Ia membuka ponsel. Linimasa dipenuhi berita tentang program makan bergizi yang bermasalah lagi, anggaran pendidikan yang dipangkas, rupiah yang terus melemah. Fulan menekan tombol kembali. Ia menutup aplikasi berita dan beralih ke sesuatu yang terasa lebih ringan untuk dicerna pagi itu.

Ia tidak membenci politik. Ia hanya sudah terlalu penuh untuk menampung kekecewaan lagi.

Fenomena ini belakangan ramai dibicarakan dengan istilah political fatigue. Kelelahan yang lahir bukan dari sikap masa bodoh, tapi dari kekecewaan yang menumpuk berulang kali, sampai menjauh terasa jadi satu-satunya cara untuk bertahan.

Ia bukan satu-satunya. Di berbagai sudut ruang kelas, warung kopi, dan linimasa media sosial, pola yang sama terus berulang. Berita politik muncul, jempol menggeser layar, dan perhatian berpindah ke hal lain yang terasa lebih ringan untuk dipikul. Fenomena ini punya nama, yaitu political fatigue atau kelelahan politik. Namun sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya,
“Apa sebenarnya yang membedakan kelelahan ini dari sekadar rasa malas mengikuti berita, atau dari sikap tidak peduli yang sudah lama dikenal sebagai apatisme?’

Political Fatigue, Bukan Sekadar Malas Ikut Berita

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menjelaskan pembeda ini lewat konsep political efficacy.

“Efficacy itu istilah harafiahnya kemanjuran. Kayak obat, orang bilang obat ini nggak manjur. Ketika kita minum obat dan nggak sembuh-sembuh, kita mulai kehilangan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu ada efeknya,” jelasnya.

Dalam politik, logika yang sama berlaku. “Orang yang yakin kalau dia ikut serta, entah itu memilih di pemilu, tanda tangan petisi, atau ikut demo, akan terus bergerak. Tapi begitu keyakinan itu hilang, orang bukan berhenti karena nggak peduli. Dia berhenti karena merasa apa pun yang dia lakukan nggak lagi ngaruh,” tambah Hamdi.

Titik inilah yang membedakan kelelahan politik dari apatisme. Menurut Hamdi, apatisme punya dua lapisan sekaligus, yaitu kognitif dan afeksi. Orang yang apatis bukan cuma berhenti berpikir soal politik, ia juga kehilangan rasa. Ketika ada kabar buruk sekalipun, semisal ada yang bunuh diri karena tekanan ekonomi, atau ada yang tidak bisa makan karena kebijakan yang salah sasaran, orang yang sudah apatis tidak lagi tersentuh. Ia mati rasa.

Fulan yang menutup aplikasi berita paginya jelas berbeda dari gambaran itu. Ia belum kehilangan rasa. Ia masih peduli pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah, pada anggaran pendidikan yang dipangkas, pada rupiah yang terus melemah. Yang terjadi padanya justru sebaliknya, ia terlalu banyak merasa, sampai akhirnya memilih menjauh sebagai bentuk pertahanan diri. Inilah inti dari kelelahan politik, sebuah kondisi di mana kepedulian masih ada, tapi kapasitas untuk menanggungnya sudah habis.

Ada juga istilah ketiga yang kerap tertukar, yaitu distrust atau krisis kepercayaan. Bila apatisme soal hilangnya rasa peduli dan kelelahan politik soal habisnya kapasitas menanggung kekecewaan, distrust lebih spesifik menyasar institusi. Seseorang bisa saja masih sangat peduli pada isu politik, masih rajin membaca berita, tapi sama sekali tidak percaya bahwa DPR atau partai politik akan benar-benar memperjuangkan kepentingannya. Ketiga hal ini, apatisme, kelelahan politik, dan distrust, sering muncul bersamaan, saling memperkuat satu sama lain, meski akar penyebabnya berbeda.

