Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (01/05) dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Massa dari berbagai profesi, mulai dari buruh pabrik, petani, hingga nelayan, memadati kawasan Gedung DPR sambil berorasi di atas mobil pickup berhiaskan spanduk protes. Berbeda dari massa yang merayakan May Day di Monas, GEBRAK secara tegas memilih DPR sebagai titik aksi untuk menyuarakan tuntutan yang dinilai belum juga dituntaskan.
Tuntutan Para Buruh
Benni Wijaya (Benni), Deputi Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menyampaikan bahwa tuntutan umum buruh dalam aksi ini mencakup upah layak, hidup layak, dan kerja layak. Di antara ketiganya, ia menegaskan satu agenda yang harus menjadi prioritas bersama kaum buruh dan tani, yakni reforma agraria. “Agenda reforma agraria itu juga harus menjadi perhatian dari kaum buruh dan kaum tani. Ini menjadi sebuah perjuangan bersama karena kaum buruh dan kaum tani itu berasal dari sistem yang menindas yang sama, dan lawannya juga sama,” ujarnya.
Benni menjelaskan bahwa rendahnya upah buruh berakar dari masalah struktural di pedesaan. Perampasan tanah dan penggusuran wilayah adat oleh pengembang besar memaksa warga desa kehilangan aset produksi mereka, sehingga tidak ada pilihan selain berurbanisasi ke kota. Penumpukan tenaga kerja itulah yang kemudian menekan posisi tawar buruh di hadapan pengusaha.
Tuntutan serupa turut disuarakan Milaitul Janna dan Pindi Wulandari, karyawati PT. Taekwang Subang yang tergabung dalam Serikat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Milaitul menyebutkan hak cuti melahirkan dan perbaikan jam kerja sebagai tuntutan yang paling mendesak. “Banyak sih, salah satunya itu seperti hak cuti melahirkan, atau jam kerja, dan lain sebagainya,” ujarnya. Pindi menambahkan bahwa aksi tahun ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan tahun sebelumnya yang belum terealisasikan. “Ada yang sudah terealisasikan, ada juga yang belum. Yang belumnya hari ini sedang kita perjuangkan,” tegasnya.
Pengesahan UU PPRT
Salah satu tuntutan yang akhirnya dipenuhi pemerintah adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day di Monas pada hari yang sama. Benni mengapresiasi langkah tersebut, tetapi menolak keras menyebutnya sebagai hadiah dari pemerintah. “Ini bukan hadiah dari pemerintah. Ini sebenarnya buah dari perjuangan buruh yang sudah puluhan tahun,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang saja tidak cukup, implementasi di lapangan harus diawasi ketat, mengingat banyak regulasi pro-rakyat yang selama ini tidak berjalan sesuai amanat.
Aksi May Day di Monas
Sikap GEBRAK menolak hadir di Monas bukan sekadar aksi simbolis. Benni menyatakan bahwa bergabung dalam perayaan di Monas sama dengan “berpesta di atas penderitaan rakyat”, sebab kondisi buruh, petani, dan pekerja perkebunan dinilai belum membaik, bahkan cenderung memburuk. Aksi di depan Gedung DPR justru dipilih sebagai ruang tekanan politik untuk mendesak pembahasan regulasi satgas PHK dan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang dijanjikan sejak Hari Tani tahun lalu. Dalam barisan yang sama, komunitas nelayan Cilincing yang diwakili Edy turut bergabung untuk pertama kalinya, guna menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Jakarta Utara yang kini berdampak langsung pada kehidupan mereka. “Tolak reklamasi, intinya itu,” ujarnya singkat.
Harapan Buruh yang Tak Berubah
Di balik aksi yang memadati ibu kota, para demonstran menitipkan harapan yang sama: pemerintah segera merealisasikan tuntutan yang selama ini tak kunjung direalisasikan, mulai dari upah manusiawi bagi buruh, kedaulatan lahan bagi petani, hingga perlindungan ruang hidup nelayan.
Bagi mereka, May Day bukan hanya sekadar agenda tahunan untuk turun ke jalan. “Kita tidak bisa hanya berpuas diri dengan kemenangan-kemenangan kecil, yang kita inginkan adalah perubahan secara struktural,” ungkap Benni, mengingatkan bahwa selama kebijakan belum berpihak pada rakyat, perjuangan ini tidak akan berhenti.
Editor: Nawla Marva, Linda Novilia
Ilustrasi: Diniar Arini
#SebatasKataKataBukanBudayaKami
