Gelombang penolakan rakyat terhadap kebijakan politik pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak kunjung usai. Dimulai dari pemangkasan anggaran yang bersembunyi di balik kata “efisiensi” hingga perluasan wewenang TNI melalui pengesahan RUU TNI. Tak hanya mengundang polemik, kebijakan pemerintah baru-baru ini juga mengguncang stabilitas politik dan ekonomi. Akibatnya, ramainya pekerja Indonesia yang di-PHK, jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terpuruknya nilai tukar rupiah, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Kepercayaan investor pun memudar, mencerminkan kaburnya arah perpolitikan bangsa.
Namun, satu hal yang tampak menakutkan bukan hanya keputusan-keputusan kontroversial yang diambil pemerintah, melainkan juga kurangnya respon publik terhadap semua itu. Pemikiran-pemikiran bahwa agenda perpolitikan tidak berpengaruh pada kehidupan pribadi pun ramai diperbincangkan. Padahal, setiap kebijakan—dimulai dari pemotongan anggaran pendidikan hingga dampak pada pasar tenaga kerja—tidak hanya mengancam golongan tertentu saja, tetapi juga seluruh rakyat negara ini.
Masa Depan Lulusan di Negeri yang Tak Siap Menerima Mereka
Ketika pemerintah menggaungkan jargon “ekonomi tumbuh, investasi mengalir, dan lapangan kerja tercipta”, realitas yang dihadapi generasi muda justru jauh dari kata ideal. Arah kebijakan yang makin dipengaruhi kekuasaan politik dan militerisme memberi sinyal kelam bagi para mahasiswa—mereka yang tengah bersiap memasuki dunia kerja kini mendapati bahwa jalur karier sipil mereka mulai tersingkir secara sistemik. Di tengah pergeseran struktur pemerintahan yang semakin sarat kekuatan komando, muncul pertanyaan mendasar: masih adakah ruang bagi profesionalisme, kompetensi, dan meritokrasi di masa depan pasar tenaga kerja Indonesia?
Salah satu indikasi paling jelas terlihat dari dihentikannya program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), yang selama empat tahun terakhir telah menjadi program unggulan Kemendikbud Ristek. MSIB telah menjangkau lebih dari 100.000 mahasiswa dan bekerja sama dengan lebih dari 500 mitra industri nasional dan internasional. Kini, dengan diberhentikannya program tersebut pada tahun 2025 karena tak mendapat alokasi dari LPDP, mahasiswa justru kehilangan akses strategis untuk memperoleh pengalaman industri sebelum lulus. Tanpa magang berkualitas, kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja—baik secara teknis maupun soft skills—menjadi tanda tanya besar.
Dampak kebijakan lain yang tak kalah serius adalah penundaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sebelumnya menjanjikan pembukaan 2,3 juta formasi ASN pada 2023. Namun hingga akhir kuartal pertama 2024, realisasinya minim. Penundaan ini berdampak langsung pada ribuan lulusan baru yang menggantungkan harapan pada sektor publik sebagai tempat kerja yang stabil. Bahkan, laporan dari CNBC Indonesia mencatat bahwa rekrutmen CPNS 2024 belum memiliki timeline yang pasti, menyisakan kekosongan peluang di tengah ledakan angka pengangguran terdidik yang kini mencapai 920.000 jiwa per Februari 2024 menurut BPS.
Sementara itu, dinamika global memperumit keadaan. Perusahaan-perusahaan asing mulai menahan ekspansi atau bahkan menarik investasinya dari Indonesia dengan alasan ketidakpastian iklim politik dan kekhawatiran terhadap kecenderungan militeristik dalam tata kelola negara. Dalam laporan The Economist Intelligence Unit (2024), persepsi investor terhadap Indonesia menurun, terutama dalam hal kepastian hukum, transparansi pengadaan, dan kebebasan sipil. Ini berdampak langsung pada serapan tenaga kerja baru, terutama di sektor-sektor strategis seperti teknologi, riset, dan keuangan. Mahasiswa yang bercita-cita memasuki pasar tenaga kerja global kini menghadapi tantangan ganda: persaingan semakin ketat dan reputasi politik Indonesia menjadi beban tak kasatmata yang melekat dalam CV mereka.
Tak cukup sampai di situ, laporan dari World Bank (2023) menyebut bahwa salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi masa depan adalah skills mismatch—ketika kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Sayangnya, alih-alih memperluas program-program pelatihan dan pendampingan kerja, justru banyak kebijakan strategis pendidikan yang dihentikan atau dipangkas. Ini menciptakan lingkaran setan: mahasiswa tidak disiapkan secara maksimal, lapangan kerja menyempit, dan negara kehilangan potensi demografis yang mestinya menjadi berkah.
Jika mahasiswa hari ini bertanya, “Setelah lulus, akan ke mana?”, itu bukan sekadar kekhawatiran pribadi, melainkan cerminan kegagalan sistemik. Sebab dalam pemerintahan yang lebih sibuk membangun narasi stabilitas kekuasaan dibanding menyiapkan fondasi masa depan, pasar tenaga kerja justru menjadi ladang ketidakpastian yang terus meluas. di tengah semua itu, generasi muda kembali menjadi korban pertama—dan mungkin terakhir.
