“Intinya, kelas menengah tidak perlu pajaknya diberi diskon, kelas menengah hanya perlu pajaknya terasa bermanfaat.”
Sarasehan untuk Negeri (SERUNI), kepanitiaan di bawah Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FEB UI, kembali mengadakan acara Diskusi Anak Negeri (DAN) pada (26/09) di Hype Cafe, Depok, dengan tema “Dari Dompet ke Pembangunan: Membedah Efektivitas Pajak dan Kontribusi Kita Bersama” yang diskusi dan materinya terfokus pada topik pajak dan peran publik terhadapnya.
Pengusungan topik tersebut bukannya tanpa landasan. Project Officer Diskusi Anak Negeri 2025, M. Nur Asla Junior, menyebutkan urgensi topik tersebut berdasarkan kondisi Indonesia terkini. “Kami merasa pemahaman mengenai pajak masih kurang (di masyarakat) serta beberapa kerusuhan kemarin juga banyak menyangkut pentingnya penggunaan pajak yang adil dan transparan. Topiknya mungkin terkesan berat, tetapi pemateri mampu menjelaskan dengan baik dan dipahami oleh seluruh peserta. Lalu, sebagai mahasiswa yang mendapat keistimewaan untuk berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kami merasa punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan edukasi perpajakan kepada masyarakat luas,” ujar Asla.
Dinamika Perpajakan di Indonesia
Sesi talkshow dimulai dengan pemaparan Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Yusuf membuka dengan penjelasan seputar pengertian kebijakan fiskal, pajak, serta istilah dalam dunia perpajakan, seperti APBN, tax ratio, hingga jenis-jenis pajak.
Lalu, Yusuf juga menyertakan realitas kebijakan fiskal dan pajak di Indonesia, mulai dari realisasi pajak yang terhitung rendah, defisit APBN yang membesar, rendahnya kepatuhan masyarakat, hingga pergeseran ekonomi ke sektor jasa/informal yang membuat pemungutan pajak menjadi sulit. Sebagai penutup, Yusuf juga menyisipkan peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam menegakkan kepatuhan pajak.
Pemaparan kedua dilanjutkan oleh Irsyan Maududy dari Melek APBN. Irsyan menyampaikan tantangan pada sistem perpajakan di Indonesia, diantaranya fiscal rule, terbatasnya ruang fiskal, mandatory spending, kualitas belanja, serta serapan anggaran pemerintah. Ia juga menyoroti tantangan dari perekonomian global yang bersumber dari dinamika geopolitik dan perang dagang.
Irsyan turut menyampaikan solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak seperti: perluasan basis perpajakan, penyesuaian pajak dengan struktur ekonomi Indonesia, pemberian insentif perpajakan agar terarah dan terukur dengan membatasi pada sektor strategis yang memberi multiplier effect (efek pengganda) besar, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Focus Group Discussion
Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas beberapa pertanyaan pemantik serta isu-isu perpajakan yang ada. Dalam FGD, diskusi diramaikan oleh empat kelompok yang masing-masingnya dipandu oleh moderator. Setiap kelompok, berkesempatan untuk mendiskusikan satu topik berbeda terkait perpajakan dan kebijakan fiskal Indonesia.
Adapun topik-topik tersebut meliputi sistem perpajakan progresif yang tidak adil bagi kelas menengah, perlunya strategi komunikasi dan transparansi yang lebih baik dalam sistem perpajakan, serta pentingnya menanamkan literasi pajak pada pendidikan formal untuk membangun kesadaran masyarakat.
Jundi Al-Muhandis selaku Ketua Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FEB UI, yang juga menjadi salah satu partisipan mewakili salah satu kelompok, yang membahas tidak adilnya pajak progresif bagi masyarakat kelas menengah. Pertanyaan diskusinya menyasar bagaimana merancang sistem perpajakan progresif yang adil sehingga mampu menciptakan keseimbangan beban pajak tanpa mengorbankan daya beli dan stabilitas ekonomi kelompok tersebut.
Menariknya, kelompok tersebut berpendapat bahwa masyarakat kelas menengah Indonesia justru tidak membutuhkan insentif pajak. “Layanan publik itu kan sebagai wujud manfaat dari pajak yang masyarakat bayar, (manfaat tersebut) harus bisa terasa dengan dampak yang maksimal. Ini berkebalikan dengan kondisi saat ini. Polisi sebagai pelindung dan DPR sebagai perwakilan rakyat sedang dilanda citra buruk,” tutur Jundi.
Selain itu, kelompoknya pun berpendapat terkait perlu atau tidaknya dihadirkan insentif pajak bagi kelas menengah. “Dari sisi pemasukan pemerintah, insentif (pajak yang) baru (bagi kelas menengah) akan mengurangi pendapatan negara (sehingga) hal ini tidak feasible, jelasnya.
Menurutnya, perlu adanya transparansi dalam pelaksanaan anggaran dan penerapan hukum yang kuat terkait hal tersebut. Dengan begitu, pajak dapat terasa lebih berdampak. Di samping stimulus seperti diskon listrik dan subsidi transportasi publik yang sudah berjalan selama ini, intinya, kelas menengah tidak perlu pajaknya diberi diskon, kelas menengah hanya perlu pajaknya terasa bermanfaat,” tutup Jundi.
Sebagai tambahan, menurut pandangan narasumber dan hasil diskusi, terdapat kesepahaman bahwa sistematika perpajakan yang diterima kelas menengah saat ini sudah cukup adil. Namun, masalah yang perlu dicari solusinya adalah bagaimana meningkatkan aliran penerimaan pajak dari kalangan kelas atas yang sudah seharusnya berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.
Suara Untuk Negeri dari Diskusi Anak Negeri
Sebagai refleksi, Jundi mengungkapkan bahwa Diskusi Anak Negeri sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang baru serta harapan terkait sistem perpajakan yang ada di Indonesia.
“Sistem perpajakan menjadi salah satu penentu bagaimana perpajakan di Indonesia bisa berjalan dengan maksimal, sehingga perbaikan struktural atas setiap loop hole yang ada bisa menjadi solusi mendasar yang dapat dievaluasi oleh pemerintah. Semoga (program Seruni) ini juga bisa menjadi sarana penyampaian pendapat yang juga dapat menjadi kritik dan saran kepada para pemangku kepentingan.”
Sejalan dengan Jundi, Asla pun berpendapat bahwa Diskusi Anak Negeri sudah seharusnya menjadi wadah aspirasi yang inklusif untuk seluruh kalangan. “Acara ini masih bisa disempurnakan dengan format diskusi dan topik pembahasan yang menarik. Diluar seluruh keterbatasan acara hari ini, gagasan untuk mengedukasi dan berdiskusi untuk kepentingan negeri harus terus digemakan. Terakhir, semoga Diskusi Anak Negeri tahun depan bisa menjadi versi terbaik dari acara-acara sebelumnya,” tutupnya.
Oleh: Nirwan Surya, Khansa, dan Linda Novilia
Editor: Tim Redaksi
Ilustrasi: Alya Khoerunnisa
#SebatasKataKataBukanBudayaKami
Discussion about this post