“Kita punya masalah fundamental, kita udah nggak punya lagi good governance, pemerintah kita banyak sekali yang tidak memiliki kompetensi, dan tidak ada political will untuk punya fokus pada warga.” - Bivitri Susanti, akademisi dan pakar hukum tata negara.
Aliansi BEM se-UI menyelenggarakan aksi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut pada Jumat (12/06) di area Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi juga turut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas, seperti Universitas Pancasila, UPNVJ, PNJ, Universitas Budi Luhur, UIN Jakarta, dan IPB University. Aksi ini membawa lima poin tuntutan terhadap pemerintah Prabowo-Gibran untuk mengevaluasi program dan kebijakan yang mereka lakukan. Meski Massa aksi sempat dihalangi oleh aparat ketika mobilisasi menuju titik aksi, mereka tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya dengan long march bersama sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Tuntutan dan Keresahan Masyarakat
Melalui akun Instagram resmi @bemui_official terdapat lima poin tuntutan aksi #MenujuIndonesiaBangkrut:
- Setop pemborosan APBN;
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM;
- Hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih;
- Hentikan militerisme di ranah sipil;
- Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan (Athof), mengungkapkan bahwa aksi ini untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang kondisi negara yang tidak baik-baik saja, “kita ingin sesama rakyat banyak sadar bahwa kondisi Indonesia nggak baik-baik saja. Kita ingin pemerintah sadar, bahwa kondisi (negara saat ini) tidak bisa dibenarkan hanya dengan ucapan-ucapan semata.” Athof juga menyatakan bahwa aksi pada hari ini bukan satu-satunya, namun menjadi langkah pertama menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang mengecewakan.
Mahasiswa yang mengikuti aksi juga kian menyuarakan keresahan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, “dari perspektif yang saya lihat dan dari pengetahuan atau informasi yang saya ambil juga, selama perkembangan ekonomi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah telah mempengaruhi Indonesia, saya melihat kekhawatiran atas adanya pemborosan APBN dan ruang fiskal yang semakin tercekik,” ungkap Mujahid Haikal Yahya (Haikal), mahasiswa FIB UI. Ia menambahkan pemborosan ruang fiskal terjadi karena fokus alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi, “di saat adanya naiknya harga BBM tersebut, pemerintah bukannya memfokuskan untuk mensubsidikan BBM, malah mereka menggunakan ruang fiskal mereka untuk lebih fokus kepada MBG dan Koperasi Merah Putih itu sendiri.”
Keresahan lain datang dari sudut pandang anak perantauan, “untuk (keresahan) gue sebagai anak rantau, itu adalah bahan pokok yang cukup tinggi. Karena yang gue lihat, hari-hari ini dari segi bensin, walaupun itu bukan bensin subsidi ya, tapi itu cukup berdampak buat gue. Terus yang utama adalah, kayak beras, telur, yang biasanya gue makan di kos-kosan, itu barang-barang pokok jadi tinggi,” ujar Naufal Abraham (Naufal), mahasiswa Universitas Pancasila.
Penghalangan Aksi Oleh Aparat
Upaya penggagalan aksi #MenujuIndonesiaBangkrut menuju Bundaran HI dilakukan berulang kali oleh aparat kepolisian. Pertama, mobilisasi rombongan massa aksi kloter pertama dari UI diwarnai oleh pencegatan di berbagai titik. Massa aksi dihadang oleh aparat di depan Gedung DPR dan Simpang Semanggi yang membuat mereka terpisah menjadi dua.
Di depan Gedung DPR, pihak aparat justru menyampaikan dan mengarahkan massa aksi untuk melakukan demonstrasi di area Gedung DPR. Namun, massa aksi tetap bersikeras untuk melanjutkan aksi di Bundaran HI. Di lain sisi, massa aksi yang hendak melewati area Simpang Semanggi juga diblokade oleh aparat kepolisian. Negosiasi dan upaya pembukaan paksa dilakukan oleh mahasiswa hingga akhirnya mereka bisa melewati blokade di Simpang Semanggi.