Ilusi Investasi SDM: Antara Janji dan Pemangkasan
Di balik slogan besar “SDM Unggul untuk Indonesia Maju”, realitas kebijakan pendidikan justru mengisyaratkan kegamangan arah dan minimnya keberpihakan pada masa depan generasi muda. Ketika keputusan-keputusan strategis pendidikan ditentukan di meja elit yang lebih mengutamakan kalkulasi politik ketimbang kebutuhan akademik, mahasiswa menjadi pihak yang paling terdampak. Proses politik yang elitis telah menjelma menjadi mesin yang mengabaikan kepentingan jangka panjang—memotong anggaran, membatasi akses, dan menyempitkan ruang intelektual demi narasi pembangunan yang seragam dan tak selalu berpihak pada rakyat.
Penghentian sejumlah beasiswa strategis seperti Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) menjadi satu gejala dari arah kebijakan yang semakin sempit dan pragmatis. Dalam penjelasan resmi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), program IISMA 2025 untuk sementara ditiadakan karena belum mendapat alokasi dana dari LPDP. Padahal, program ini telah membuka jalan bagi ribuan mahasiswa Indonesia untuk menempuh pengalaman belajar lintas negara, memperluas perspektif global, dan membangun jejaring akademik yang penting bagi daya saing bangsa. Sementara itu, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan justru memperbesar alokasi beasiswa luar negeri sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat tenaga kerja masa depan.
Tak hanya itu, LPDP yang selama ini menjadi simbol meritokrasi kini tengah direorientasi untuk mendukung agenda-agenda politik pemerintah baru. Dalam pernyataannya, Mendiktisaintek menyebut bahwa LPDP akan lebih fokus pada bidang yang mendukung program strategis Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, seperti pertahanan, ketahanan pangan, dan kesehatan (Tempo, 2024). Meski pada permukaan terdengar rasional, arah baru ini menimbulkan kekhawatiran besar: bahwa kebijakan pendidikan tinggi kita perlahan-lahan tergiring untuk melayani kepentingan kekuasaan jangka pendek, bukan kemajuan pengetahuan yang utuh dan berkelanjutan.
Pergeseran ini dikhawatirkan mengorbankan disiplin-disiplin ilmu yang dianggap “tidak strategis” oleh logika kekuasaan—seperti humaniora, seni, atau riset sosial—namun justru krusial bagi pembangunan peradaban. Siapa yang akan menjaga nalar kritis masyarakat bila studi-studi filsafat dan politik tak lagi dianggap layak didanai? Siapa yang akan memahami trauma sosial pasca-konflik jika ilmu antropologi dan sosiologi dimarginalkan? Siapa yang akan merumuskan narasi kebangsaan yang inklusif jika kesusastraan dan sejarah tak diberi ruang berkembang?
Ironisnya, dalih “efisiensi anggaran” justru menjadi alat retoris untuk memotong hak-hak mahasiswa. Dalam dokumen APBN 2025, anggaran Kemendiktisaintek dipangkas sebesar Rp14,3 triliun—penurunan signifikan dari alokasi semula Rp56,6 triliun. Implikasinya tidak main-main: pemangkasan KIP Kuliah, pemotongan beasiswa domestik, hingga keterlambatan pencairan bantuan operasional di banyak perguruan tinggi. Mahasiswa dari keluarga tidak mampu kini berada di persimpangan tragis: bertahan kuliah dengan segala keterbatasan atau memilih menyerah pada keadaan.
Dampak konkret dari kebijakan ini terlihat dalam kasus di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ribuan mahasiswa terpaksa menunda pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) karena pencairan dana dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) mengalami keterlambatan signifikan. Bukan hanya mengganggu perencanaan akademik, tetapi juga mengerdilkan makna pengabdian mahasiswa kepada masyarakat—satu nilai luhur yang seharusnya dijaga, bukan dikorbankan.
Stabil Katanya, Sengsara Nyatanya
Narasi ekonomi nasional yang dibalut dalam angka-angka optimistis tampaknya semakin menjauh dari denyut kehidupan rakyat. Badan Pusat Statistik (2025) mencatat inflasi year-on-year sebesar 1,03 persen pada Maret 2025 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,22. Namun, angka ini bukan serta-merta pertanda pulihnya kondisi ekonomi masyarakat. Alih-alih mencerminkan peningkatan daya beli, inflasi ini justru terjadi di tengah tekanan ekonomi yang kian merata—terlihat dari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menggulung sektor manufaktur dan ekspor. Kenaikan harga, dalam situasi ini, hanya memperberat beban hidup rakyat.
Dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, Sritex Group tercatat telah mem-PHK lebih dari 11.000 pekerja (Tempo, 2025). Di sisi lain, PT Yamaha Music Indonesia merumahkan 1.100 buruh pada awal 2025, dan PT Victory Chinglu Indonesia yang memproduksi sepatu untuk Nike juga melepas 2.400 pekerjanya. Berhadapan dengan fakta ini, masyarakat tentu sulit mempercayai bahwa ekonomi sedang dalam kondisi “terkendali”.
