Tidak Melulu Soal Uang: Realita Kemiskinan yang Pancamuka

“The poor are no less rational than anyone else—quite the contrary. Precisely because they have so little, we often find them putting much careful thought into their choices: they have to be sophisticated economists just to survive”

– Banerjee & Duflo, Poor Economics (2011)

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2026, kita semua mengenang tragedi pilu yang menimpa YBR, seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur ¹Irawati, Dahlia. “Anak SD di NTT Bunuh Diri, Ada Fenomena Lebih Gelap dari Sekadar Tidak Punya Uang.” Kompas.id, 5 Februari 2026.. Di usianya yang masih sangat belia, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena terhimpit beban kemiskinan yang mencekik keluarganya. Penemuan terbaru mengungkapkan bahwa lebih dari keterpurukan ekonomi, bobroknya birokrasi dan tata kelola kebijakan publik juga menjadi salah satu faktor penyebab utama. Ini adalah suatu realita, suatu insiden, suatu tamparan keras yang seharusnya menyadarkan kita bahwa lebih dari dokumen di atas meja, kebijakan publik merupakan instrumen yang menentukan hidup dan matinya seseorang.

Di luar sana, terdapat jutaan YBR lainnya: nyawa, yang mau tidak mau, hidup dalam deprivasi dan kemiskinan struktural. Publikasi terbaru dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa dengan garis kemiskinan di angka pengeluaran Rp641.443, jumlah individu yang terjebak dalam kemiskinan moneter di tahun 2025 adalah sebanyak 23,4 juta jiwa (8,25%) ²Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah.” Diakses 12 April 2026.. Secara sekilas, dari tahun ke tahun, tren memang menunjukkan persentase yang kian menurun. Namun, kita patut mempertanyakan kredibilitas dari statistik semu tersebut dengan kritis. Berdasarkan siaran pers LPEM FEB UI, dalam periode yang sama, mayoritas ahli ekonomi (47% dari 64 responden) setuju bahwa keadaan ekonomi pada saat itu telah memburuk dan jauh lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya ³Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI. “Persepsi Ekonomi Nasional.” Diakses 12 April 2026.. Kemudian, pertanyaan lebih penting yang timbul adalah: “Jikapun benar angka tersebut kredibel dan faktual, apakah statistik kemiskinan moneter tersebut benar-benar mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia?”. 

Di samping metode pengukuran kemiskinan konvensional menggunakan garis kemiskinan, banyak metode dan cara lain yang sebetulnya bisa lebih sesuai menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat. Salah satunya adalah dengan Multidimensional Poverty Index (MPI). Maka dari itu, pergeseran perspektif dari pendekatan moneter ke MPI adalah langkah krusial apabila pemerintah memang ingin serius dalam menangani kemiskinan. Dengan kemampuannya menangkap deprivasi individu secara dalam dan akurat, pendekatan MPI ini memungkinkan penyusunan intervensi dan kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan tiap individu maupun daerah.

Bak Petaka dalam Bayang
Tidak seperti pemikiran ekonomi utilitarianisme yang terlalu fokus kepada utilitas seseorang, filosofi capability approach dari Amartya Sen pada esensinya menyatakan bahwa kemampuan moneter, dalam hal ini berupa uang, hanyalah ‘alat’ menuju tujuan akhir, di mana tujuan akhirnya itu sendiri adalah kapabilitas atau kesanggupan seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri dan memiliki hidup yang terpenuhi ⁴Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999.. Artinya, dengan filosofi ini, seseorang dianggap miskin apabila ia tidak memiliki pilihan dan kebebasan dasar dalam mengaktualisasikan dirinya. Kapabilitas dan kesanggupan non-moneter inilah yang sejatinya bisa diukur menggunakan MPI. Dalam kata lain, bisa kita katakan bahwa capability approach merupakan fondasi teoritis dengan MPI sebagai alat ukur praktisnya.

