Economica
  • Hard News
    • Soft News
  • Sastra
  • Mild Report
    • In-Depth
  • Penelitian
    • Kilas Riset
    • Mini Economica
    • Cerita Data
    • Penelitian Economica
  • Kajian
  • Majalah Economica
  • UI Guide
No Result
View All Result
Economica
  • Hard News
    • Soft News
  • Sastra
  • Mild Report
    • In-Depth
  • Penelitian
    • Kilas Riset
    • Mini Economica
    • Cerita Data
    • Penelitian Economica
  • Kajian
  • Majalah Economica
  • UI Guide
No Result
View All Result
Economica
Home Mild Report

‘Aman Terkendali’? Menghitung Luka Bakar Ibu Pertiwi

membaca dampak karhutla 2026 dari data

by Fari Abiyyu Santoso, Muhammad Fawaz & Julizcha Sucita Hidayat
19 November 2026
in Mild Report

“Alhamdulillah, kualitas udara di Kalimantan Timur masih semuanya aman terkendali, masih dalam kondisi yang aman, masih aman,” ujar Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur, ketika menanggapi situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada September 2026.

Namun, di tengah pernyataan tersebut, langit Kalimantan justru memperlihatkan pemandangan yang seolah menyerupai lanskap padang pasir, tertutup kabut asap berwarna jingga.

Apa yang disebut aman oleh pemerintah rupanya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat. Di Tenggarong, Kutai Kartanegara, seorang warga bernama Devi justru mengeluhkan kondisi udara yang semakin mengkhawatirkan. “Napas sesak, terus pusing juga, mata mulai perih dan pandangan juga mulai terganggu karena kabutnya tebal,” ungkapnya kepada iNews pada 17 September 2026. Pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa di balik klaim kondisi yang terkendali, masyarakat masih harus berhadapan langsung dengan dampak karhutla.

Pengalaman Devi di Tenggarong bukanlah gambaran yang berdiri sendiri. Di provinsi tetangga, Kalimantan Tengah, kondisi kualitas udara bahkan menunjukkan situasi yang lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan pada 3 November 2026, Kotawaringin Timur dan Palangka Raya masing-masing mencatat nilai 580 dan 348 pada parameter PM2.5 dalam Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Keduanya masuk dalam kategori berbahaya bagi kesehatan. PM2.5 merupakan partikel halus berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat terhirup hingga masuk ke dalam paru-paru.

Dampaknya juga terlihat pada catatan kesehatan dan pendidikan. Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla sejak 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, sebanyak 223 sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada pekan ketiga Oktober demi mengurangi paparan asap terhadap peserta didik. Dengan demikian, karhutla tidak lagi sekadar membakar kawasan hutan dan lahan. Dampaknya telah menjalar ke kesehatan masyarakat, mengganggu kegiatan pendidikan, bahkan melintasi batas negara hingga kawasan Asia Tenggara.

Ketika kondisi yang begitu nyata masih disebut aman, persoalannya tentu tidak berhenti pada perbedaan pernyataan dan kenyataan di lapangan. Ada pertanyaan yang lebih besar. sejauh mana pemerintah mampu mencegah kebakaran meluas, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan menangani persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau? Untuk menjawabnya, tulisan ini akan menelusuri perkembangan karhutla sepanjang 2026, mengevaluasi respons pemerintah, serta melihat sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mengatasi persoalan tersebut.

Situasi sebaran dan perkembangan karhutla 2026

Karhutla merupakan kebakaran yang terjadi di kawasan hutan maupun lahan akibat faktor alam atau aktivitas manusia. Untuk melihat skalanya, luas area terbakar dan persebaran titik panas (hotspot) perlu diperhatikan. Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang dikutip Kompas mencatat sekitar 202 ribu hektare lahan terbakar selama Januari–Juli 2026, setara kurang lebih tiga kali luas DKI Jakarta. Sementara itu, titik panas yang terdeteksi satelit merupakan indikasi anomali suhu permukaan, bukan bukti pasti kebakaran. Meski demikian, persebarannya dapat menjadi peringatan dini bagi petugas untuk memeriksa wilayah rawan kebakaran.