Kesenjangan pengeluaran juga belum membaik secara signifikan. Gini rasio per September 2024 masih bertengger di angka 0,381 (BPS, 2025), menandakan distribusi kesejahteraan yang stagnan. Artinya, bahkan dalam ketidakpastian ekonomi, jurang antara si kaya dan si miskin tetap dijaga dengan rapi. Seolah pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara mayoritas masyarakat terus bergulat dengan ketidakpastian pekerjaan dan tekanan inflasi sektoral—seperti bahan pangan pokok—yang tidak tercermin dalam IHK agregat.
Lebih ironis lagi, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian izin usaha justru memperburuk kondisi lingkungan dan memicu bencana. Kasus pagar laut di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, yang diberi izin tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL), telah merusak habitat laut dan mengancam mata pencaharian nelayan setempat. Demikian pula proyek HIBISC (Hutan Indonesia Bogor Innovation & Science Center) di Bogor, yang meski mengusung jargon keberlanjutan, justru diduga sebagai salah satu pemicu banjir yang merendam wilayah sekitarnya. Ketika izin dikeluarkan atas nama investasi tanpa pertimbangan matang, yang dikorbankan selalu sama: masyarakat dan alam.
Semua ini diperparah oleh pernyataan-pernyataan pemerintah yang tampak ringan namun berdampak besar terhadap kepercayaan pasar. Di sisi lain, respons pemerintah yang kontraproduktif seperti pernyataan “Jangan terlalu banyak makan pedas” di tengah naiknya harga cabai, bukan hanya tidak sensitif, tapi juga meremehkan problem struktural dalam akses pangan dan layanan kesehatan. Pernyataan semacam ini mempertegas jurang pemahaman antara pengambil kebijakan dan realitas rakyat. Dalam kacamata pasar, sinyal seperti ini mencerminkan instabilitas arah kebijakan—yang pada akhirnya bisa menggoyahkan kepercayaan investor, terutama yang mengandalkan kebijakan publik yang rasional dan berpihak pada stabilitas sosial.
Menolak Diam, Mengawal Harapan
Di tengah ketidakstabilan politik Indonesia, penting bagi kita untuk tidak hadir sebagai penonton atau penerima kebijakan semata, tetapi sebagai pengawas dan pengawal setiap keputusan yang diambil supaya tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan aspirasi rakyat. Setiap keputusan politik berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari. Kesempatan belajar yang mengecil, lapangan kerja yang menghilang, dan mimpi yang dipaksa teralihkan. Masyarakat, terutama mahasiswa, tidak boleh terjebak dalam sikap apatis. Justru, mereka harus tampil sebagai satu kesatuan yang kritis dan konsisten dalam mengawal arah kebijakan pemerintah.
Maka dari itu, perluasan akses pendidikan, jaminan transisi kerja, dan pendampingan korban PHK harus menjadi prioritas. Lebih dari itu, solusi jangka panjang hanya bisa hadir dari kebijakan yang transparan, partisipasi, dan berpihak pada rakyat. Tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat, kebijakan hanya akan menjadi monolog dan perintah yang jauh dari harapan rakyat.
Referensi
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, March 3). Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Februari 2025 sebesar -0,09 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/2410/inflasi-year-on-year–y-on-y–februari-2025–sebesar–0-09-persen.html
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025a, January 15). Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381. https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025b, April 8). Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Maret 2025 sebesar 1,03 persen. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 8,05 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/04/08/2420/inflasi-year-on-year–y-on-y–maret-2025-sebesar-1-03-persen–inflasi-provinsi-y-on-y-tertinggi-terjadi-di-provinsi-papua-pegunungan-sebesar-8-05-persen-.html
Badan Pusat Statistik. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024. Retrieved from https://www.bps.go.id
Chaterine & Ramadhan (2025). RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya
CNBC Indonesia. (2024, Maret 12). Kabar CPNS 2024: Rekrutmen ASN Masih Belum Pasti, Ini Sebabnya. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news
Economist Intelligence Unit. (2024). Indonesia Country Report: Political and Economic Outlook. The Economist Group.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Rencana Rekrutmen ASN 2023–2024. Retrieved from https://www.menpan.go.id
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Pengumuman Penghentian Program IISMA dan MSIB Tahun 2025. Retrieved from https://www.kemdikbud.go.id
Kompas.com. (2024, Februari 27). LPDP Kini Fokus Biayai Program Prioritas Pemerintah Baru. Retrieved from https://www.kompas.com
Revanda, H., & Silaban, M. W. (2025, March 13). Gelombang PHK di Awal Pemerintahan Prabowo: Sritex, Yamaha, hingga Nike. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/gelombang-phk-di-awal-pemerintahan-prabowo-sritex-yamaha-hingga-nike-1218991
Tempo.co. (2024, Maret 27). Nadiem Makarim: LPDP Akan Prioritaskan Beasiswa untuk Program Strategis Pemerintah. Retrieved from https://www.tempo.co
World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: Seizing the Window of Reform Opportunity. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication
Discussion about this post