Andi Aulia Rahman, Ketua BEM UI 2015, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan konsolidasi terkait keputusan yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada jumpa pers di istana negara, Rabu (18/02/2015) silam. Menurutnya, keputusan Presiden di satu sisi cukup melegakan karena tidak mengangkat seorang tersangka sebagai Kapolri. Namun di lain sisi pengangkatan plt KPK dirasa sebagai tanda ketidaktegasan Presiden atas kriminalisasi lembaga tersebut.
Dalam pidatonya tersebut Presiden Jokowi mengusulkan calon Kapolri baru yaitu Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan mengangkat pimpinan sementara anggota KPK. Mereka adalah Taufiqurrahman Ruki, Dr Indriyanto Senoadji, dan mantan jubir KPK, Johan Budi.
Andi mengatakan, “keputusan (Presiden) Jokowi cukup melegakan di satu sisi. Kami bersyukur akhirnya bukan tersangka kasus korupsi yang jadi Kapolri”. Namun mengenai pemberhentian sementara atas dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, pihaknya menuturkan, “akan tetapi untuk kriminalisasi KPK saya rasa Jokowi belum tegas mengehentikan hal itu. Malah mengangkat nama baru pelaksana tugas komisioner KPK”.
Sebagaimana sudah diketahui, BEM UI dari awal munculnya konflik KPK dan Polri menegaskan bahwa mereka menolak pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dikarenakan statusnya sebagai tersangka yang telah ditetapkan KPK pada 13 Januari 2015.
BEM UI juga konsisten terus mendesak Presiden Joko Widodo mengusulkan nama baru calon Kapolri yang bersih dan berintegritas.
Bahkan dalam pernyataan sikap yang disampaikan dalam Konferensi Pers Mahasiswa di depan Gedung KPK, Sabtu (24/01/2015), BEM UI menyatakan menolak segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK, mendukung KPK untuk tetap menjalankan fungsinya secara efektif, mendesak Presiden untuk tegas mengambil sikap, dan meminta masyarakat untuk tetap konsisten dalam memperkuat rezim anti korupsi.
Selain melakukan konferensi pers BEM UI juga sempat melakukan aksi untuk menyuarakan sikapnya pada beberapa momen strategis, salah satunya ketika 100 hari Pemerintahan Joko Widodo. Mereka juga pernah mendirikan tenda barak cicak di kantor KPK selama satu minggu demi menolak kriminalisasi lembaga tersebut.
Penulis: Ibrohim Abdul Halim