Risiko kebakaran semakin tinggi ketika kemarau dan El Niño membuat lahan mengering, terutama di kawasan gambut. Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya persoalan. Indonesia telah memiliki aturan perlindungan gambut melalui PP No. 71 Tahun 2014 dan PP No. 57 Tahun 2016, serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar berjalan, mulai dari pengawasan konsesi hingga pengelolaan lahan dan kesiapan pemadaman.

Lalu, di mana saja ancaman tersebut terkonsentrasi? Peta berikut memberikan gambaran persebaran deteksi titik panas di Sumatra dan Kalimantan.

 

Peta tersebut menunjukkan konsentrasi titik panas di sejumlah bagian Kalimantan, terutama Kalimantan bagian tengah, selatan, dan timur, serta beberapa wilayah di Sumatra. Tercatat 1.717 deteksi titik panas dalam periode pengamatan tersebut. Persebaran ini memperlihatkan bahwa ancaman karhutla tidak terpusat pada satu wilayah saja. Karena itu, upaya pencegahan dan pemadaman membutuhkan koordinasi lintas provinsi, terutama di kawasan yang memiliki risiko kebakaran tinggi. 

Jika peta menunjukkan di mana titik panas terdeteksi, grafik berikut memperlihatkan bagaimana jumlahnya berubah dari waktu ke waktu. Deteksi hotspot di Kalimantan berfluktuasi sepanjang Agustus hingga Oktober, dengan beberapa lonjakan pada periode tersebut. Pola ini mengingatkan bahwa ancaman kebakaran tidak datang sekali lalu selesai. Pengawasan perlu berlangsung konsisten sepanjang musim rawan, bukan baru ramai ketika grafik kembali menanjak. Di balik angka-angka itu, ada pertanyaan berikutnya: sejauh mana api dan asap memengaruhi kehidupan masyarakat? 

Karhutla bukan hanya tentang hutan

  • Kesehatan dan kualitas hidup 

Titik panas memberi petunjuk tentang lokasi yang perlu diwaspadai. Namun, dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat sering kali datang melalui asap. Partikel halus tersebut dapat terbawa angin dan masuk jauh ke saluran pernapasan. Paparannya dapat memicu iritasi, batuk, sesak napas, memperburuk asma, serta meningkatkan risiko gangguan jantung dan paru-paru. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit pernapasan atau kardiovaskular menghadapi risiko lebih besar. Dampak ini tercermin pada data Kementerian Kesehatan: hingga 21 Oktober 2026, tercatat 333.470 kasus ISPA secara kumulatif di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak, dihitung sejak 18 Agustus. Angka tersebut menunjukkan besarnya beban kesehatan di wilayah terdampak, meski tidak berarti setiap kasus dapat secara otomatis diatribusikan hanya kepada asap karhutla. 

Pada 4 September 2026, sejumlah stasiun pemantauan mencatat kualitas udara yang tidak sehat. Jambi dan Palangkaraya sama-sama mencatat AQI 191, sementara Palembang, Jakarta, dan Pekanbaru berada di kisaran 156–157. Dalam skala AQI, angka tersebut masuk kategori tidak sehat (151–200). Artinya, dampak pencemaran tidak hanya mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, tetapi juga dapat mulai dirasakan masyarakat umum, terutama mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Aktivitas seperti bekerja, bersekolah, berolahraga, bahkan sekadar bepergian menjadi lebih berisiko ketika udara yang dihirup tercemar. 

Namun, angka tersebut baru menggambarkan kondisi pada satu waktu pengamatan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kualitas udara akan segera membaik atau justru semakin memburuk dalam beberapa hari ke depan. Untuk melihat perkembangannya, grafik berikut memperlihatkan proyeksi konsentrasi PM2.5 selama delapan hari di empat kota terdampak karhutla.