Ironi Generasi yang Paling Melek Informasi

Yang membuat fenomena ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh adalah siapa yang paling banyak mengalaminya. Gen Z tumbuh dengan gawai di tangan mereka sejak usia dini. Media sosial bukan cuma tempat hiburan bagi mereka, tapi menjadi kanal utama mencari berita. Sebanyak 73 persen Gen Z Indonesia menjadikan media sosial sebagai sumber utama mereka mendapat berita, jauh mengalahkan media digital, apalagi media cetak dan televisi (IDN Research Institute, 2024). Angka ini didukung temuan yang mencatat 80,4 persen anak muda mendapat informasi politik lewat akun media sosial, dengan Instagram sebagai platform paling sering dipakai (Katadata Insight Center, 2023). Isu sosial-politik bahkan menempati posisi kedua kategori berita yang paling dicari Gen Z, hanya kalah dari film dan serial TV (Maverick Indonesia, 2022). Mereka adalah generasi yang paling sering terpapar isu politik lewat linimasa, meme, utas panjang, hingga video pendek yang membahas kebijakan publik secara ringkas. 

Survei IDN Research Institute (dikutip dalam KPU Kota Blitar, 2026) mencatat sekitar 59 persen Gen Z merasa tidak puas terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Angka-angka ini membuat temuan IDN Research Institute soal ketidakpuasan Gen Z terhadap demokrasi jadi lebih mencolok. Generasi dengan paparan terhadap informasi politik setinggi ini seharusnya juga generasi yang paling optimis, karena mereka paling banyak tahu apa yang terjadi. Kenyataannya terbalik. Paparan yang tinggi terhadap isu politik ternyata tidak serta merta melahirkan optimisme, justru berbanding lurus dengan rasa lelah dan tidak puas. 

Gambaran ini diperkuat oleh survei CSIS (2022) terhadap pemilih muda usia 17 hingga 39 tahun. Dari sebelas lembaga negara yang diuji tingkat kepercayaannya, DPR RI menempati posisi paling rendah, dengan hanya 56,5 persen anak muda yang menyatakan percaya, jauh di bawah TNI yang dipercaya oleh 93,5 persen responden muda. Survei yang sama juga menemukan hampir separuh responden, tepatnya 43,9 persen, mengaku tidak bebas menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Bila hampir separuh anak muda merasa suaranya bisa dibungkam, wajar apabila sebagian dari mereka akhirnya memilih diam duluan, sebelum dibungkam oleh pihak lain.

Pola ini rupanya tidak hanya dialami anak muda. Data yang lebih baru menunjukkan bahwa krisis kepercayaan pada DPR juga dirasakan masyarakat secara lebih luas. Survei oleh Indikator Politik pada November 2025 mencatat hanya 47 persen responden yang menyatakan percaya pada DPR, menjadikannya lembaga negara dengan tingkat kepercayaan terendah dibanding lembaga lain yang diuji dalam survei tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menyebut rendahnya angka ini mencerminkan adanya jarak antara wakil rakyat dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (Indikator Politik, 2025). Institusi yang seharusnya menjadi saluran aspirasi publik justru menjadi salah satu lembaga yang paling diragukan oleh mereka yang seharusnya diwakilinya.

Mengapa Fenomena Ini Semakin Ramai Dibicarakan

Ada tiga hal yang saling berkelindan dan membuat topik ini semakin sering muncul di ruang publik belakangan ini.

Pertama, paparan informasi politik hari ini jauh lebih tinggi dibanding satu dekade lalu. Dulu, berita politik hanya bisa diakses lewat surat kabar pagi atau siaran televisi malam hari. Sekarang, satu notifikasi bisa muncul kapan saja, bahkan ketika seseorang sedang tidak mencarinya.

Kedua, media sosial membuat anak muda terus terhubung dengan isu politik tanpa jeda. Algoritma dirancang untuk menahan perhatian pengguna selama mungkin. Riset PNAS Nexus (2025) terhadap algoritma Twitter membuktikan ini bukan sekadar dugaan. Dalam eksperimen terkontrol, konten politik pilihan algoritma berbasis engagement mengandung amarah sebanyak 62 persen, dibanding 52 persen pada linimasa kronologis biasa. Pembaca yang terpapar linimasa hasil algoritma juga terbukti merasakan amarah lebih besar. Konten yang memicu emosi menyebar lebih mudah dibanding konten yang menenangkan.

