The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia

Pendahuluan

Selama dekade terakhir, terdapat peningkatan kekhawatiran mengenai meningkatnya penggunaan media sosial untuk memanipulasi opini publik. Meskipun operasi pengaruh di dunia maya telah lama dikaitkan dengan perang dan campur tangan informasi asing, namun semakin banyak pula yang digunakan dalam urusan politik dalam negeri. Bukti yang mendukung prevalensi “operasi pengaruh domestik” melalui media sosial semakin bertambah. Seperti misalnya, penelitian dari Martin et al. (2023) menemukan operasi ini sudah berjalan di dua puluh lima negara dan diperkirakan akan terus berkembang.

Mengingat dampak yang besar dan terus berkembang yang dimiliki pasukan siber terhadap perdebatan publik dan demokrasi, ada kebutuhan mendesak untuk lebih memahami operasi ini: bagaimana pasukan siber diorganisasi dan didanai, bagaimana kampanye mereka dirancang, dan apa yang memotivasi cybertroops untuk melakukan pekerjaan semacam ini?

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui wawancara dengan lima puluh dua orang yang terlibat dalam kampanye media sosial yang didanai secara diam-diam dan terkoordinasi untuk memanipulasi opini publik di Indonesia.

Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menelisik istilah mengenai Cybertrooper. Peneliti mengusulkan agar operasi yang memengaruhi opini publik ini dapat dibedakan dengan memperhatikan berbagai jenis aktor yang terlibat di dalamnya. Mengambil inspirasi dari penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti mengusulkan untuk membedakan aktor-aktor yang ada berdasarkan dua dimensi komparatif utama: apakah mereka dibayar (secara diam-diam), dan apakah mereka menggunakan akun anonim. 

Tabel 1 merangkum bagaimana dimensi-dimensi ini berfungsi untuk membedakan empat jenis aktor yang berbeda.

Sumber. Wijayanto et.al, 2019

Dimensi komparatif pertama ialah mengenai apakah para aktor dibayar secara diam-diam, baik dalam bentuk gaji bulanan (untuk durasi kampanye yang berjalan lebih lama) atau biaya per kampanye, tweet, atau akun. Aspek finansial ini yang membedakan cybertroopers dan Influencer dengan aktivis media sosial dan voluntary troll – semacam pengguna internet yang sengaja memposting komentar yang provokatif dan memecah belah. 

Dimensi komparatif kedua berkaitan dengan apakah aktor yang berpartisipasi menggunakan akun anonim atau akun pribadi mereka. Ini merupakan pembeda antara cybertroopers, troll sukarela dari aktivis media sosial, dan influencer yang biasanya menggunakan identitas asli mereka (Riedl dkk. 2023). Jadi, cybertroopers adalah mereka yang dibayar secara diam-diam untuk menyebarkan pesan politik tertentu menggunakan akun media sosial yang menggunakan identitas palsu atau tidak mencantumkan nama pribadi.

Penelitian ini mengkarakteristikan pasukan siber kedalam 3 karakteristik. Pertama adalah para pasukan siber dibayar secara diam-diam. Kedua, pasukan siber kebanyakan menggunakan akun anonim atau palsu. Ketiga, koordinasi terpadu kampanye daring untuk mempengaruhi opini publik melalui jaringan yang terorganisir. Koordinasi ini termasuk pembagian tugas dalam tim yang terorganisir dengan baik, waktu posting yang terkoordinasi, dan penyebaran bersama dari konten yang dibagikan dan dipilih secara strategis.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan alat analisis media sosial dari Drone Emprit Academic untuk menelusuri tweet terkait 5 debat publik yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, yaitu pemilihan presiden tahun 2019, kebijakan COVID-19 di Indonesia, kepemimpinan Partai Demokrat, dan penerapan dua undang-undang kontroversial mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan undang-undang yang bersifat pro-bisnis (UU Omnibus Law). Peneliti kemudian menganalisis akun yang memiliki postingan bervolume tinggi untuk diidentifikasi kejanggalannya berdasarkan tiga kriteria : partisipasi dalam penyebaran narasi tertentu secara tiba-tiba, frekuensi berbagi konten serupa dengan akun lain, dan kurangnya interaksi yang berarti dengan akun lain. Selain itu, peneliti juga mewawancarai influencer dan aktor lain yang terlibat dalam aktivitas ini. Proses seleksi yang dilakukan oleh para peneliti ini berhasil mewawancarai lima puluh dua orang yang terlibat dalam pasukan siber.

Organisasi Pasukan Cyber 

Cybertroopers, yang biasa dikenal dengan sebutan buzzer, merupakan pasukan siber yang berada di tingkatan paling rendah, dan biasanya berjumlah banyak dalam operasi mempengaruhi opini publik. Pekerjaan mereka biasanya terdiri dari memposting konten yang mereka terima dari koordinator mereka dan me-retweet serta mengomentari postingan orang lain, termasuk influencer yang telah terdaftar untuk kampanye tertentu. Untuk melancarkan tugasnya, seorang cybertroopers umumnya mengelola antara sepuluh hingga tiga ratus akun. Cybertroopers sering kali menerima konten untuk postingan semacam itu dari pembuat konten yang dipekerjakan untuk membuat konten tertentu yang membawa pesan yang dapat mempengaruhi publik.