MPI merupakan ukuran internasional untuk mengukur kemiskinan multidimensi. Indeks ini melengkapi ukuran kemiskinan moneter tradisional dengan menangkap berbagai deprivasi akut yang saling tumpang tindih, utamanya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang dihadapi oleh masyarakat miskin ⁵Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). “Global Multidimensional Poverty Index.” Diakses 12 April 2026. https://ophi.org.uk/global-mpi.. Dengan MPI, kita tidak lagi melihat garis kemiskinan dari pengeluaran Rp641.443 per bulan, melainkan melihat hambatan riil yang dihadapi seorang individu secara bersamaan. 

Lebih dari unit moneter berupa uang, pengukuran menggunakan MPI jelas lebih holistik, tidak buta terhadap penyebab utama seseorang terjebak di dalam kemiskinan struktural, serta jauh lebih reflektif terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat akar rumput. Jika berbicara tentang garis kemiskinan konvensional berdasarkan pengeluaran, seseorang bisa saja memiliki pengeluaran sedikit di atas garis kemiskinan dan secara definisi dikategorikan sebagai tidak miskin. Namun, sejatinya orang tersebut akan sangat rentan kembali ke kemiskinan. Satu guncangan ekonomi bisa melempar mereka kembali ke bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, uang sendirian tidak bisa membeli ‘akses’ jika supply-nya tidak ada sejak awal. Gambaran sederhananya, seseorang bisa saja memiliki uang buat membayar SPP, namun sekolahnya hancur atau gurunya tidak datang. 

Inilah mengapa miskin itu tidak melulu soal uang. Bak petaka dalam bayang, kemiskinan multidimensi yang tidak terdeteksi rupiah ini jauh lebih nyata dan merajalela daripada kemiskinan moneter. Sebagai konsekuensi, dibutuhkan perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan dari berbagai aspek kualitas hidup yang secara langsung bisa memutuskan seseorang dari lingkaran kemiskinan struktural. Membantu manusia menuju tujuan akhirnya: aktualisasi diri dan kehidupan yang terpenuhi. 

Guna Nyata Navigasi Kebijakan Publik
Dengan political will yang kuat serta perencanaan yang matang, sebenarnya penerapan MPI dalam perhitungan kemiskinan nasional bisa mendukung arah pengambilan kebijakan yang lebih jauh tepat sasaran. Dengan mengetahui di aspek apa seseorang ‘miskin’ atau terdeprivasi, pembuat kebijakan bisa dengan lebih mudah menuntaskan akar masalah dari kemiskinan dan deprivasi itu sendiri. 

Secara prinsip, MPI juga menjunjung tinggi nilai equity, bukan hanya equality. Bukan semuanya mendapatkan segalanya secara sama rata, tetapi semuanya mendapatkan porsi yang sesuai dengan kebutuhannya dengan mempertimbangkan tembok struktural masing-masing. Hal ini masuk akal, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki titik mula serta hambatan yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki tingkat endowment yang beragam. Untuk mencapai suatu masyarakat yang egaliter, seseorang yang memiliki titik mula di bawah tentunya harus mendapatkan bantuan yang lebih daripada seseorang yang mulai dengan sendok perak.

Selain itu, secara matematis, MPI sendiri memiliki properti decomposability (keteruraian). Sederhananya, properti ini berarti angka indeks kemiskinan multidimensi nasional yang besar dapat “dibongkar” kembali menjadi kepingan-kepingan informasi yang lebih spesifik. MPI dapat dipecah berdasarkan kelompok populasi tertentu, yang memungkinkan pemerintah untuk melihat siapa yang miskin berdasarkan wilayah geografis, etnis, agama, dan karakteristik rumah tangga. Tidak hanya itu, setelah kita tahu siapa yang miskin, kita perlu tahu mengapa mereka miskin. MPI dapat diuraikan untuk menunjukkan kontribusi relatif dari setiap dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup) terhadap total kemiskinan. Properti keteruraian inilah yang bisa menjadi alat praktis yang mengakui heterogenitas titik mula dan tembok struktural masing-masing individu tersebut. Dengan fitur ini, kebijakan publik tidak lagi bersifat “one size fits all”. Kebijakan publik kemudian bisa memiliki targeting yang tepat serta intervensi yang relevan, memudahkan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan regional.