Ketiga, generasi muda paling sering terpapar arus informasi politik digital ini, sekaligus paling rentan merasakan dampaknya. Mereka bukan generasi yang kebal terhadap informasi berlebih. Sembilan dari sepuluh Gen Z mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi politik mereka (Zainudin, 2024). Kehidupan mereka yang terikat erat dengan gawai membuat dampak paparan itu terasa lebih dekat dan personal, berbeda dari generasi yang masih bisa menutup koran lalu beralih ke aktivitas lain.

Ironi di Balik Derasnya Informasi

Di sinilah letak ironi yang sebenarnya. Semakin dekat seseorang dengan informasi politik, semakin besar pula peluangnya menyaksikan kekecewaan berulang kali. Kebijakan yang dianggap blunder, janji yang tidak terealisasi, dan respons pemerintah yang lambat terhadap aspirasi publik, semuanya terekam dan tersebar lebih cepat lewat linimasa dibanding lewat media konvensional.

Bagi generasi yang tumbuh dengan akses informasi tanpa batas, siklus kekecewaan ini terjadi jauh lebih sering dibanding yang dialami generasi sebelumnya. Kekecewaan yang dulu mungkin baru terasa setiap beberapa tahun sekali, kini bisa muncul beberapa kali dalam sebulan, bahkan seminggu. Pada titik tertentu, tubuh dan pikiran memilih untuk menjauh sebagai cara bertahan.

Pertanyaan yang Sebenarnya Perlu Dijawab

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah political fatigue itu nyata. Data dari IDN Research Institute, CSIS, dan Indikator Politik, ditambah pengalaman keseharian orang-orang seperti Fulan, sudah cukup menjawabnya. Fenomena ini nyata, dan ia menjangkiti generasi yang justru paling dekat dengan informasi politik.

Pertanyaan yang lebih penting untuk digali selanjutnya adalah mengapa fenomena ini bisa terjadi, siapa yang paling rentan mengalaminya, dan apa konsekuensinya bagi demokrasi yang bergantung pada partisipasi warganya untuk tetap hidup?

Kondisi Political Fatigue di Indonesia

Celetukan pasrah seperti, “Siapa pun presidennya, toh sama saja” atau “Politik nggak ada dampaknya ke hidup gue” rasanya semakin sering terdengar di tengah masyarakat Indonesia. Ungkapan tersebut bukan sekadar bentuk keluhan sesaat, melainkan cerminan gejala yang mulai mengakar: kelelahan politik (political fatigue). Kondisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman politik yang membuat masyarakat merasa suaranya tidak lagi mampu membawa perubahan.

Salah satu faktor yang memperkuat perasaan tersebut adalah respons pemerintah terhadap berbagai kritik publik. Arogansi kekuasaan yang membuat masyarakat merasa usahanya seolah “membentur tembok” terlihat dari respons Presiden Prabowo Subianto terhadap gelombang unjuk rasa Reformasi Jilid 2 pada Juli 2026. Alih-alih mengevaluasi kebijakan yang dipersoalkan demonstran, Presiden Prabowo justru menyarankan masyarakat yang menganggap Indonesia suram untuk mencari dan pindah ke negara lain.

Ketika publik memprotes tingginya harga beras, beliau secara reaktif menyuruh masyarakat menanam padi sendiri. Di kesempatan lain, wartawan, jurnalis, dan aktivis yang mengkritik pemerintahannya bahkan dilabeli sebagai “Londo Ireng” (antek penjajah Belanda atau asing). Respons-respons tersebut semakin memperkuat persepsi sebagian masyarakat bahwa kritik tidak lagi dipandang sebagai masukan, melainkan sebagai ancaman.

Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat Indonesia mulai mengalami political fatigue. Prof. Hamdi menilai bahwa kondisi kondisi politik indonesia belum dapat dikategorikan sebagai political burnout yang terjadi secara massal. Menurutnya, masih banyak elemen masyarakat, terutama mahasiswa dan perguruan tinggi, yang tetap bersuara karena didorong oleh semakin buruknya berbagai output kebijakan pemerintah. Meski demikian, Hamdi mengingatkan bahwa apabila masyarakat terus-menerus merasa aksi protes dan partisipasi politik mereka tidak menghasilkan perubahan, maka kelelahan politik yang kronis sangat mungkin terjadi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membuat semakin banyak orang yang berintegritas memilih menjauh dari dunia politik.

