengsernya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang mengakibatkan hilangnya legitimasi negara sehingga kepercayaan benar-benar runtuh dan rupiah pada saat itu menyentuh angka Rp17.000/dolar dari yang awalnya sekitar Rp2.500/dolar. Setelah akhirnya digantikan oleh B. J. Habibie, Presiden akhirnya bisa memberikan angin segar pada ekonomi kita. Beliau menjalankan paket kebijakan yang mengembalikan kepercayaan investor, seperti memberikan independensi penuh kepada Bank Indonesia dan restrukturisasi perbankan. Rupiah akhirnya bisa bernafas kembali dan menguat ke angka Rp7.000/dolar di akhir masa jabatannya.
Tragedi ini menunjukkan bahwa dalam sistem fiat, krisis kepercayaan dapat menciptakan gejolak ekonomi yang masif. Namun, hukum ini nyatanya tidak berlaku adil bagi semua negara. Ada sebuah kekuatan yang asimetris di mana kepanikan global justru bisa berbalik menjadi pelindung baginya. Melalui monopolinya atas kepercayaan global, Paman Sam memiliki semacam kekebalan atas hukum ekonomi tersebut.
Dolar: Sang Hegemoni dan Kuasa yang Berlebih
Dari waktu ke waktu, dominasi dolar semakin menguat seiring semakin terhubungnya antarnegara di dunia dengan meningkatnya perdagangan internasional dan investasi global. Selain itu, investor global memandang dolar sebagai sebuah aset yang paling aman dan dianggap sebagai safe haven, artinya sebuah aset yang dinilai paling stabil ketika ekonomi global sedang terguncang oleh krisis ataupun isu geopolitik.
Gambar 1. Mekanisme Amplifikasi Pelemahan Ekonomi Global akibat Dolar AS
Status dolar sebagai safe haven menciptakan sebuah fenomena yang terkesan paradoks. Ketika dunia dihantam guncangan (World Shock), seperti oleh krisis ekonomi, pandemi, atau eskalasi geopolitik, saat itu juga nilai dolar menguat karena investor global melakukan pelarian modal ke aset yang dianggap aman (flight-to-safety). Ironisnya, penguatan Dolar AS ini justru memberikan pukulan balik kepada sistem keuangan dunia. Melalui saluran financial (financial channel), dolar yang terlalu kuat mencekik ekonomi negara-negara lain sehingga memicu lonjakan risiko keuangan global yang jauh lebih parah. Pada akhirnya, siklus ini berpotensi menciptakan perlambatan ekonomi seluruh dunia.
Bahkan yang lebih absurd, fenomena aliran dana ke dolar ini tetap terjadi pada masa krisis yang sumber masalah utamanya justru berasal dari Amerika Serikat sendiri. Contoh nyatanya adalah Krisis Keuangan Global 2008 yang dipicu oleh hancurnya pasar kredit perumahan (subprime mortgage) di AS. Meskipun krisis tersebut membuat ekonomi AS babak belur dan bahkan melumpuhkan ekonomi berbagai negara di dunia, investor global justru panik dan memindahkan dananya secara besar-besaran kembali ke Amerika Serikat. Para ekonom menjuluki fenomena ini sebagai efek “cleanest shirt in the laundry” (baju paling bersih di antara tumpukan cucian kotor lain) yang berarti, meskipun ekonomi Amerika sedang sangat bermasalah dan kotor, di mata investor global, instrumen utang dolar tetap dipandang sebagai satu-satunya aset perlindungan terbaik dibandingkan mata uang negara mana pun.
Dengan dominasinya tersebut, Amerika Serikat disebut memiliki “exorbitant privilege,” sebuah frasa yang memiliki arti ‘hak istimewa yang berlebih’. Istilah ini muncul sebagai kritik terhadap AS yang memiliki otoritas ekonomi yang besar karena posisi dolar yang dijadikan mata uang cadangan dunia. Permintaan yang tinggi terhadap dolar ini memungkinkan mereka untuk berutang dalam jumlah sangat besar dengan biaya yang rendah. Uang dari seluruh dunia mengalir untuk membiayai tingginya standar hidup warga Amerika dan mendanai berbagai program domestik dan operasi militer AS di seluruh dunia.