Tak sampai di situ, upaya blokade oleh aparat kembali dilakukan di titik-titik lain. Hal ini diungkapkan oleh Nurul Ain Hayati (Nurul) dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) yang tergabung dalam rombongan kloter pertama, “tapi sayangnya setelah blokade tersebut kita lewati, ternyata diblokade kembali di depan GBK. Jadi kita mendapati 3 kali blokade sebelum kesini.” Upaya blokade demi blokade terus dilancarkan oleh pihak aparat, tetapi hal tersebut tak dapat memadamkan semangat dari massa aksi. Mereka justru semakin bersemangat untuk bersama menembus blokade dari pihak aparat. “Nah setelah teman-teman BEM UI datang dan turun lagi, bernegosiasi secara baik-baik, sebenarnya tidak ada hasilnya. Cuman ketika kita mulai bisa dibilang tidak memberikan mereka ruang untuk bergerak dan membuat blokade sendiri, kita turun semuanya. Akhirnya jalan tersebut bisa dibuka untuk kita,” jelas Nurul.
Namun, mobilisasi massa aksi kembali dihadang di atas Simpang Semanggi tepatnya sebelum Gedung BRI II. Dari titik tersebut, massa aksi tidak dapat melanjutkan mobilisasi menggunakan bus. “Nah dari titik itulah kita mulai diberhentikan dan kita memutuskan untuk turun karena tidak adanya harapan aparat memberikan jalan kepada kita. Maka kita memaksa dengan melakukan long march tersebut dari titik tersebut,” ungkap Haikal.
Puncaknya, massa aksi berhasil diberhentikan dengan blokade berlapis-lapis dari aparat gabungan (polisi dan tentara) di depan UOB Plaza atau sekitar 400 meter dari Bundaran HI, lokasi awal aksi. Massa aksi benar-benar tidak diperkenankan untuk mencapai dan melakukan aksi di Bundaran HI. Upaya negosiasi dan pembukaan paksa terus dicoba oleh massa aksi, tetapi tak kunjung menemui titik terang. Hingga hari berganti malam, massa aksi tetap tertahan di depan UOB Plaza dan tidak dapat mencapai titik lokasi yang direncanakan, Bundaran HI.
Harapan Rakyat untuk Pemerintah
Dari aksi dan aspirasi yang disuarakan, satu harapan besar dari masyarakat yang ingin didengar, “dari kami sebagai mahasiswa UI (harapannya) adalah agar pemerintahan Gibran dan Prabowo mendengar suara kami, aspirasi kami, dimana kami berharap mereka bisa lebih bijak dalam melaksanakan kebijakan ekonomi ke depannya. Tidak memainkan atau tidak memanfaatkan APBN semena-mena mereka tapi memanfaatkannya dengan bijak mengingat adanya konflik geopolitik yang terjadi di tengah dunia pada saat ini yang memerlukan adanya tindakan bijak yang pemerintah perlu ambil,” ujar Haikal.
Selaras dengan harapan tersebut, Bivitri mengungkapkan bahwa tidak akan ada kepercayaan terhadap pemerintah apabila tidak mendengar suara rakyat, “harus reformasi besar-besaran karena kita sedang membicarakan konfigurasi politik yang mengunci aspirasi Kita. Saya tidak percaya kalau misal kepala BGN mau diganti lima kali, sepuluh kali pun, tapi ini ada masalah fundamental. Saya tidak percaya kalau Ada menteri baru yang dilantik, reshuffle, sudah tidak ada harapan kalau tidak mau mendengar apa yang disuarakan oleh warga,” tegas Bivitri.
Disisi lain, juga ada harapan agar suara rakyat diberikan ruang dan diterima dengan baik oleh pemerintah maupun aparat “Semoga aparat negara yang ada di depan kita ini juga dapat mendengarkan dan juga memberikan kita ruang untuk menyuarakan, karena emang kalau bukan mahasiswa yang menyuarakan dan juga memberikan aspirasi dari keresahan rakyat, siapa lagi? toh kita juga bukan musuh negara, kita hanya bertujuan untuk menyampaikan dengan baik, tolong diterima dengan baik juga,” ungkap Nurul.
Oleh: Linda Novilia dan Revo Duo
Editor: Izma Lailatul dan Nawla Marva
Ilustrasi: Diniar Arini
#SebatasKataKataBukanBudayaKami