Pandangan yang lebih tegas disampaikan oleh Namoradiarta Siahaan (Mora), Kepala Departemen Kajian Strategis (Kastrat) BEM UI. Menurutnya, gejala political fatigue sudah sangat nyata, terutama di kalangan anak muda. Ia melihat mahasiswa mulai terjebak dalam “siklus kekecewaan” karena berbagai tuntutan yang mereka suarakan tidak kunjung direspons oleh pemerintah. Kekecewaan yang terus berulang akhirnya mendorong banyak mahasiswa mengambil pilihan yang dianggap lebih rasional, yakni memfokuskan diri pada karier, magang, dan studi demi bertahan hidup. Fenomena yang ia sebut sebagai teknikalisasi kehidupan ini membuat ruang-ruang aktivisme semakin ditinggalkan.

Mora juga menyoroti munculnya fenomena aktivisme semu. Menurutnya, kemarahan terhadap situasi politik kini lebih sering diekspresikan melalui repost, likes, atau unggahan di media sosial, sementara semakin sedikit anak muda yang bersedia terlibat langsung dalam aksi kolektif. Akibatnya, perjuangan politik seolah “dititipkan” kepada segelintir orang yang masih mau turun ke lapangan.

Selain itu, temuan Digital Media and Society Research Group (DiMS-RG) Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia berusia 18–28 tahun mulai sengaja menghindari berita politik (political news avoidance). Menariknya, penghindaran ini bukan disebabkan oleh ketidakpedulian sejak awal, melainkan karena information overload dan rendahnya efikasi politik. Penelitian tersebut mencatat skor political self-efficacy responden hanya mencapai 2,74 dari skala 5, yang menunjukkan bahwa banyak anak muda merasa tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses politik. Ketika keyakinan bahwa partisipasi dapat membawa perubahan terus melemah, energi untuk tetap peduli pun perlahan ikut terkikis.

Mengapa Political Fatigue Terjadi dan Siapa yang Paling Rentan?

Prof. Hamdi mengemukakan bahwa penyebab utama terjadinya political fatigue adalah rendahnya efikasi politik (political efficacy). Konsep ini merujuk pada keyakinan psikologis masyarakat bahwa partisipasi politik mereka melalui pemilu, kritik terhadap kebijakan, maupun aksi demonstrasi mampu menghasilkan perubahan yang nyata. Ketika keyakinan tersebut terus melemah, masyarakat perlahan merasa bahwa apa pun yang mereka lakukan tidak lagi memiliki arti.

Turunnya efikasi politik, menurut Hamdi, berakar pada buruknya kualitas aktor politik dan kebijakan yang dihasilkan. Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan istilah garbage in, garbage out yaitu ketika kualitas aktor politik menurun, kebijakan publik yang dihasilkan pun cenderung buruk dan merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai kontroversi pemerintahan, mulai dari pembengkakan kabinet yang dinilai membebani APBN, polemik Program MBG, militerisasi ruang sipil yang memunculkan kembali kekhawatiran terhadap dwifungsi militer, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), hingga berbagai kebijakan lain yang menuai kritik publik.

Situasi tersebut memperparah kekecewaan masyarakat. Warga merasa telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kondisi psikologis untuk memperjuangkan perubahan, tetapi berbagai upaya tersebut berulang kali menemui jalan buntu. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, misalnya, Indonesia diwarnai oleh banyak demonstrasi berskala besar, seperti Indonesia Gelap, Aksi 17+8, hingga Indonesia Bangkrut. Namun, berbagai aksi tersebut dinilai tidak menghasilkan perubahan kebijakan yang berarti karena pemerintah cenderung mengabaikan tuntutan publik dan menunjukkan sikap yang kurang terbuka terhadap kritik.