Kekuatan tersebutlah yang membentuk realitas ekonomi kita hari ini. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dilakoni oleh Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengakibatkan inflasi akibat guncangan pasokan minyak. AS sendiri tentu menerima getahnya, tetapi dampaknya tidak hanya dirasakan mereka sendiri. Mereka “mengekspor” inflasi ke seluruh penjuru dunia. Saat ini, Bank Sentral AS (The Fed) mengambil sebuah kebijakan untuk menjinakkan lonjakan harga, salah satunya adalah dengan menahan suku bunga mereka di level yang tinggi. Langkah inilah yang membuat modal di seluruh dunia akhirnya kabur dari negara-negara lain (capital outflow), termasuk Indonesia. Inilah faktor eksternal yang menghantam rupiah hingga terkapar ke posisi terlemahnya.
Dampak terhadap Ekonomi Indonesia: Isi Piring yang Semakin Mahal
Dampak dari hegemoni tersebut dapat dirasakan secara nyata hingga ke atas meja makan. Ketergantungan pangan terhadap impor berpotensi mengancam perut rakyat menengah ke bawah. Berdasarkan data yang ada, sekitar 90% kebutuhan kedelai domestik, 95% bawang putih, 60% gula, hingga 54% daging sapi masih harus didatangkan dari luar negeri. Belum lagi, bahan utama mie instan kita, yaitu gandum, 100% bergantung pada impor. Tentu saja, barang-barang yang disebutkan ini dibeli menggunakan dolar sehingga pelemahan rupiah akan sangat memengaruhi perubahan harga dari barang pangan tersebut.
Tak berhenti di situ, rantai pasok yang memungkinkan pangan kita sampai ke atas piring juga terkena pukulan dua arah. Selain karena Rupiah yang melemah, harga minyak mentah global sendiri meroket akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang didalangi oleh intervensi geopolitik Amerika Serikat. Akibat kombinasi tersebut, pada tanggal 10 Juni 2026, pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM nonsubsidi menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter atau naik sebesar 32%. Masalahnya, walaupun BBM bersubsidi tidak berubah di angka Rp10.000/liter, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi untuk membuat pelanggan BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi. Akibatnya, pasokan dari BBM subsidi sendiri akan semakin menipis dan dalam waktu yang sama akan meningkatkan biaya pengeluaran subsidi yang semakin memperlebar defisit anggaran.
Gambar 2. Performa Mata Uang Negara-Negara di Asia per 6 Juli 2026
Efek pelemahan mata uang ini terbukti dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Lantas, apakah ini murni salah Amerika? Dalam grafik pelemahan mata uang kawasan Asia, rupiah menjadi yang paling babak belur di antara yang lain. Hal ini membuktikan sebuah kenyataan bahwa ada kombinasi faktor internal dan eksternal yang membentuk kondisi sekarang.
Selain itu, kondisi ini diperburuk oleh sebuah fenomena ekonomi unik yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian efek Exchange Rate Pass-Through (ERPT) yang mengukur pengaruh nilai tukar terhadap harga, Widarjono dkk. (2023) menemukan bahwa saat dolar naik, harga barang grosir dan impor langsung terkerek naik. Namun, saat dolar kembali turun, harga barang tidak serta merta ikut turun.
Tidak sampai di situ, manuver ekonomi AS yang menyerap modal investor dunia dengan kebijakannya dapat berpotensi untuk memperlambat ekonomi karena penurunan investasi swasta. Pasalnya, pertahanan terakhir kita, Bank Indonesia, terpaksa ikut menaikkan suku bunga demi membendung pelarian modal. Kebijakan ini memiliki konsekuensi fatal dengan mencekik biaya pinjaman dan memperlambat roda bisnis yang akhirnya menghantui para pekerja akibat adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada akhirnya, hegemoni Amerika Serikat menyerupai badai yang sayangnya menghantam di saat kondisi ekonomi kita sedang rentan.