Grafik berikut memperkirakan bahwa pencemaran udara masih akan berlangsung dalam beberapa hari setelah pengamatan pada 4 September 2026. Di Pekanbaru, misalnya, konsentrasi PM2.5 diproyeksikan melampaui 200 µg/m³ selama beberapa hari sebelum berangsur menurun menjelang akhir periode prakiraan. Artinya, kondisi udara yang buruk tidak serta-merta membaik dalam satu atau dua hari. Masyarakat masih berpotensi terpapar polusi dalam waktu yang lebih panjang. Karena itu, pemerintah perlu menggunakan informasi ini untuk memberikan peringatan dini, mengimbau pembatasan aktivitas luar ruang, serta memastikan layanan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan tersedia.

  • Pendidikan, mobilitas, dan kegiatan ekonomi 

Dampak asap tidak berhenti pada tubuh orang yang menghirupnya. Ketika kualitas udara memburuk, sekolah dapat mengalihkan pembelajaran ke rumah atau menghentikan kegiatan luar ruang. Skalanya terlihat dari pemantauan Kemendikdasmen pada 15–17 Oktober 2026. sebanyak 66.329 satuan pendidikan di 113 kabupaten/kota pada 20 provinsi menghentikan pembelajaran tatap muka, dengan sekitar 8,39 juta peserta didik terdampak. Langkah ini penting untuk melindungi kesehatan, tetapi tetap membawa konsekuensi: waktu belajar berkurang dan pembelajaran jarak jauh tidak selalu mudah diakses oleh siswa yang memiliki keterbatasan internet, perangkat, atau pendampingan di rumah. Jadi, menghitung berapa sekolah yang diliburkan saja belum cukup; perlu dilihat juga berapa lama kegiatan belajar terganggu dan siapa yang paling kesulitan mengejar ketertinggalan.

Gangguan serupa merembet ke mobilitas dan pekerjaan. Jarak pandang yang rendah dapat menghambat penerbangan, pelayaran, serta lalu lintas darat. Di Bandara Supadio, Pontianak, jarak pandang dilaporkan turun hingga sekitar 100–200 meter pada 3 September 2026. Pada 12 September, manajemen bandara mencatat 30 penerbangan dibatalkan ketika jarak pandang berada di kisaran 300–500 meter. Penundaan dan pembatalan perjalanan menambah biaya penumpang maupun perusahaan, mengganggu rantai pasok, dan membuat distribusi barang lebih tidak pasti. Pada saat yang sama, pekerja informal, pedagang kecil, petani, dan pelaku usaha yang mengandalkan aktivitas luar ruang berisiko kehilangan jam kerja dan pendapatan. Bebannya tidak terbagi rata: rumah tangga berpendapatan rendah biasanya memiliki ruang lebih sempit untuk menghindari paparan atau menanggung biaya tambahan.

  • Biaya ekonomi dan fiskal 

Ketika sekolah terganggu, perjalanan tertunda, dan jam kerja hilang, dampak karhutla mulai terlihat dalam bentuk kerugian ekonomi. Biayanya bukan hanya berasal dari kayu atau lahan yang terbakar, tetapi juga dari terganggunya produksi, perdagangan, transportasi, hingga kegiatan rumah tangga. Kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), lembaga riset yang mengkaji kebijakan ekonomi, memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp340,38 triliun atau sekitar 2,69% PDB, berdasarkan data hingga 20 Oktober 2026.

