Pendahuluan
Diabetes melitus menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di dunia, dengan lebih dari 463 juta penderita pada 2019 dan diperkirakan mencapai 700 juta jiwa pada 2045. Di Indonesia, penyakit ini menempati urutan ketiga penyebab kematian tertinggi setelah stroke dan penyakit jantung, dengan peningkatan kasus yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Prevalensinya naik dari 1,5% menjadi 2% berdasarkan diagnosis dokter dan dari 6,9% menjadi 8,5% berdasarkan pemeriksaan gula darah antara 2013–2019.
Selain faktor medis, kerentanan sosial seperti pendapatan rendah, pendidikan terbatas, dan pengetahuan kesehatan yang rendah turut memperburuk kondisi penderita. Masyarakat berpenghasilan rendah sering kali menunda pengobatan karena kendala biaya dan akses, sehingga lebih berisiko mengalami komplikasi berat. Untuk memperluas akses kesehatan, Indonesia menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan dua kategori peserta: PBI (subsidi) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan non-PBI bagi pekerja formal maupun non pekerja. Namun, meskipun cakupan semakin luas, kesetaraan hasil kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana status ekonomi dapat memengaruhi tingkat keparahan penyakit diabetes di Indonesia.
Ketimpangan yang tersembunyi
Sebuah studi yang terbit di BMJ Open (2025) menyoroti keterkaitan antara status ekonomi dan tingkat keparahan diabetes di Indonesia. Analisis ini menggunakan data besar dari hampir tiga juta kunjungan pasien yang tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan periode 2018–2022.
Untuk merepresentasikan kondisi ekonomi, peneliti memakai kategori kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai indikator.
Peserta dibagi ke dalam dua kelompok utama:
-
PBI (Penerima Bantuan Iuran), yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang iurannya ditanggung pemerintah.
-
Non-PBI, yang mencakup PPU (pekerja formal), PBPU (pekerja informal), dan BP (nonpekerja).
Figure 1. Severity level of type 2 diabetes mellitus patient visits within insurance participation categories, 2018 $–2022.
Source: Ahsan et al., Correlation between economic status and severity of type 2 diabetes mellitus in Indonesia: analysis of claim data from the national health insurance scheme, 2018–2022, BMJ Open (2025).
Hasilnya menunjukkan pola yang konsisten. Kelompok PBI memiliki proporsi kasus diabetes tipe 2 berat tertinggi (6,9%), dibandingkan dengan PBPU & PPU (4,9%) dan BP (5,5%). Analisis lanjutan mengonfirmasi bahwa risiko diabetes berat pada kelompok berpenghasilan rendah secara signifikan lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.
Temuan ini menegaskan satu hal penting: perbedaan ekonomi masih tercermin dalam kondisi kesehatan masyarakat. Semakin terbatas sumber daya seseorang, semakin besar kemungkinan ia baru datang ke fasilitas kesehatan ketika penyakit sudah berkembang lebih jauh.
Akar Ketimpangan: Akses, Pengetahuan, dan Kesempatan
Sejak diluncurkan pada 2014, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi tonggak penting sistem perlindungan sosial Indonesia. Hingga tahun 2019, program ini mencakup lebih dari 84% penduduk Indonesia, memberikan jaminan kesehatan kepada ratusan juta warga melalui berbagai kategori kepesertaan, baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun non-PBI (pekerja formal, informal, dan bukan pekerja).
Namun, tingginya cakupan tidak otomatis menjamin pemerataan hasil kesehatan. Mengapa di tengah sistem yang sudah luas ini masih terjadi perbedaan tingkat keparahan penyakit?
Jawabannya terletak pada ketimpangan akses dan efektivitas layanan. Meskipun seluruh peserta JKN secara hukum memiliki hak yang sama untuk berobat, kesempatan aktual untuk mendapatkan perawatan tepat waktu tidak selalu setara.
Beberapa faktor yang berperan antara lain:
- Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata.