Ilusi Pragmatisme Data dalam Pasar yang Gagal
Tentu, pergeseran paradigma menuju pengukuran multidimensional ini bukannya tanpa penolakan. Para kritikus dan ekonom tradisional kerap berargumen bahwa pendekatan kemiskinan berbasis pengeluaran jauh lebih pragmatis. Secara administratif, data agregat pengeluaran memang lebih mudah dikumpulkan dan tersedia secara rutin, misalnya melalui instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikelola secara berkala. Lebih jauh lagi, dari kacamata teori ekonomi neoklasik, pendekatan moneter sering dibela karena dianggap menghormati prinsip consumer sovereignty. Asumsinya, dengan mendefinisikan kesejahteraan melalui daya beli, pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat miskin, yang diakui sebagai agen rasional, untuk membelanjakan uangnya guna memaksimalkan utilitas sesuai preferensi masing-masing.

Akan tetapi, argumentasi tersebut memiliki kecacatan logika yang fundamental apabila dihadapkan pada realita struktural. Pertama, kemudahan pengumpulan data dan kenyamanan administratif sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengorbankan akurasi diagnosis kesejahteraan manusia. Mengukur parameter yang salah dengan cara yang mudah tetap saja akan menghasilkan kesimpulan dan luaran kebijakan yang salah. 

Kedua, dan yang paling krusial, asumsi mengenai ‘kebebasan memilih’ tersebut seketika gugur ketika masyarakat miskin dihadapkan pada kegagalan pasar. Konsep maksimalisasi utilitas mensyaratkan ketersediaan barang dan jasa (supply) yang memadai. Nyatanya, di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, utilitas tidak bisa dieksekusi hanya dengan selembar uang kertas. Merujuk ke argumen sebelumnya, sebesar apa pun pengeluaran atau daya beli yang dimiliki sebuah rumah tangga, uang tersebut tidak memiliki nilai tukar yang berarti ketika pasar gagal menyediakan layanan dasar; misalnya ketika puskesmas terdekat berjarak puluhan kilometer tanpa fasilitas yang memadai, atau ketika sekolah satu-satunya di desa tersebut ambruk tanpa adanya tenaga pengajar.

Manusia, Dimanusiakan
Pada akhirnya, mempertahankan status quo pengukuran moneter hanya karena alasan kemudahan ketersediaan data adalah sebuah simplifikasi yang berbahaya atas penderitaan manusia. Pendekatan usang yang mereduksi kompleksitas deprivasi menjadi sekadar garis batas rupiah ini pada kenyataannya kerap menciptakan ilusi keberhasilan kebijakan, sementara kerentanan yang sesungguhnya terus menggurita di luar jangkauan radar statistik. Oleh karena itu, mengadopsi Multidimensional Poverty Index (MPI) dan menjadikannya sebagai instrumen utama pengukuran nasional bukan lagi sekadar opsi metodologis, melainkan sebuah kewajiban moral untuk memanusiakan kembali definisi kemiskinan.

Transisi ini akan memaksa para pemangku kebijakan untuk turun dari menara gading statistik makro dan mulai membedah kemiskinan dalam wujud aslinya: sarapan yang kosong gizi, ruang kelas yang nyaris rubuh, dan nihilnya akses kesehatan. Hanya dengan cara inilah kita bisa memastikan tragedi deprivasi fatal yang merenggut nyawa anak-anak seperti YBR tidak lagi tereduksi menjadi angka-angka agregat yang “aman” di atas kertas laporan kuartalan, melainkan benar-benar ditangani dan diintervensi hingga ke akar strukturalnya. Sebab pada esensinya, kesejahteraan sejati tidak pernah diukur dari seberapa banyak individu yang secara formal berhasil melompati garis kemiskinan buatan, melainkan dari seberapa mampu sebuah negara memulihkan kapabilitas, dan hak hidup warga negaranya.

“Poverty is the worst form of violence.” 

– Mahatma Gandhi.