Kesimpulan
Berbagai negara memberikan upaya perlawanan untuk meminimalisasi ketergantungan terhadap dollar. Dedolarisasi merupakan sebuah langkah untuk mengurangi pengaruhnya tersebut. Namun, sampai saat ini, dolar terbukti masih kuat dengan hegemoninya. Meskipun AS saat ini memiliki utang yang terus membesar, investor global masih menganggap Amerika sebagai safe haven karena “There Is No Alternative” (TINA) effect. Hal ini terbukti, saat periode inflasi pada tahun 2022 yang diakibatkan oleh pemulihan dari masa pandemi COVID dan gangguan pasokan global, dolar menguat terhadap sekumpulan enam mata uang terkuat lain padahal mereka sendiri mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada negara tempat mata uang lain tersebut berasal.
Menteri Keuangan AS, John Connally pernah memberikan sebuah pernyataan “The dollar is our currency, but it’s your problem” alias dolar adalah mata uang mereka, tetapi pengaruhnya dapat menyebar ke seluruh bagian dunia. Selama tatanan finansial dunia belum berubah, setiap guncangan ekonomi atau keputusan politik yang dibuat di Washington akan terus menjadi “badai” bagi negara berkembang. Pada akhirnya, pergerakan dolar bukan hanya sebatas angka di bursa saham, melainkan juga menentukan harga makanan dan barang pokok di atas meja makan kita.
Daftar Pustaka
Costigan, Thomas, Drew Cottle, dan Angela Keys. “The US Dollar as the Global Reserve Currency: Implications for US Hegemony.” World Review of Political Economy 8, no. 1 (2017): 104-122.
Enoch, Charles, Barbara Baldwin, Olivier Frécaut, dan Arto Kovanen. “Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis Two Years of Living Dangerously, 1997-99.” IMF Working Paper WP/01/52, International Monetary Fund, Mei 2001.
Estherina, Ilona. “Purbaya Umumkan Defisit APBN 2025 Turun Jadi 2,81 Persen.” Tempo.co, 2 Juli 2026.
Grehenson, Gusti. “Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Harga BBM, Kelas Menengah Makin Rentan.” Universitas Gadjah Mada, 11 Juni 2026.
Hill, Hal. “The Indonesian Economy: Growth, Crisis and Recovery.” The Singapore Economic Review 52, no. 02 (2007): 137-166.
Lypka, Yurii. “The Dollar’s Dominion: A Matter of Trust.” National University of Water and Environmental Engineering, n.d.
Pflueger, Carolin, dan Pierre Yared. “Global Hegemony and Exorbitant Privilege.” NBER Working Paper No. 32775, National Bureau of Economic Research, Agustus 2024.
Rahmawati, Wahyu Tri. “Kurs Rupiah Anjlok ke Rp 18.049: Terlemah Sepanjang Sejarah Indonesia!” Kontan.co.id, 4 Juni 2026.
“Sederet Komoditas Pangan Indonesia yang Masih Dibeli Pakai Dolar AS.” Ekonomi Bisnis, 18 Mei 2026.
TD Economics. “The dollar is our currency, but it’s your problem.” TD Bank Group, n.d.
Widarjono, Agus, Md Mahmudul Alam, Eko Atmadji, Priyonggo Suseno, dan Listya Endang Artiani. “The Asymmetric Exchange Rate Pass-Through to Inflation in the Selected ASEAN Countries.” Bulletin of Monetary Economics and Banking 26, no. 1 (2023): 105-124.
Yildirim, Zekeriya, dan Fuat Erdal. “Global interest rates, US dollar, and global risk.” North American Journal of Economics and Finance 83 (2026): 102575.