Fasilitas kesehatan tingkat lanjut masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, terutama di Jawa. Pasien dari daerah dengan layanan terbatas cenderung datang ke rumah sakit ketika penyakit sudah parah. - Keterbatasan literasi kesehatan (health literacy).
Banyak peserta bersubsidi tidak memahami pentingnya kontrol rutin, diet sehat, atau deteksi dini kadar gula darah, faktor yang berkontribusi pada keterlambatan penanganan. - Beban ekonomi harian.
Walaupun memiliki kartu BPJS, sebagian pasien berpenghasilan rendah menunda berobat karena tidak mampu menanggung biaya tidak langsung, seperti transportasi, kehilangan pendapatan harian, dan waktu kerja yang terpotong.
Dengan kata lain, akses formal belum tentu berarti akses fungsional. Status ekonomi tidak hanya menentukan kemampuan untuk berobat, tetapi juga kemampuan untuk menjaga kesehatan sehari-hari mulai dari pola makan, rutinitas kontrol, hingga kepatuhan minum obat.
Gambar 2. Tingkat Keparahan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Karakteristik Sosial dan Demografis, 2018–2022.
Sumber: Ahsan et al., BMJ Open (2025), diolah dari data klaim JKN.
Tingkat keparahan penyakit tidak merata di antara kelompok sosial dan demografis. Pasien berusia lanjut (di atas 75 tahun) menunjukkan proporsi kasus berat tertinggi, yaitu 8,5%, dibandingkan kelompok usia muda yang hanya sekitar 5%. Dari sisi wilayah, pulau Jawa memiliki proporsi pasien dengan penyakit berat paling tinggi (6,9%), sedangkan Bali dan Nusa Tenggara paling rendah (3,6%). Ketimpangan juga terlihat pada faktor sosial: pasien yang tidak menikah cenderung memiliki tingkat keparahan lebih tinggi dibanding yang sudah menikah, sementara tidak terdapat perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan.
Pola ini menegaskan bahwa ketimpangan keparahan diabetes tidak hanya dipengaruhi oleh status ekonomi, tetapi juga oleh faktor demografi dan sosial. Usia lanjut, wilayah dengan fasilitas terbatas, serta status sosial tertentu memperbesar risiko pasien datang berobat dalam kondisi yang sudah parah.
Sistem Berjalan, tapi Belum Seimbang
Sistem jaminan kesehatan Indonesia melalui JKN telah menjadi salah satu pencapaian besar dalam perluasan akses kesehatan. Hingga kini, cakupannya mencapai lebih dari 240 juta penduduk, menjadikannya salah satu program universal health coverage (UHC) terbesar di dunia. Langkah ini menandai kemajuan besar dalam menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara.
Namun, cakupan tidak selalu sama dengan kesetaraan hasil. Universal coverage bisa memastikan semua orang terdaftar, tetapi belum tentu menjamin semua orang tertangani dengan setara. Perbedaan dalam kemampuan, lokasi, dan kualitas layanan masih membentuk garis batas yang nyata di antara kelompok sosial-ekonomi.
Ketimpangan ini tampak jelas dalam pola pelayanan kesehatan: kelompok menengah-atas lebih mudah melakukan deteksi dini dan pengelolaan penyakit kronis, sementara kelompok berpendapatan rendah lebih sering datang ke rumah sakit ketika penyakit sudah menimbulkan komplikasi.
Dalam konteks diabetes, ketidakseimbangan sistem ini tidak hanya mencerminkan perbedaan angka, tetapi juga menyangkut kehidupan manusia yang nyata. Perbedaan ini berarti selisih besar dalam kualitas hidup, biaya pengobatan, dan peluang untuk sembuh. Pasien dengan komplikasi berat memerlukan pengobatan jangka panjang dan sering kali mengalami penurunan produktivitas yang signifikan Sebuah lingkaran yang membuat kemiskinan dan penyakit saling memperkuat satu sama lain.