Ketiadaan hasil yang sebanding dengan besarnya pengorbanan tersebut pada akhirnya akan menurunkan political efficacy masyarakat yang akan semakin mempercepat munculnya political fatigue. Jika berlangsung secara terus-menerus, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi political burnout, yaitu fase ketika masyarakat tidak lagi memiliki energi maupun harapan untuk terlibat dalam proses politik sehingga memilih bersikap apatis atau mati rasa terhadap berbagai dinamika yang terjadi.

Selain faktor tersebut, Prof. Hamdi juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial sebagai penyebab yang memperparah kelelahan politik. Berbagai kontroversi pemerintahan memicu banjir informasi yang terus diperkuat oleh algoritma media sosial, sehingga konten-konten bernuansa konflik lebih mudah menjangkau publik. Di tengah situasi tersebut, keberadaan buzzer yang menyebarkan misinformasi dan disinformasi semakin memperkeruh ruang publik. Akibatnya, masyarakat tidak hanya lelah menghadapi persoalan politik itu sendiri, tetapi juga terkuras energinya untuk memilah informasi yang benar di tengah derasnya arus narasi yang saling bertentangan.

Meskipun political fatigue dapat dialami oleh berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalaminya. Sebagai aktor yang secara historis berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik, mahasiswa memiliki tingkat keterlibatan politik yang relatif tinggi. Mereka tidak hanya mengikuti dinamika politik, tetapi juga aktif menyusun kajian, menyampaikan kritik, hingga terlibat dalam berbagai aksi kolektif. Ketika berbagai upaya tersebut berulang kali tidak menghasilkan perubahan yang berarti, rasa frustrasi dan kelelahan cenderung muncul lebih cepat dibandingkan kelompok masyarakat yang tingkat keterlibatan politiknya lebih rendah.

Dari perspektif gerakan mahasiswa, Mora melihat bahwa kelelahan politik juga lahir dari kebuntuan (deadlock) dalam proses advokasi. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat sipil telah berulang kali menyusun kajian yang komprehensif serta menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Namun, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa pemerintah semakin sulit dijangkau dan menunjukkan keengganan untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dipersoalkan publik.

Selain dipengaruhi oleh kebuntuan advokasi, political fatigue di kalangan mahasiswa juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai tekanan ekonomi dan perubahan orientasi pendidikan tinggi yang semakin menekankan kesiapan memasuki dunia kerja. Tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan berbagai tuntutan finansial membuat banyak mahasiswa memilih fokus menyelesaikan studi secepat mungkin agar dapat segera memasuki dunia kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi pribadi. Akibatnya, energi yang sebelumnya dapat dicurahkan untuk kegiatan sosial-politik semakin tersita oleh kebutuhan untuk bertahan hidup.

Tekanan struktural dalam ekosistem pendidikan tinggi turut mendorong fenomena tersebut. Mahasiswa masa kini sejak awal perkuliahan diarahkan untuk membangun portofolio, memperluas jejaring profesional, dan mengikuti program magang sebagai bekal karier. Dalam situasi seperti ini, aktivitas sosial-politik yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap prospek pekerjaan perlahan dipinggirkan. Mahasiswa secara sistematis terdorong meninggalkan ruang-ruang diskursus publik demi mengejar kepastian masa depan secara individual.

Mengapa kita harus peduli dengan kondisi ini?

“Suara moral, suara kebenaran, itu pasti datangnya dari kampus. Kalau itu sudah runtuh, runtuh pula bangsa. Itu pelajaran pahit dari sejarah. Peradaban akan terpuruk ke liang yang paling rendah ketika institusi moralitas dan kebenaran sudah runtuh. Nah, di situlah kehancurannya. Jadi, kita harus menjaga itu.” — Prof. Hamdi Muluk 

Prof. Hamdi memandang bahwa dalam perspektif keilmuan maupun sejarah, masyarakat tidak boleh larut dalam kelelahan politik hingga memilih diam. Dalam wawancaranya, beliau mengutip kredo demokrasi Yunani kuno bahwa demos (rakyat) tidak boleh tidur, melainkan harus tetap terbangun dan menjalankan perannya sebagai watchdog yang mengawasi kekuasaan. Berangkat dari prinsip tersebut, beliau mengingatkan adanya “hukum besi sejarah” yang harus menjadi pelajaran bagi setiap bangsa. 