Pekerjaan para cybertroopers dan pembuat konten diarahkan oleh  seorang koordinator. Mereka adalah orang yang mengorganisir dan mengarahkan operasi pengaruh dengan menentukan narasi kampanye, konten postingan dan penggunaan hashtag, dan dengan mengkoordinasikan pembagian kerja para pasukan siber.

Jenis aktor lain yang terlibat dalam kampanye pasukan siber adalah influencer. Mereka adalah individu-individu yang—berbeda dengan cybertroopers—beroperasi di media sosial atas nama mereka sendiri. Mereka memiliki ketenaran sebagai selebritas, tokoh masyarakat, atau tokoh daring, sehingga jumlah pengikutnya relatif besar. Peneliti mengindikasikan bahwa, karena banyaknya audiens di media sosial, koordinator pasukan siber sering berupaya melibatkan influencer dalam kampanye mereka. Misalnya, mereka akan menawarkan uang kepada influencer sebagai imbalan atas unggahan yang berisi sudut pandang yang sesuai dengan narasi yang dipromosikan

 Pasukan Siber sebagai Produk Kampanye Pemilu 

Di Indonesia, operasi ini cenderung tidak melibatkan organisasi atau perusahaan, melainkan bergantung pada hubungan sementara dan berbasis proyek antar individu. Jaringan-jaringan tersebut sebagian besar tumbuh dari kampanye pemilu, dan karakter kampanye pemilu yang serupa di Indonesia juga telah membentuk karakter mereka.  

Mereka cenderung mendirikan organisasi kampanye sendiri, yang di Indonesia disebut tim sukses. “Tim sukses” ini merupakan jaringan kampanye yang bersifat sementara dan serbaguna. Kandidat yang berhasil (dan memiliki kemampuan yang baik) dapat memobilisasi sejumlah besar sukarelawan, yang ditugaskan untuk berbagai kepentingan, mulai dari memobilisasi pemilih di tingkat lokal, hingga membentuk staf di tim media sosial.

Oleh karena itu, terdapat kemiripan yang cukup besar antara karakter organisasi kampanye dan pasukan siber: keduanya merupakan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu, keduanya memanfaatkan koneksi dan persahabatan sebelumnya, serta secara rutin mendatangkan anggota baru.

Siapa yang Mendanai Pasukan Siber? 

Beberapa cybertroopers termotivasi oleh preferensi politik dan juga simpati terhadap pejabat politik. Akan tetapi, sebagian besar orang yang diwawancarai berterus terang melakukan itu demi pendapatan yang dihasilkan. Untuk pendapatannya sendiri tergantung pada peran yang mereka lakukan. Seperti contohnya, salah satu cybertroopers melaporkan menerima antara 50 ribu hingga 100 ribu rupiah per akun. Selain itu, seorang cyber trooper dilaporkan menerima 2,5 juta rupiah perbulan walaupun ia diharuskan mengunggah setidaknya 50 kali per hari.

Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang mendanai para cybertroopers tersebut? Sebagian besar informan peneliti tidak mengetahui hal ini secara pasti dan hanya dapat melaporkan dari desas-desus. Beberapa koordinator yang diwawancarai yang benar-benar bertemu dengan klien enggan mengungkapkan nama mereka. Akan tetapi, penelitian ini menyimpulkan ada 4 jenis klien yang mendanai pasukan siber. 

Kelompok pertama ialah berasal dari pemerintahan. Salah satu narasumber memberi tahu bahwa dia didanai oleh suatu kementerian untuk bekerja pada kampanye untuk mempromosikan Omnibus Law. Kelompok pemberi dana kedua ialah Politisi individu. Hal ini disebabkan sistem pemilu di Indonesia yang berpusat pada kandidat mengharuskan para politisi untuk memberikan perhatian yang besar terhadap profil publik mereka, oleh karena itu cybertroops dapat diandalkan untuk melakukan tugas untuk mendongkrak profil publik mereka. Kelompok ketiga ialah partai politik. Hal itu dikarenakan penelitian ini menemukan indikasi adanya keterlibatan cybertroops dalam kampanye untuk menjadikan seorang kepala staf presiden menjadi Ketua Partai yang didanai oleh seorang politisi (Wijayanto 2021). Kelompok keempat ialah elit ekonomi. Hal ini dikarenakan elit ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan elit politik. Oleh karena itu, peneliti menemukan indikasi bahwa pelaku bisnis menanggung sebagian tagihan kampanye online politisi.

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa  Online influence operations telah menjadi alat yang semakin berguna bagi elit Indonesia untuk memanipulasi opini publik demi keuntungan mereka.

Di Indonesia sendiri, pihak manapun yang memiliki cukup dana bisa membentuk tim siber sendiri untuk menyebarkan pesan atau memengaruhi opini publik di media sosial. Hal ini berpotensi merusak proses demokrasi, karena pendapat masyarakat umum bisa tertutupi oleh narasi yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, pasukan siber tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok elit untuk membentuk pandangan publik sesuai dengan tujuan mereka.

Reviewed From

Wijayanto, W., Berenschot, W., Sastramidjaja, Y., & Ruijgrok, K. (2024). The infrastructure of domestic influence operations: Cyber troops and public opinion manipulation through social media in Indonesia. The International Journal of Press/Politics, 1–19. https://doi.org/10.1177/19401612241297832

Editor: Tim Kilas Riset

Ilustrator: Hamidatul Hawa R.