Makna Temuan dan Rekomendasi
Hasil riset ini menegaskan keterkaitan yang kuat antara status ekonomi dan tingkat keparahan diabetes tipe 2 di Indonesia. Pasien dengan keanggotaan asuransi bersubsidi (PBI), yang mewakili kelompok berpendapatan rendah, lebih cenderung datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi penyakit yang sudah parah. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan jaminan kesehatan yang luas belum otomatis menjamin efektivitas akses layanan bagi kelompok rentan.
Ketimpangan ini berakar pada dua hal utama: keterbatasan akses dan biaya perawatan diri yang tidak tercakup oleh skema asuransi. Diabetes adalah penyakit kronis yang menuntut pemantauan dan pengelolaan berkelanjutan mulai dari pola makan sehat, aktivitas fisik, hingga pemeriksaan rutin. Namun, sebagian besar komponen tersebut masih menjadi beban biaya pribadi, yang sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, mereka cenderung menunda pengobatan hingga kondisi memburuk, yang justru meningkatkan beban biaya jangka panjang.
Selain itu, sistem JKN dan skema PBI masih menghadapi tantangan dalam menjangkau dan menargetkan kelompok termiskin secara akurat. Tidak semua individu dengan kondisi ekonomi terendah telah terlindungi, dan sebagian yang sudah menjadi peserta masih menemui hambatan finansial maupun geografis dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Perlu adanya perbaikan sistem penentuan penerima subsidi, pemanfaatan data terpadu, dan peningkatan efektivitas distribusi bantuan agar subsidi kesehatan benar-benar menyasar yang membutuhkan.
Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan layanan primer dan program pengelolaan penyakit kronis dapat menjadi solusi efektif. Salah satu upaya yang telah dijalankan pemerintah melalui BPJS Kesehatan adalah Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) sebuah inisiatif berbasis layanan primer yang bertujuan menjaga kualitas hidup pasien dengan diabetes melitus dan hipertensi. Program ini mencakup konsultasi medis rutin, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat, serta kegiatan edukasi kelompok yang mendorong pasien untuk memantau kondisi kesehatannya secara berkelanjutan.
Temuan riset menunjukkan bahwa pasien yang aktif mengikuti Prolanis cenderung memiliki kadar gula darah lebih terkontrol dan risiko komplikasi lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak berpartisipasi. Dengan demikian, Prolanis berperan penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan komplikasi dan pengendalian beban penyakit kronis di Indonesia.
Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama JKN bukan hanya memperluas cakupan, tetapi memastikan pemerataan manfaat, efektivitas penanganan, dan keberlanjutan sistem bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap penyakit kronis.
Penutup dan Simpulan
Riset ini mengungkap bahwa pasien dengan status sosial ekonomi rendah yang tergabung dalam keanggotaan asuransi bersubsidi (PBI) memiliki tingkat keparahan diabetes yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kendala ekonomi dan keterbatasan akses masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.
Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pencegahan dalam penanganan penyakit kronis. Program Prolanis yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan terbukti berpotensi menekan tingkat keparahan penyakit dengan memperkuat kontrol rutin dan edukasi pasien. Dengan memperluas jangkauan dan efektivitas program semacam ini, Indonesia dapat memperlambat progresivitas penyakit kronis sekaligus menekan beban biaya kesehatan nasional.
Ke depan, tantangan terbesar sistem kesehatan Indonesia bukan sekadar memperluas cakupan, tetapi memastikan setiap orang benar-benar merasakan manfaatnya. Dengan memperkuat data, memperbaiki layanan primer, dan menempatkan pencegahan sebagai prioritas, Indonesia bisa bergerak menuju sistem kesehatan yang lebih adil di mana kualitas hidup tidak lagi ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi oleh kesetaraan kesempatan untuk sehat.
Ahsan A, Baros WA, Siregar DR, et al. Correlation between economic status and severity of type 2 diabetes mellitus in Indonesia: analysis of claim data from the national health insurance scheme, 2018–2022. BMJ Open 2025;15:e091115. doi:10.1136/ bmjopen-2024-091115
Discussion about this post