Prof. Hamdi menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan ruang tempat kebenaran dicari, diuji, dan tidak boleh dibungkam oleh kekuasaan. Kampus beserta mahasiswanya berfungsi sebagai institusi penjaga moralitas yang memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal nilai-nilai demokrasi. Beliau mengingatkan bahwa ketika institusi moralitas dan kebenaran dalam suatu peradaban runtuh, maka kehancuran bangsa hanya tinggal menunggu waktu. 

Menurut Prof. Hamdi, sikap tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia. Beliau memperingatkan bahaya apabila orang-orang yang terdidik, bermoral, dan berintegritas memilih bersikap apatis serta menjauh dari dunia politik. Jika kaum terpelajar enggan terlibat, ruang politik akan dikuasai oleh pihak-pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Dalam istilah yang beliau gunakan, politik akan dipenuhi oleh “kaliber-kaliber setan”, yakni orang-orang yang tidak memiliki integritas. Ketika semakin banyak individu berintegritas meninggalkan politik, yang tersisa hanyalah mereka yang rakus akan kekuasaan. 

Lebih dari sekadar menurunnya minat terhadap politik, political fatigue merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan pemilu atau lembaga negara, tetapi juga pada warga negara yang bersedia mengawasi, mengkritik, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Ketika masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa suaranya mampu membawa perubahan, fungsi pengawasan publik (checks and balances) ikut melemah. Dalam kondisi seperti ini, penyalahgunaan kekuasaan berpotensi semakin mudah terjadi karena kontrol dari masyarakat semakin berkurang.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mora. Ia menilai bahwa secara historis, anak muda selalu berada di poros utama setiap gerakan perubahan bangsa. Berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia lahir dari gerakan pemuda yang terorganisasi dan memiliki keberanian untuk mengawal kepentingan publik. Oleh karena itu, apabila generasi muda tidak lagi peduli terhadap politik, maka bangsa akan kehilangan kelompok independen yang selama ini berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan mengawasi jalannya kekuasaan. 

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar hampir selalu lahir dari keberanian masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa untuk mengawal kekuasaan. Reformasi 1998, misalnya, menjadi bukti bahwa tekanan publik mampu mendorong perubahan politik yang mendasar. Artinya, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam demokrasi, melainkan salah satu pilar yang menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Ketika kelompok-kelompok yang selama ini menjadi motor perubahan mulai menarik diri akibat kelelahan politik, bangsa kehilangan salah satu mekanisme koreksi paling penting terhadap jalannya pemerintahan. 

Political fatigue pada akhirnya menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Semakin masyarakat merasa partisipasinya tidak bermakna, semakin kecil keinginan untuk terlibat. Ketika partisipasi terus menurun, kontrol terhadap kekuasaan ikut melemah sehingga kepercayaan publik semakin terkikis. Dalam jangka panjang, demokrasi mungkin tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kekuatannya sebagai sistem yang hidup karena partisipasi aktif warga negara.

Tetap Bertahan di Tengah Political Fatigue

Lelah merupakan hal yang wajar, terlebih di tengah berbagai kontroversi kebijakan pemerintah yang dari tahun ke tahun semakin memicu kekhawatiran. Namun, kelelahan tidak boleh berujung pada sikap apatis. Oleh karena itu, masyarakat, terutama mahasiswa, perlu membangun strategi baru agar tetap mampu bersuara dan mengawal demokrasi secara berkelanjutan.

1. Mengubah Cara Pandang terhadap Pergerakan 

Mora berpandangan bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil perlu mengubah cara pandang terhadap gerakan sosial. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak lagi cukup diposisikan hanya sebagai moral force atau kekuatan moral yang sekadar mengoreksi kebijakan pemerintah.

Mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang lebih rasional bahwa struktur kekuasaan saat ini cenderung terus melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Dengan kerangka berpikir tersebut, ketika advokasi belum mampu menghasilkan perubahan secara langsung, para aktivis tidak akan mudah merasa gagal, lelah, ataupun kehilangan semangat.