Untuk menghitungnya, CELIOS menggunakan metode Interregional Input-Output (IRIO), yaitu metode yang melihat bagaimana gangguan pada satu sektor ekonomi dapat merambat ke sektor lain, termasuk di wilayah berbeda. Hasilnya, sektor kehutanan dan penebangan kayu mencatat estimasi kerugian terbesar, yakni Rp262,33 triliun atau sekitar 77,1% dari total kerugian ekonomi. Besarnya angka ini berkaitan dengan kerusakan aset kehutanan, termasuk tegakan hutan, serta biaya pemulihannya. Jadi, angka tersebut menunjukkan besarnya kerugian yang ditanggung sektor kehutanan, bukan keuntungan yang diperoleh ataupun bukti bahwa seluruh pelaku usaha di sektor tersebut menjadi penyebab kebakaran. Sebagai perbandingan, sektor perdagangan besar dan eceran mencatat kerugian sekitar Rp18,20 triliun.

Grafik menunjukkan bahwa kerugian ekonomi terbesar berada pada sektor kehutanan dan penebangan kayu, dengan estimasi mencapai Rp262,33 triliun atau sekitar 77,1% dari total kerugian ekonomi. Angka ini mungkin terlihat janggal karena nilainya jauh melampaui sektor lain, seperti perdagangan besar dan eceran yang diperkirakan mengalami kerugian Rp18,20 triliun. Namun, perhitungan CELIOS tidak hanya memasukkan kehilangan produksi kayu, tetapi juga nilai aset tegakan hutan yang rusak dan biaya restorasi lahan yang terbakar. Dengan demikian, besarnya angka tersebut mencerminkan nilai kerusakan sumber daya hutan beserta kebutuhan pemulihannya, bukan semata-mata kerugian akibat aktivitas ekonomi yang terganggu oleh kabut asap.

Kerugian karhutla juga tidak berhenti pada sektor kehutanan. Melalui model IRIO, CELIOS memperhitungkan bagaimana kerusakan di satu sektor dapat merambat ke kegiatan ekonomi lainnya. Hasilnya, sektor-sektor di luar kehutanan menanggung estimasi kerugian sekitar Rp78,05 triliun. Perdagangan, pertambangan, industri pengolahan, hingga transportasi ikut terdampak karena memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi di wilayah yang mengalami kebakaran. Artinya, kerusakan hutan pada akhirnya dapat menjadi beban bagi sektor-sektor lain yang bahkan tidak berhubungan langsung dengan lokasi kebakaran.

Dampak tersebut juga berpotensi menekan keuangan publik. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk pemadaman, layanan kesehatan, bantuan bagi masyarakat terdampak, dan pemulihan ekosistem. Di saat yang sama, melemahnya aktivitas ekonomi berpotensi mengurangi penerimaan daerah. CELIOS memperkirakan potensi kehilangan penerimaan pajak daerah mencapai Rp4,06 triliun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa karhutla menimbulkan tekanan dari dua arah: kebutuhan belanja penanganan meningkat, sementara potensi penerimaan daerah justru menurun.

  • Dampak lintas batas 

Peta ini menunjukkan bahwa kualitas udara yang memburuk tidak hanya tercatat di Indonesia, tetapi juga di sejumlah wilayah Malaysia, Singapura, dan Brunei pada tanggal pengamatan. Asap bergerak mengikuti kondisi atmosfer, bukan garis batas negara. Karena itu, karhutla menjadi persoalan regional yang membutuhkan koordinasi, pertukaran informasi, dan kerja sama ASEAN. Ketika dampaknya sudah melintasi batas negara, respons pemerintah pun tidak bisa dinilai hanya dari apa yang terjadi di lokasi kebakaran, tetapi juga dari upaya mengantisipasi dan meminimalkan dampak lintas batas. 

Pemerintah, Karhutla dan dunia

Di dalam negeri, pemerintah mengandalkan pemadaman darat dan udara, patroli, pembasahan lahan, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, upaya tersebut menghadapi kendala cuaca dan logistik. El Niño yang kuat membuat lahan semakin kering, sementara asap tebal membatasi jarak pandang helikopter. Minimnya potensi awan hujan juga menghambat OMC. Di Kalimantan Tengah, pemerintah akhirnya memperkuat pemadaman darat dengan mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan.