2. Gunakan Pisau Analisis Ilmiah untuk Tetap Kritis dan Rasional 

Hamdi menekankan bahwa sebagai kekuatan moral sekaligus komunitas epistemik, mahasiswa tidak boleh hanya mengandalkan kemarahan dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, setiap kebijakan publik yang menuai kontroversi perlu diuji menggunakan parameter-parameter public policy, seperti analisis cost-benefit, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampaknya dalam jangka panjang. Melalui pendekatan yang objektif dan berbasis data, kritik mahasiswa tidak hanya menjadi ekspresi kekecewaan, tetapi juga memiliki legitimasi akademik yang lebih kuat sehingga tidak mudah dipatahkan ataupun dilemahkan secara moral oleh penguasa.

3. Bangun Gerakan yang Terorganisasi, Bukan Sekadar Ramai di Media Sosial

Mora juga menilai bahwa ketika penguasa tidak menunjukkan kemauan untuk melakukan perubahan yang nyata, perjuangan tidak dapat terus dilakukan secara sporadis. Pola gerakan yang terpisah-pisah hanya akan menguras tenaga tanpa menghasilkan dampak yang signifikan.

Sebagai langkah ke depan, ia mendorong konsolidasi gerakan secara nasional untuk membangun counter-hegemonic and anti-oligarchy alliance atau aliansi kontra-hegemoni dan anti-oligarki. Dengan gerakan yang lebih terorganisasi, beban perjuangan tidak lagi dipikul oleh kelompok-kelompok kecil secara sendiri-sendiri, melainkan menjadi kekuatan kolektif yang lebih solid dan berdampak.

Ia juga mengingatkan bahwa kemudahan media sosial sering kali melahirkan ilusi partisipasi politik. Aktivitas seperti membagikan unggahan, memberikan likes, atau me-repost memang dapat membantu menyebarkan informasi, tetapi tidak boleh dianggap sebagai bentuk perjuangan yang telah selesai. Ketika kepedulian hanya berhenti di ruang digital, muncul kecenderungan untuk “menitipkan gerakan” kepada segelintir orang yang bersedia turun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, kepedulian di media sosial seharusnya menjadi pintu masuk menuju aksi nyata, bukan pengganti kehadiran dalam gerakan kolektif.

4. Mengambil Jeda Rasional, Bukan Menyerah

Sementara itu, Prof. Hamdi menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam aktivisme. Menurutnya, setiap perjuangan politik menuntut pengorbanan yang besar, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga, maupun kondisi psikologis. Karena itu, ketika hasil perjuangan belum terlihat, sangat wajar apabila seseorang mengalami political fatigue bahkan burnout.

Namun, solusi yang ditawarkan bukanlah berhenti sepenuhnya, melainkan mengambil jeda untuk memulihkan diri. “Istirahat sebentar lah, tapi kumpulkan tenaga, bikin lagi,” tegasnya. Dengan beristirahat sejenak, aktivis dapat memulihkan energi fisik maupun mental tanpa kehilangan semangat perjuangan. Langkah ini juga penting untuk menjaga political efficacy.

5. Bangun Kepercayaan pada Jejaring yang Kredibel

Prof. Hamdi juga mengingatkan bahwa derasnya arus misinformasi, disinformasi, serta keberadaan buzzer di media sosial dapat mempercepat kelelahan mental masyarakat. Untuk menghadapinya, ia menyarankan agar aktivis kembali membangun relational trust, yaitu kepercayaan yang lahir dari relasi sosial di dunia nyata, sebagaimana banyak dilakukan dalam gerakan Reformasi 1998.

Daripada larut dalam narasi yang belum tentu benar di media sosial, masyarakat dan mahasiswa sebaiknya bersandar pada figur-figur yang telah terbukti memiliki integritas, seperti kiai, pemuka agama, tokoh masyarakat sipil, dosen, maupun profesor di lingkungan kampus. Kepercayaan terhadap sosok-sosok tersebut dapat membantu gerakan tetap berjalan secara lebih terarah, sehat, dan konstruktif.

Pada Akhirnya, Demos Tidak Boleh Tidur

Political fatigue merupakan respons yang manusiawi di tengah akumulasi kekecewaan terhadap berbagai dinamika politik. Ketika masyarakat berulang kali merasa bahwa kritik, partisipasi, maupun aksi kolektif tidak menghasilkan perubahan yang berarti, rasa lelah menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Prof. Hamdi Muluk dan Namoradiarta Siahaan, kelelahan tidak boleh berubah menjadi sikap apatis. Sebab, ketika masyarakat berhenti percaya bahwa keterlibatan mereka memiliki arti, demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya, yakni partisipasi warga negara.

Karena itu, tantangan terbesar bukanlah menghilangkan rasa lelah, melainkan menemukan cara untuk tetap bertahan di tengah kelelahan tersebut. Mengubah cara pandang terhadap perjuangan, membangun gerakan yang lebih terorganisasi, mengedepankan analisis ilmiah, menjaga kesehatan mental, serta membangun jejaring yang kredibel merupakan berbagai upaya agar semangat mengawal demokrasi tetap terpelihara tanpa harus mengorbankan diri hingga mengalami burnout.

Prof. Hamdi Muluk kembali mengingatkan kita tentang kredo demokrasi dari Yunani Kuno bahwa demos atau rakyat tidak boleh tidur. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban dapat mengalami kemunduran ketika institusi moralitas, seperti kampus dan masyarakat sipil, kehilangan keberanian untuk mengawasi kekuasaan. Oleh karena itu, sebesar apa pun rasa lelah yang muncul, masyarakat terutama mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan moral dan intelektual perlu tetap menjaga daya kritis, terus bersuara, dan konsisten mengawal jalannya pemerintahan. Sebab, ancaman terbesar bagi demokrasi bukanlah masyarakat yang lelah, melainkan masyarakat yang berhenti peduli.

Daftar Pustaka

CSIS (Centre for Strategic and International Studies). (2022). Survei Nasional CSIS: Pemilih Muda dan Pemilu 2024. https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Final_Rilis_Survei_CSIS_26_September_2022.pdf

Digital Media and Society Research Group (DiMS-RG) Universitas Hasanuddin. (2026). Why are Indonesian youth tuning out political news? https://trg.unhas.ac.id/dims-rg/2026/03/16/why-are-indonesian-youth-tuning-out-political-news/

IDN Research Institute. (2024). Indonesia Gen Z Report 2024. Diakses melalui Databoks: https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/cc9c63b6b015cc3/media-sosial-jadi-sumber-utama-gen-z-dalam-mengakses-berita

IDN Research Institute (dikutip dalam KPU Kota Blitar). (2026). Gen Z dan krisis legitimasi politik: Ketika demokrasi kehilangan kepercayaan anak muda. https://kota-blitar.kpu.go.id/blog/read/8922_gen-z-dan-krisis-legitimasi-politk-ketika-demokrasi-kehilangan-kepercayaan-anak-muda

Indikator Politik Indonesia. (2025). Survei nasional: Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Diakses melalui Tribunnews: https://www.tribunnews.com/nasional/7752594/survei-indikator-dinilai-gagal-wakili-suara-rakyat-dpr-jadi-lembaga-paling-tidak-dipercaya-publik

Katadata Insight Center. (2023). Politik di mata anak muda: Persepsi dan kecenderungan Gen Z & Milenial terhadap capres, parpol, dan kampanye Pemilu 2024. https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/a94179ba6d6d83a/ini-sumber-yang-diandalkan-anak-muda-untuk-cari-informasi-politik

Maverick Indonesia. (2022). Analytic Fellowship Report: Preferensi konten berita Gen Z Indonesia. Diakses melalui Marketing.co.id: https://marketing.co.id/kata-siapa-gen-z-tidak-tertarik-berita-sosial-politik/

Milli, S., Carroll, M., Wang, Y., Pandey, S., Zhao, S., & Dragan, A. D. (2025). Engagement, user satisfaction, and the amplification of divisive content on social media. PNAS Nexus, 4(3), pgaf062. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf062

Zainudin, A. (2024). Peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi Generasi Z di pedesaan pada Pemilu Tahun 2024: Suatu studi di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang. FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 22(2). https://doi.org/10.51826/fokus.v22i2.1232