Di tengah situasi tersebut, komunikasi pemerintah kepada publik justru menuai sorotan. Sejumlah kepala daerah dinilai menggambarkan kondisi karhutla sebagai terkendali, meskipun masyarakat masih menghadapi paparan asap dan gangguan aktivitas. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, misalnya, pada 15 September 2026 menyebut kondisi masih aman, meskipun sekolah diliburkan dan masker dibagikan kepada masyarakat. Pernyataan ini menimbulkan sebuah pertanyaan. jika kondisi masih dianggap aman, mengapa aktivitas masyarakat harus dibatasi? Kendala teknis memang perlu dipahami, tetapi pemerintah juga perlu menyampaikan kondisi secara terbuka agar tidak menambah kebingungan publik.

Sementara itu, keterbatasan penanganan di dalam negeri turut diikuti dukungan dari negara lain. Jepang mengirimkan tiga helikopter CH-47 Chinook yang tiba di Kalimantan Barat pada 10 September 2026. Operasi baru dimulai enam hari kemudian setelah persiapan teknis dan koordinasi. Hingga misi berakhir pada 29 September, ketiganya telah melaksanakan lebih dari 40 operasi udara dan menjatuhkan sekitar 220 ton air. Malaysia juga menawarkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam kebakaran pada 18 September. Namun, pembahasan teknis dan penentuan mekanisme bantuan masih berlangsung hingga Oktober. Situasi ini memperlihatkan bahwa menerima bantuan tidak cukup hanya dengan menyatakan kesediaan; pemerintah juga harus memastikan dukungan tersebut dapat segera dioperasikan.

Di tengah persoalan tersebut, pemerintah tetap menegaskan bahwa kapasitas nasional masih mencukupi. Pada 12 Oktober, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan bahwa karhutla belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional karena dinilai masih mampu ditangani pemerintah. Namun, persoalan ini tidak hanya menyangkut kemampuan Indonesia menangani kebakaran di wilayahnya sendiri. Asap yang menyebar hingga negara tetangga membuat penanganan karhutla turut menjadi perhatian internasional. Ketegangan terlihat ketika Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa Indonesia bukan hanya mengirim asap ke Singapura dan Malaysia, tetapi juga memasok oksigen melalui hutannya. Pernyataan tersebut mendapat kritik dari Menteri Senior Singapura K. Shanmugam yang menilainya mengecewakan, terutama karena masyarakat negaranya juga terdampak pencemaran udara. 

Berbeda dengan Singapura yang menyampaikan kritik secara terbuka, Malaysia memilih jalur diplomatik untuk mendorong penanganan bersama. Perbedaan respons ini menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar persoalan domestik. Ketika dampak kebakaran melintasi batas negara, pemerintah Indonesia tidak cukup hanya menyatakan bahwa kapasitas nasional masih memadai, tetapi juga perlu menunjukkan keseriusan dalam mengurangi dampak yang harus ditanggung negara tetangga.

Kendala alam dan logistik memang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah. Namun, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab untuk memastikan penanganan berjalan efektif, bantuan terkoordinasi, dan informasi disampaikan secara transparan. Mempertahankan kapasitas nasional tentu penting, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk mengabaikan dukungan yang dapat mempercepat penanganan. Sebab, ketika asap sudah menyeberangi batas negara, klaim bahwa keadaan terkendali tidak cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia maupun negara tetangga.

Karhutla bukan hanya api

Dampak karhutla tidak serta-merta berakhir ketika api berhasil dipadamkan. Lahan gambut yang terbakar masih membutuhkan pemulihan melalui perbaikan tata air, revegetasi, dan pemantauan agar tidak kembali rentan terbakar. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian juga membutuhkan dukungan untuk memulihkan kegiatan ekonominya, sementara mereka yang terdampak asap tetap memerlukan akses layanan kesehatan. Tanpa pemulihan yang menyeluruh, kebakaran mungkin berhenti untuk sementara, tetapi kerusakan lingkungan dan beban ekonomi masyarakat dapat berlangsung jauh lebih lama.

Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul. Ada tiga tahap yang perlu berjalan beriringan. Pertama, pencegahan melalui pengawasan konsesi, pengelolaan tata air gambut, deteksi dini, keterbukaan data titik panas, dan penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar. Kedua, penanganan darurat yang mencakup pemadaman efektif, perlindungan kesehatan, komunikasi risiko yang jelas, serta dukungan bagi sekolah dan pekerja terdampak. Ketiga, pemulihan ekosistem dan penghidupan masyarakat yang disertai penegakan hukum agar kerusakan serupa tidak terus berulang.

Ketiga tahap tersebut menunjukkan bahwa karhutla sesungguhnya bukan sekadar persoalan kebakaran hutan, melainkan persoalan tata kelola risiko yang dampaknya menjalar ke kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, keuangan publik, hingga hubungan antarnegara. Peta titik panas menunjukkan luasnya wilayah yang perlu diawasi, data kualitas udara memperlihatkan ancaman terhadap kesehatan, sementara estimasi CELIOS menggambarkan besarnya biaya ekonomi yang harus ditanggung berbagai sektor. Seluruhnya memperlihatkan bahwa ketika pencegahan gagal, biaya penanganan dan pemulihan akan jauh lebih besar.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak semestinya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan atau seberapa meyakinkan pejabat menyatakan keadaan terkendali. Ukurannya adalah apakah risiko kebakaran benar-benar berkurang, masyarakat terlindungi, ekosistem pulih, dan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebab, ketika asap mulai menghilang, bukan berarti persoalannya ikut selesai. Justru pada saat itulah pemerintah harus membuktikan bahwa karhutla tidak akan kembali menjadi krisis yang sama pada musim berikutnya.

 

Referensi

ASEAN Specialised Meteorological Centre. (2026, October 29). Review of regional haze situation for September 2026. https://asmc.asean.org/review-of-regional-haze-situation-for-september-2026/

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026, September 17). Prakiraan cuaca Indonesia sepekan periode 18–24 September 2026: El Niño sangat kuat masih berdampak, tetap waspada hujan akibat fenomena atmosfer di sebagian wilayah. https://www.bmkg.go.id/cuaca/potensi-hujan-sepekan/prakiraan-cuaca-indonesia-sepekan-periode-18-24-september-2026-el-nino-sangat-kuat-masih-berdampak-tetap-waspada-hujan-akibat-fenomena-atmosfer-di-sebagian-wilayah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026a, September 21). Evaluasi penanganan karhutla Kalimantan Tengah, BNPB perkuat pemadaman darat. https://bnpb.go.id/berita/evaluasi-penanganan-karhutla-kalimantan-tengah-bnpb-perkuat-pemadaman-darat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026b, September 30). Jepang akhiri dukungan pemadaman karhutla wilayah Kalimantan. https://www.bnpb.go.id/berita/jepang-akhiri-dukungan-pemadaman-karhutla-wilayah-kalimantan

Bernama. (2026b, October 15). Malaysia has no plans to take legal action or issue diplomatic note over haze, says Tok Mat. The Star. https://www.thestar.com.my/news/nation/2026/10/15/malaysia-has-no-plans-to-take-legal-action-or-issue-diplomatic-note-over-haze-says-tok-mat

CNN Indonesia. (2026, October 12). Dudung ungkap alasan karhutla belum jadi status bencana nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261012194344-32-1414566/dudung-ungkap-alasan-karhutla-belum-jadi-status-bencana-nasional/amp

Diahwahyuningtyas, A. (2026, October 15). Karhutla Indonesia capai 202.000 hektare, setara 6 kali Surabaya dan 3 kali Jakarta. Kompas.com. https://amp.kompas.com/tren/read/2026/10/15/161500465/karhutla-indonesia-capai-202.000-hektare-setara-6-kali-surabaya-dan-3-kali

Ganesan, N. (2026, October 19). Shanmugam calls Indonesian official’s “oxygen” remarks disappointing, welcomes Prabowo’s actions on haze. CNA. https://www.channelnewsasia.com/singapore/haze-indonesia-official-oxygen-comments-disappointing-shanmugam-6471166

Huda, N., & Adhinegara, B. Y. (2026, November 2). Membakar hutan, hanguskan ekonomi: Dampak karhutla terhadap biaya ekonomi dan biaya kesehatan [Laporan penelitian]. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). https://celios.co.id/publications/membakar-hutan-hanguskan-ekonomi-dampak-karhutla-terhadap-biaya-ekonomi-dan-biaya-kesehatan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026, October 17). Pemantauan pembelajaran terdampak asap karhutla 2026. https://spab.kemendikdasmen.go.id/web/dashboard/Dashboard_Pemantauan_Karhutla_17Okt2026.html

Kiely, L., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Papargyropoulou, E., Conibear, L., Wiedinmyer, C., Knote, C., & Adrianto, H. A. (2021). Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland. Nature Communications, 12(1), Article 7044. https://doi.org/10.1038/s41467-021-27353-x

NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS). (n.d.). Active fire data: VIIRS 375 m (Suomi-NPP and NOAA-20). Retrieved November 14, 2026, from https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/

National Disaster Management Agency (NADMA), Malaysia. (2026, October 12). Haze: Malaysia still awaiting Indonesia’s response to firefighting aid offer – DPM Zahid. https://www.nadma.gov.my/bi/media-en/news/7358-haze-malaysia-still-awaiting-indonesia-s-response-to-firefighting-aid-offer-dpm-zahid

Prasetyo, M. R. B. E. (2026a, November 4). Kemenkes: ISPU di Palangka Raya dan Kotim dalam kategori berbahaya. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5831851/kemenkes-ispu-di-palangka-raya-dan-kotim-dalam-kategori-berbahaya

Prasetyo, M. R. B. E. (2026b, October 22). Kemenkes tangani 333.470 kasus ISPA dampak karhutla. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5805260/kemenkes-tangani-333470-kasus-ispa-dampak-karhutla

Presiden Republik Indonesia. (2026, September 18). Keterangan pers Presiden Republik Indonesia usai pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. https://presidenri.go.id/transkrip/keterangan-pers-presiden-republik-indonesia-usai-pertemuan-dengan-wakil-perdana-menteri-malaysia/

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun2009

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5513/pp-no-71-tahun-2014

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5778/pp-no-57-tahun-2016

Sani, S. (2026, September 12). Kabut asap turunkan visibility, sejumlah penerbangan Bandara Supadio dibatalkan. RRI. https://rri.co.id/pontianak/regional/2724927/kabut-asap-turunkan-visibility-sejumlah-penerbangan-bandara-supadio-dibatalkan

World Air Quality Index Project. (n.d.). Air quality data and forecast API. Retrieved November 14, 2026, from https://aqicn.org/api/

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

Yahya, R. A. (2026, October 13). Respons 5 gubernur Kalimantan soal kebakaran hutan dan lahan. Tirto. https://tirto.id/respons-5-gubernur-kalimantan-soal-kebakaran-hutan-dan-lahan-hDPP

 

Related Posts

Seberapa Mahal Piala UCL?
Mild Report

Seberapa Mahal Piala UCL?

Paylater sebagai Ilusi Kemudahan: Dampaknya terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat
Mild Report

Paylater sebagai Ilusi Kemudahan: Dampaknya terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat

  • Tentang
  • Kontak
  • Kebijakan Privasi

© Badan Otonom Economica

No Result
View All Result
  • Hard News
    • Soft News
  • Sastra
  • Mild Report
    • In-Depth
  • Penelitian
    • Kilas Riset
    • Mini Economica
    • Cerita Data
    • Penelitian Economica
  • Kajian
  • Majalah Economica
  • UI Guide